Minut

Hak Belum Dibayarkan Sudah Diputus Kontrak Sepihak, Subkon Ancam Lapor Sino-HK di KPK

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 06 October 2017 06:24   800 kali
Suasana pertemuan antara perwakilan 3 sub kontrakor dengan PT Sino Road dan PT Hutama Karya awal pekan ini
AIRMADIDI (BK): Mega proyek Jalan bebas hambatan pertama di Kota Manado yakni Jalan Tol yang menghubungkan Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara, ironisnya bisa berakhir di meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  
 
Beberapa sub kontraktor (Subkon) yang terlibat dalam proyek berbanderol triliunan rupiah ini sudah menyiapkan berkas untuk dilaporkan ke komisi antirasuah di Kuningan, Jakarta.
 
Hal ini terungkap saat pertemuan dengan pimpinan PT Sino Road dan PT Hutama Karya (Sino-HK), Senin 2 Oktober 2017 lalu saat difasilitasi oleh pihak kepolisian. Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan subkon menyebut berkas itu tinggal dibawa ke kantor KPK. 
 
PT Sino Road dan PT Hutama Karya sendiri merupakan kontraktur utama proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri ini. 
 
Sebabnya, para subkon ini merasa pihak mereka selalu disudutkan dan disalahkan, padahal yang terjadi di lapangan justru kontraktor utama yang melakukan sejumlah kejanggalan.
 
“Jika dipersulit dan terus dipojokkan, kami akan bongkar berbagai ketimpangan dalam proyek ini. Kami sudah merapikan berkas untuk dibawa ke Kuningan,” kata Wely dari PT AWP dengan lantang.
 
Pengusaha berbadan atletis ini menyebut ancaman tersebut bukan untuk menakut-nakuti, tapi ingin proyek berjalan dalam koridor yang benar. 
 
“Kita semua mendukung program percepatan pembangunan dari Presiden Jokowi dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey,” ujarnya.
 
Wely yang belum merinci berkas apa yang dimaksud, mengaku jika beberapa kejanggalan yang sudah dibeberkan oleh perwakilan subkon lainnya dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat PT Sino Road-HK yang terletak di bilangan Kalawat, Minut itu, menjadi beberapa bagian materi yang akan dilaporkan ke KPK.
   
Beberapa permasalahan yang mencuat antara lain tak adanya data ukur, gambar yang berubah dan pencairan dana yang berbelit-belit. Selain itu dana tiga subkon yakni PT AWP, PT BCI dan CV Aurelio masih tertahan miliaran rupiah.  
 
“Tertahannya dana itu membuat kami tidak bisa menggaji pekerja. Dan ini pelanggaran namanya,” ungkap Yudi dari CV Aurelio.
 
Persoalan lain yang terendus adalah pengerjaan yang tidak sesuai dengan spek. “Ada standar yang dilampaui,” ucap salah satu subkon. 
 
Dia khawatir proyek bisa amburadul karena tak sesuai standar. “Kami sarankan Kementerian PU untuk turun melakukan sidak,” ungkapnya. 
 
Perwakilan ketiga subkon ini juga mensinyalir adanya permainan  orang-orang dalam Sino Road-HK. Itu sebabnya tak ada keterbukaan sejak awal proyek dimulai. 
 
“Kami juga heran setiap pertemuan Pak Rajez selaku pimpinan HK tak pernah hadir. Ia hanya diwakili salah satu manajer atau stafnya. Makanya pertemuan kerap tak bisa menghasilkan suatu keputusan. Alibinya menunggu Pak Rajez,” ungkap Wely.  
 
Perwakilan para subkon juga kecewa karena upaya mereka menuntut hak malah direspon keliru Sino Road-HK. Mr Ge selaku General Superintendet PT Sino Road justru mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja.
 
“Tak ada surat peringatan, langsung surat pemutusan hubungan kerja,” kata salah satu subkon.
 
Soal ini, Mr Ge mengaku punya alasan tersendiri. “Mereka pernah tak ada di lapangan, padahal kita ingin gerak cepat. Para subkon ini juga tak punya alat sendiri. Kalau Anda di pihak saya, pasti juga melakukan hal yang sama,” ucap Mr Ge dalam pertemuan di kantor Sino-HK tersebut.
 
Namun, pernyataan Mr Ge itu dibantah para subkon. “Bukan soal ada atau tidaknya alat, tapi soal kinerja. Kami memang memakai alat sewa, namun kami kerja sesuai tupoksi,” ungkap Marlon dari PT BCI.
 
Menyangkut keluhan pernah tak ada di lapangan, menurut Marlon itu karena perusahaan menuntut hak yang belum diberikan. “Pekerja mogok kerja karena belum terima upah sesuai pernjanjian,” ucapnya.
 
Sementara mengenai perbedaan soal gambar dan volume kerja, Ramly dari Sino Road-HK, mengemukakan siap mengakomodir kebutuhan subkon.  Ini juga sesuai saran team leader consultant, Azrul Bunyamin.  
 
“Kita harus mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan subkon. Soal selisih itu, saya sarankan supaya kebutuhan subkon diakomodir,” kata Azrul.
 
MR Ge pun menegaskan kesiapan pihaknya memberikan dana yang tertunda. Ia berjanji tak akan memotong sepeser rupiah pun. Meski begitu, pria asa China yang belum tahu berbahasa Indonesia ini bersikukuh untuk tetap melakukan survei lagi di lapangan.
 
(bk-7)
Komentar ()
Berita Minut
Minut
14 Aug 2016 / dibaca 1377 kali
KALAWAT (BK): Anggota BPK RI Prof Bahrullah Akbar mengatakan, dana desa adalah dana bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa. Kemudian...
Minut
04 Jul 2016 / dibaca 886 kali
AIRMADIDI (BK): Sebanyak 1.533 guru yang bersertifikasi belum bisa menikmati sertifikasi triwulan kedua sebelum Idul Fitri. Pembayarannya akan...
Minut
26 Mar 2016 / dibaca 1674 kali
KOLONGAN (BK): Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) dan istri Rita Tamuntuan mengikuti Perjamuan Kudus bersama dengan jemaat GMIM...
Minut
10 Mar 2016 / dibaca 1857 kali
MAUMBI (BK): Lagi, pemadaman listrik terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara, selama enam jam. Pemadaman...
Minut
09 Mar 2016 / dibaca 1599 kali
KEMA (BK): Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyaksikan fenomena alam Gerhana Matahari Total (GMT) dari Kawasan Pantai Firdaus, Desa...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.