Ekonomi

DPR Minta Kewenangan KPPU Diperkuat Seperti KPK

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 03 July 2018 22:55   430 kali
Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018). (foto : ist)
JAKARTA (BK) : Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU tersebut, yang beredar, ada sejumlah pasal yang dinilai tidak sesuai dengan semangat gerakan reformasi tersebut.
 
 
Di antaranya adalah tentang posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tadinya bersifat independen, akan diganti dan dimasukkan nomenklatur lembaga pemerintah. Juga terjadi pada definisi mengenai Majelis Komisi yang dihapus dan akan diatur lebih lanjut dan diperjelas dalam peraturan pemerintah terkait kelembagaan badan yang berada di bawah pemerintah tersebut.
 
 
Hal itu kemudian terungkap saat Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018).
 
 
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra yang menjadi salah satu pembicara, tidak menyetujui upaya pelemahan kewenangan KPPU. Ia justru berpikir bagaimana lembaga tersebut dapat diperkuat, bukan malah diperlemah.
 
 
“Kita ingin KPPU ini diperkuat. Kewenangannya seharusnya ditambah,” ujar Eka Sastra.
 
 
Dia mengatakan, revisi UU tersebut malah terlihat adanya upaya memperlemah. Dicontohkannya, dalam DIM yang diusulkan pemerintah ke DPR, diantaranya memasukkan KPPU ke lembaga pemerintah.
 
 
“Namanya nanti juga tidak digunakan lagi, dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Kalau begini kan kewenangannya diperlemah,” tandas Eka.
 
 
Bahkan Eka mengusulkan agar KPPU dijadikan lembaga dengan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga disegani, dihormati dan ditakuti seperti di luar negeri.
 
 
“Jadi nantinya dalam mencari bukti, KPPU punya kewenangan penggeledahan dan penyitaan. Sebab selama ini KPPU kerap kesulitan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk dijadikan barang bukti di persidangan,” jelasnya.
 
 
 
Suasana Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“. (foto : ist)
 
 
Hal serupa diungkapkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan perlunya menguatkan KPPU untuk memberantas berbagai praktik buruk yang selama ini terjadi dalam persaingan usaha, seperti monopoli dan lainnya.
 
 
“KPPU harus setara powernya seperti KPK dan harus independen. Tugas KPPU juga harus memberdayakan pengusaha untuk menjadi lebih baik dan juga menjadi wasit yang adil,” kata Bahlil.
 
 
“Jadi KPPU sendiri harus fight. Jangan takut bersuara, karena mereka memperjuangkan nilai-nilai. Jika KPPU ini kuat, maka praktik-praktik kotor dan monopoli dalam kegiatan usaha kita akan bisa diminimalisir,” pungkas Bahlil.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
16 Nov 2018 / dibaca 374 kali
MANADO (BK) : Kementerian Pertanian (Kementan) memfokuskan pertanian sebagai pilar penentu dan penyelamat perekonomian nasional. Program...
Ekonomi
14 Nov 2018 / dibaca 332 kali
MANADO (BK) Penyaluran Liquid Petroleum Gas (LPG) Bersubsidi masih saja dikeluhkan oleh warga di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Menurut...
Ekonomi
13 Nov 2018 / dibaca 340 kali
MANADO (BK): Transmart Kawanua, satu-satunya perusahaan retail yang menawarkan konsep berbelanja modern 4 ini 1 atau one stop shopping, akan...
Ekonomi
02 Oct 2018 / dibaca 371 kali
MANADO (BK): Kabar gembira untuk para traveler asal Kota Manado dan sekitarnya. Pasalnya, mulai Jumat hingga Minggu 5-7 Oktober 2018, Garuda...
Ekonomi
29 Sep 2018 / dibaca 599 kali
MANADO (BK): Bencana gempa yang kemudian disusul Tsunami yang melanda wilayah Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Utara, 28 September 2018...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.