Hukum

SP3 Kasus Penyerobotan Tanah di Kotamobagu Tuai Kontroversi

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 18 September 2019 01:11   136 kali
Ilustrasi Penyerobotan Tanah. (gbr : ist)
MANADO (BK) : Kasus penyerobotan tanah di Kotamobagu yang dilaporkan oleh Ing Mokoginta dan Sientje Mokoginta ke Polda Sulut, menuai kontroversi. Menyusul dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh penyidik.
 
 
Oleh kedua pelapor, oknum penyidik Polda Sulut berinisial CS alias Samuri diduga telah membohongi keduanya. Alasannya, meski sudah di SP3, kasus bisa saja dilanjutkan melalui gelar perkara apabila ada bukti baru yang diajukan.
 
 
“Nyatanya, ada bukti baru yang kami ajukan tapi penyidiknya terlalu banyak alasan,” keluh Ing Mokoginta, Selasa (17/9/2019).
 
 
Ing mengatakan, kasus penyerobotan tanah tersebut dilaporkan ke Polda Sulut dengan nomor : LP/684/IX/2017/SULUT/SPKT tertanggal 5 September 2017. Beberapa bulan diproses, kasus tersebut kemudian di SP3 pada 28 Februari 2018. Meski surat SP3 tersebut baru diterimanya pada 13 Maret 2018.
 
 
“Penyidik mengatakan, penghuni di tanah itu masih berlindung dibawa SHM 2567 yang belum dibatalkan oleh BPN. Makanya laporan kami tidak bisa dilanjutkan,” katanya.
 
 
Belakangan, lanjut Ing, bukti baru berhasil diperoleh berupa surat sakti dari BPN Kotamobagu yang telah membatalkan SHM 2567 milik semua terlapor. Berbekal pernyataan penyidik yang menyatakan kasus bisa dilanjutkan, bukti baru tersebut dimasukkan.
 
 
Dia mengibaratkan oknum penyidik menyuruh membawa roti keju, dimana awalnya hanya roti yang dibawa sehingga disuruh lagi untuk memperbaikinya. Tapi setelah roti keju yang dibawa, penyidik malah berkelit dengan berbagai alasan.
 
 
“Sudah diberitahukan ke oknum penyidik ini bahwa sudah ada surat pembatalan SHM milik terlapor dari BPN Kotamobagu, tapi oknum penyidik terlalu banyak alasan,” tegas Ing lagi.
 
 
Berbeda saat dirinya mendapat penjelasan dari dr. AKBP Ni Nyoman Rasita di Bareskrim Mabes Polri, bahwa jika ada dua SHM di lokasi yang sama, maka tugas penyidik adalah menyelidiki mengapa bisa terbit SHM yang baru diatas tanah yang sudah bersertifikat. Dan untuk penyelidikannya meliputi semua oknum yang terlibat yaitu oknum pegawai BPN pembuat SHM yang masih hidup, Kepala Desa atau Lurah dan jajaran, RT/RW dan juga terlapor.
 
 
Tapi faktanya, terlapor malah tidak di BAP, dan hanya berdasarkan keterangan oknum BPN yang menggunakan formulir permohonan pengembalian batas tanah yang tidak lengkap dan menggunakan tanda tangan dr. Sientje Mokoginta yang palsu.
 
 
“Penyidik kemudian menyatakan tidak ada unsur pidana. Jadi jelas yang dilakukan penyidik menyalahi aturan sesuai seperti Bareskrim Mabes Polri katakan,” beber Ing Mokoginta.
 
 
Dia mejelaskan, sejak awal perkara, BPN dianggapnya berbohong karena sudah mengetahui bahwa SHM 2567 dan turunannya tidak terdaftar di warkat tanah. Bukti itu juga bukan karena penemuan Propam saja.
 
 
“Silahkan cek ke Google Map Kementerian Agraria/ BPN, yang terdaftar adalah SHM 098/ tahun 1978. Sedangkan SHM 2567 serta turunannya tidak terdaftar dan tidak ada di peta tanah Kementerian Agraria/ BPN,” ungkap Ing.
 
 
“Berarti SHM (2567) tersebut palsu,” tambahnya lagi.
 
 
Ing mengatakan, penyidik terkesan tidak ada niat sama sekali untuk meluruskan perkara ini. Namun dia percaya Tuhan tidak menutup mata, dengan memberi jalan untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkannya bersama Sientje Mokoginta.
 
 
“Kami berharap Kapolda Sulut bisa tindak tegas oknum penyidik nakal tersebut,” pungkas Ing Mokoginta.
 
 
Sementara itu, oknum penyidik tersebut saat upaya konfirmasi melalui sambungan telepon genggam oleh wartawan, tapi belum bisa dihubungi.
 
 
(tim)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
19 Sep 2019 / dibaca 614 kali
MANADO (BK) : Sulawesi Utara (Sulut) bakal ketambahan 6 Kepolisian Resor (Polres) tipe Polres. 4 diantaranya berada di wilayah Bolaang...
Hukum
19 Sep 2019 / dibaca 96 kali
JAKARTA (BK): Menpora Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI. Imam baru saja mengundurkan diri dari posisinya....
Hukum
18 Sep 2019 / dibaca 84 kali
JAKARTA (BK):  KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap terkait dana hibah KONI. Selain terkait dana hibah KONI,...
Hukum
18 Sep 2019 / dibaca 137 kali
MANADO (BK) : Kasus penyerobotan tanah di Kotamobagu yang dilaporkan oleh Ing Mokoginta dan Sientje Mokoginta ke Polda Sulut, menuai...
Hukum
17 Sep 2019 / dibaca 104 kali
AMURANG (BK): Sedikitnya 4 paket sabu seberat 4,3 gram diamankan Satuan Reserse Narkoba (SatNarkoba) Polres Minahasa Selatan (Minsel) pada Sabtu...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.