Ekonomi

DPR Minta Kewenangan KPPU Diperkuat Seperti KPK

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 03 July 2018 22:55   352 kali
Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018). (foto : ist)
JAKARTA (BK) : Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU tersebut, yang beredar, ada sejumlah pasal yang dinilai tidak sesuai dengan semangat gerakan reformasi tersebut.
 
 
Di antaranya adalah tentang posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tadinya bersifat independen, akan diganti dan dimasukkan nomenklatur lembaga pemerintah. Juga terjadi pada definisi mengenai Majelis Komisi yang dihapus dan akan diatur lebih lanjut dan diperjelas dalam peraturan pemerintah terkait kelembagaan badan yang berada di bawah pemerintah tersebut.
 
 
Hal itu kemudian terungkap saat Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018).
 
 
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra yang menjadi salah satu pembicara, tidak menyetujui upaya pelemahan kewenangan KPPU. Ia justru berpikir bagaimana lembaga tersebut dapat diperkuat, bukan malah diperlemah.
 
 
“Kita ingin KPPU ini diperkuat. Kewenangannya seharusnya ditambah,” ujar Eka Sastra.
 
 
Dia mengatakan, revisi UU tersebut malah terlihat adanya upaya memperlemah. Dicontohkannya, dalam DIM yang diusulkan pemerintah ke DPR, diantaranya memasukkan KPPU ke lembaga pemerintah.
 
 
“Namanya nanti juga tidak digunakan lagi, dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Kalau begini kan kewenangannya diperlemah,” tandas Eka.
 
 
Bahkan Eka mengusulkan agar KPPU dijadikan lembaga dengan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga disegani, dihormati dan ditakuti seperti di luar negeri.
 
 
“Jadi nantinya dalam mencari bukti, KPPU punya kewenangan penggeledahan dan penyitaan. Sebab selama ini KPPU kerap kesulitan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk dijadikan barang bukti di persidangan,” jelasnya.
 
 
 
Suasana Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“. (foto : ist)
 
 
Hal serupa diungkapkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan perlunya menguatkan KPPU untuk memberantas berbagai praktik buruk yang selama ini terjadi dalam persaingan usaha, seperti monopoli dan lainnya.
 
 
“KPPU harus setara powernya seperti KPK dan harus independen. Tugas KPPU juga harus memberdayakan pengusaha untuk menjadi lebih baik dan juga menjadi wasit yang adil,” kata Bahlil.
 
 
“Jadi KPPU sendiri harus fight. Jangan takut bersuara, karena mereka memperjuangkan nilai-nilai. Jika KPPU ini kuat, maka praktik-praktik kotor dan monopoli dalam kegiatan usaha kita akan bisa diminimalisir,” pungkas Bahlil.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
08 Jun 2018 / dibaca 507 kali
MANADO (BK) : PLN Suluttenggo memastikan tidak akan ada pemadaman listrik selama menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2018. Aliran daya sistem yang...
Ekonomi
31 May 2018 / dibaca 513 kali
MANADO  (BK): Presiden Komisaris (Preskom) Lippo Group, Theo L. Sambuaga didampingi Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya...
Ekonomi
12 May 2018 / dibaca 720 kali
JAKARTA (BK): Kesalahan kolektif telah terjadi selama 3 tahun pada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam mengelola hutang negara....
Ekonomi
09 May 2018 / dibaca 530 kali
MANADO (BK): PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melakukan sosialisasi Acuan Kepemilikan Sekuritas (Akses) di Manado, Selasa 8 Mei...
Ekonomi
22 Apr 2018 / dibaca 697 kali
MANADO (BK) : Banyak aplikasi yang menawarkan ketenaran melalui platform video di media sosial. Namun tidak semua aplikasi bisa memberikan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.