Hukum

KPK: Ada Unsur Birokrat Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 31 July 2019 21:13   163 kali

JAKARTA (BK):  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat empat tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

 

"Kalau enggak salah terakhir itu, kalau enggak salah malah ada empat [tersangka] ya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7).

 

Ia menyatakan dari empat tersangka itu beberapa di antaranya berasal dari unsur birokrat dan pihak swasta. Namun, Alex enggan membeberkan siapa nama tersangka baru itu.

 

"Tapi itu proses kan masih terus berjalan. Saatnya nanti pasti akan kita umumkan lah itu kan," ujar Alex.

 

Alex menyebutkan bahwa para tersangka baru itu bakal dikenakan pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

"Ya pastilah. Dakwaan yang sebelumnya kan pasal 55 nya ada kan, bersama-sama kan enggak mungkin kalau yang sebelumnya kena pasal 2 atau pasal 3 dan yang ini," kata Alex.

 

Sebelumnya, KPK mengindikasikan bakal menetapkan lebih dari dua tersangka baru dalam kasus pengadaan e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan tersangka baru kasus e-KTP itu berasal dari kalangan pengusaha dan birokrat.

 

"Ada dari pengusaha, ada dari birokrat kayaknya," ucap Agus usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (1/7/2019).

 

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Mereka di antaranya mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

 


Selain itu, eks bos PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR Setya Novanto, Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, pihak swasta Made Oka Masagung, dan politikus Partai Golkar Markus Nari.

 

(cnn/bk-1)

 

Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
24 Oct 2019 / dibaca 162 kali
MANADO (BK) : Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggelar In House Training Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Pemerintah, BUMN dan BUMD di...
Hukum
24 Oct 2019 / dibaca 895 kali
MANADO (BK) : 6 Kepolisian Resor (Polres) tipe pembentukan baru di Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya memiliki personil. Polda Sulut telah...
Hukum
22 Oct 2019 / dibaca 124 kali
MANADO (BK) : Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, Andi Muh Iqbal Arief membuka kegiatan sharing session pengadaan tanah untuk kepentingan...
Hukum
20 Oct 2019 / dibaca 250 kali
MANADO (BK) : Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VIII Manado menyiagakan 3 peleton pasukan pengamanan dalam rangka pelantikan Presiden dan...
Hukum
18 Oct 2019 / dibaca 195 kali
TAHUNA (BK) : Hal menarik ditemukan Tim Direktorat A Pertahanan Keamanan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI saat...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.