Ekonomi

DPR Minta Kewenangan KPPU Diperkuat Seperti KPK

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 03 July 2018 22:55   396 kali
Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018). (foto : ist)
JAKARTA (BK) : Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU tersebut, yang beredar, ada sejumlah pasal yang dinilai tidak sesuai dengan semangat gerakan reformasi tersebut.
 
 
Di antaranya adalah tentang posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tadinya bersifat independen, akan diganti dan dimasukkan nomenklatur lembaga pemerintah. Juga terjadi pada definisi mengenai Majelis Komisi yang dihapus dan akan diatur lebih lanjut dan diperjelas dalam peraturan pemerintah terkait kelembagaan badan yang berada di bawah pemerintah tersebut.
 
 
Hal itu kemudian terungkap saat Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018).
 
 
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra yang menjadi salah satu pembicara, tidak menyetujui upaya pelemahan kewenangan KPPU. Ia justru berpikir bagaimana lembaga tersebut dapat diperkuat, bukan malah diperlemah.
 
 
“Kita ingin KPPU ini diperkuat. Kewenangannya seharusnya ditambah,” ujar Eka Sastra.
 
 
Dia mengatakan, revisi UU tersebut malah terlihat adanya upaya memperlemah. Dicontohkannya, dalam DIM yang diusulkan pemerintah ke DPR, diantaranya memasukkan KPPU ke lembaga pemerintah.
 
 
“Namanya nanti juga tidak digunakan lagi, dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Kalau begini kan kewenangannya diperlemah,” tandas Eka.
 
 
Bahkan Eka mengusulkan agar KPPU dijadikan lembaga dengan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga disegani, dihormati dan ditakuti seperti di luar negeri.
 
 
“Jadi nantinya dalam mencari bukti, KPPU punya kewenangan penggeledahan dan penyitaan. Sebab selama ini KPPU kerap kesulitan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk dijadikan barang bukti di persidangan,” jelasnya.
 
 
 
Suasana Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“. (foto : ist)
 
 
Hal serupa diungkapkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan perlunya menguatkan KPPU untuk memberantas berbagai praktik buruk yang selama ini terjadi dalam persaingan usaha, seperti monopoli dan lainnya.
 
 
“KPPU harus setara powernya seperti KPK dan harus independen. Tugas KPPU juga harus memberdayakan pengusaha untuk menjadi lebih baik dan juga menjadi wasit yang adil,” kata Bahlil.
 
 
“Jadi KPPU sendiri harus fight. Jangan takut bersuara, karena mereka memperjuangkan nilai-nilai. Jika KPPU ini kuat, maka praktik-praktik kotor dan monopoli dalam kegiatan usaha kita akan bisa diminimalisir,” pungkas Bahlil.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
26 Sep 2018 / dibaca 507 kali
MANADO (BK): Anda penggemar kaos dengan model terbatas atau di desain sendiri sehingga tidak mempunyai kembaran dengan yang lain? Atau, justru...
Ekonomi
21 Sep 2018 / dibaca 429 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang...
Ekonomi
17 Sep 2018 / dibaca 338 kali
MANADO (BK) : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Refly D Ngantung meminta petani kelapa untuk lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya....
Ekonomi
26 Aug 2018 / dibaca 267 kali
MANADO (BK) : Setelah sukses diselenggarakan di 12 titik di 10 kota di Indonesia, GO-FOOD Festival hadir di Manado sebagai alternatif...
Ekonomi
24 Aug 2018 / dibaca 410 kali
MANADO (BK): Roos Anna Josina Supit, pengusaha catering asal Mapanget, Kota Manado, tak menyangka kesetiaannya menggunakan kendaraan Daihatsu...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.