Kotamobagu

Kemenkumham Sulut Minta Lahan, Pemkot Kotamobagu Siap Proses

Antisipasi Rutan Over Kapasitas
Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 21 February 2017 19:28   482 kali
Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD Sulut dengan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Anggota DPRD Provinsi Sulut, James Tuuk menyinggung Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotamobagu yang over kapasitas. Politikus PDIP ini juga menanyakan penanganan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut dalam hal pembinaan napi setelah mereka keluar dari Rutan.
 
 
"Waktu saya reses tahun lalu, napi tidur berjejer seperti ikan roa, ini menandakan Rutan dalam keadaan over kapasitas, bagaimana penanganannya?" tanya Tuuk saat Rapat Dengar Pendapat Komisi Satu DPRD Sulut dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Selasa (21/2/2017).
 
 
Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulut, Pondang Tambunan saat menjawab pertanyaan itu mengakui seluruh Rutan yang ada dalam keadaan over kapasitas. "Jadi semua Rutan, begitu juga di Rutan Kotamobagu," kata Tambunan.
 
 
Untuk menyikapinya, Tambunan mengatakan saat ini sedang dibangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita di Tondano, sehingga tidak ada lagi napi pria dan wanita dalam satu tempat. Juga pemindahan napi di bawah umur ke Lapas anak di Tomohon.
 
 
Terkait dengan pembinaan di Rutan Kotamobagu, dia mengatakan memang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Kotamobagu. Tapi, saat ini pihaknya terkendala dengan kondisi Rutan yang sampai saat ini belum memiliki tanah.
 
 
"Kami pernah kesana dan ternyata Rutan yang berada di belakang kantor Walikota belum memiliki tanah meski sudah bertahun-tahun lamanya," terangnya.
 
 
Lanjutnya, saat melakukan pertemuan dengan Walikota, pernah ditanyakan lahan yang baru untuk Rutan dan juga untuk Kantor Imigrasi agar nanti dalam pembinaan napi akan lebih baik lagi. "Beliau memang sudah berjanji akan diproses secepatnya," ucap Tambunan lagi.
 
 
Dihubungi secara terpisah, Walikota Kotamobagu melalui Sekretaris Kota, Tahlis Gallang mengatakan saat ini Pemerintah Kotamobagu sementara melakukan penilaian arsip (appraisal), karena hibah tanah dan bangunan masuk dalam kategori penghapusan aset.
 
 
"Insya Allah tahun ini segera tuntas," kata Tahlis Gallang.
 
 
Dia lalu meluruskan permintaan yang pernah masuk ke Pemerintah Kota bukanlah permohonan perluasan lahan atau pengadaan lahan baru. "Jadi hanyalah hibah lahan dan bangunan yang sekarang dipakai," pungkas Tahlis.
 
 
Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, juga dihadiri personil lainnya, Netty Agnes Pantouw, Eva Sarundajang, Razky Azhary Mokodompit dan Kepala Lapas dan Rutan se-sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Kotamobagu
Kotamobagu
21 Feb 2017 / dibaca 473 kali
KOTAMOBAGU (BK) : Kabar gembira datang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Lima bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di...
Kotamobagu
21 Feb 2017 / dibaca 483 kali
MANADO (BK) : Anggota DPRD Provinsi Sulut, James Tuuk menyinggung Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotamobagu yang over kapasitas. Politikus PDIP...
Kotamobagu
20 Feb 2017 / dibaca 493 kali
KOTAMOBAGU (BK): Pemerintah Kota Kotamobagu menetapkan Lapangan Molinow Kelurahan Molinow Kotamobagu Barat sebagai tempat grand final...
Kotamobagu
19 Feb 2017 / dibaca 499 kali
KOTAMOBAGU (BK): Bara, pemuda berwajah tampan tetap bersikukuh untuk terus bersama gadis idamannya, Kia. Kedua orang tuanya kemudian menentang...
Kotamobagu
11 Feb 2017 / dibaca 524 kali
KOTAMOBAGU (BK): Walikota Kotamobagu, Tatong Bara mengatakan, sebagai bangsa yang majemuk dan kaya akan keragaman etnis, budaya dan agama,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.