Kotamobagu

Kemenkumham Sulut Minta Lahan, Pemkot Kotamobagu Siap Proses

Antisipasi Rutan Over Kapasitas
Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 21 February 2017 19:28   347 kali
Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD Sulut dengan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Anggota DPRD Provinsi Sulut, James Tuuk menyinggung Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotamobagu yang over kapasitas. Politikus PDIP ini juga menanyakan penanganan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut dalam hal pembinaan napi setelah mereka keluar dari Rutan.
 
 
"Waktu saya reses tahun lalu, napi tidur berjejer seperti ikan roa, ini menandakan Rutan dalam keadaan over kapasitas, bagaimana penanganannya?" tanya Tuuk saat Rapat Dengar Pendapat Komisi Satu DPRD Sulut dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Selasa (21/2/2017).
 
 
Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulut, Pondang Tambunan saat menjawab pertanyaan itu mengakui seluruh Rutan yang ada dalam keadaan over kapasitas. "Jadi semua Rutan, begitu juga di Rutan Kotamobagu," kata Tambunan.
 
 
Untuk menyikapinya, Tambunan mengatakan saat ini sedang dibangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita di Tondano, sehingga tidak ada lagi napi pria dan wanita dalam satu tempat. Juga pemindahan napi di bawah umur ke Lapas anak di Tomohon.
 
 
Terkait dengan pembinaan di Rutan Kotamobagu, dia mengatakan memang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Kotamobagu. Tapi, saat ini pihaknya terkendala dengan kondisi Rutan yang sampai saat ini belum memiliki tanah.
 
 
"Kami pernah kesana dan ternyata Rutan yang berada di belakang kantor Walikota belum memiliki tanah meski sudah bertahun-tahun lamanya," terangnya.
 
 
Lanjutnya, saat melakukan pertemuan dengan Walikota, pernah ditanyakan lahan yang baru untuk Rutan dan juga untuk Kantor Imigrasi agar nanti dalam pembinaan napi akan lebih baik lagi. "Beliau memang sudah berjanji akan diproses secepatnya," ucap Tambunan lagi.
 
 
Dihubungi secara terpisah, Walikota Kotamobagu melalui Sekretaris Kota, Tahlis Gallang mengatakan saat ini Pemerintah Kotamobagu sementara melakukan penilaian arsip (appraisal), karena hibah tanah dan bangunan masuk dalam kategori penghapusan aset.
 
 
"Insya Allah tahun ini segera tuntas," kata Tahlis Gallang.
 
 
Dia lalu meluruskan permintaan yang pernah masuk ke Pemerintah Kota bukanlah permohonan perluasan lahan atau pengadaan lahan baru. "Jadi hanyalah hibah lahan dan bangunan yang sekarang dipakai," pungkas Tahlis.
 
 
Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, juga dihadiri personil lainnya, Netty Agnes Pantouw, Eva Sarundajang, Razky Azhary Mokodompit dan Kepala Lapas dan Rutan se-sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Kotamobagu
Kotamobagu
09 Feb 2017 / dibaca 349 kali
KOTAMOBAGU (BK): Berbagai cara wartawan memaknai Hari Pers Nasional (HPN) yang diyakini jatuh pada tanggal 9 Februari. Di Kotamobagu,...
Kotamobagu
08 Feb 2017 / dibaca 370 kali
KOTAMOBAGU (BK): Puskesmas Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat membantah telah memarahi dan membentak pasien pemegang Kartu...
Kotamobagu
08 Feb 2017 / dibaca 362 kali
KOTAMOBAGU (BK): Seorang warga pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), dimintai bayaran dan dibentak saat berobat di Puskesmas Rawat Inap...
Kotamobagu
07 Feb 2017 / dibaca 398 kali
KOTAMOBAGU (BK): Tim Maleo Kota Polsek Kotamobagu berhasil mengungkap kasus pembobolan toko pakaian yang terjadi di Kelurahan Gogagoman...
Kotamobagu
06 Feb 2017 / dibaca 353 kali
KOTAMOBAGU (BK): Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Kotamobagu dan sekitarnya. Sejumlah pohon tumbang serta jalan-jalan dipenuhi...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.