Minut

Proyek Tol Manado-Bitung Diduga Penuh Masalah, Tiga Subkon Bongkar Borok PT Sino Road-HK

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 03 October 2017 11:30   1581 kali
Demo para karyawan 3 subkon pekerjaan jalan tol Manado-Bitung di depan kantor kontraktor utama PT Sino Road dan Hutama Karya
AIRMADIDI (BK): Keinginan warga Sulawesi Utara untuk segera menikmati akses jalan bebas hambatan, jalan tol Manado-Bitung rupanya masih akan susah terealisasi. Pasalnya, proyek berbanderol triliunan tersebut memiliki sistem kerja yang tak baik.
 
Pasalnya, informasi yang berhasil dirangkum, proyek tak berjalan mulus karena ada riak antara PT Sino Road dan PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek dengan sejumlah perusahaan yang menjadi subkon.
 
Pemicunya adalah soal gambar dan data yang ukur yang tak pernah diberikan ke Sino-HK ke subkon serta pencairan dana yang berbelit-belit. 
 
Hal ini terungkap saat ratusan karyawan yang berasal dari 3 subkon yakni PT AWP, PT BCI dan CV Aurelio menyambangi langsung kantor Sino-HK di bilangan Kalawat, Minut pada Senin (2/10/2017) siang.
 
Para karyawan yang langsung menggelar aksi di depan kantor Sino-HK, berteriak menuntut hak mereka. 
 
“Sudah berbulan-bulan hak kami tidak diberikan. Jika mangkir lagi, kami akan duduki kantor Sino-HK. Setiap bulan, kami selalu ditanyakan istri gajinya mana? Kami tak tahu mau bilang apa. Kami harap pimpinan Sino-HK segera melunasinya,” teriak Ishak, salah satu pengunjuk rasa. 
 
Suasana yang memanas membuat pihak kepolisian kemudian mencoba untuk memediasi para perwakilan Subkon ini dengan perwakilan dari PT Sino dan PT HK. Pertemuan yang dimediasi oleh Kapolsek Airmadidi, AKP Edi Susanto dan dihadiri Azrul Bunyamin sebagai pimpinan konsultan dari mega proyek ini.
 
Di pertemuan inilah, Wely dari PT AWP dan Yudi sebagai juru bicara CV Aurelio ‘menelanjangi kesalahan’ Sino-HK.  “Ada perubahan gambar yang tak dibicarakan dari awal. Bayangkan kontrak kami selesai Juni, lalu saat penagihan diminta sesuai dengan gambar yang baru keluar Agustus, ini tak masuk akal,” ujar Yudi. 
 
Ramly selaku manager engenering mencoba memberikan penjelasan soal adanya perubahan gambar. Tapi, saat berdebat ia tak berdaya.  
 
“Pak Ramy ini orang baru, kalau tidak salah baru satu bulan, jadi tak mengikuti dari awal proyek ini,” ungkap Wely. “Ada selisih yang signifikan dari perubahan-perubahan itu, itu merugikan kami,” kata dia lagi.
 
Ia menilai ada semacam upaya mengangkangi kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dari proyek ini. 
“Jalan tol ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan. Proyek menggunakan dana pinjaman luar negeri. Banyak hal yang berjalan tak semestinya yang kemudian berdampak pada lambatnya proyek tersebut. Jangan dipersulit supaya selesai tepat waktu,” ujarnya.
 
Wely juga menyesalkan sering lambatnya pencairan dana, meski sudah ditandatangani semua pihak berkompeten. “Kadang memakan waktu tiga bulan, meski tujuh orang sudah bertandatangan,” ucapnya.
 
Sementara Romy dari PT BWI menyebut tak ada data ukur dari awal. “Mohon ditunjukkan gambar dan data ukur supaya tidak meraba-raba. Sampai sekarang data ukur itu tak diperlihatkan,” ucapnya.
 
Perwakilan dari ketiga subkon ini juga menyesalkan sikap General Supwrintenden (Kapro) Mr Ge yang tiba-tiba melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 
 
“Saat kami tanyakan masalah ini, justru keluar pemutusan hubungan kerja,sangat sewenang-wenang,” ungkap Yudi.
 
Mereka juga menyorot pimpinan PT HK, Rajez yang tak pernah hadir di setiap pertemuan. “Sudah beberapa kali pertemuan, tapi Pak Rajes tak pernah hadir. Perwakilan PT HK  di setiap rapat tak bisa mengambil keputusan karena Pak Rajes tak ada,” ucap yang lainnya.
 
Azrul selaku konsultan mengakui adanya perbedaan itu. Ia pun sedikit kesal karena dalam hal-hal tertentu, konsultan tak dilibatkan. “Saran saya semua kebutuhan subkon diakomodir dan diapresiasi,” ungkapnya.
 
Pria asal Makassar ini mengusulkan untuk digelar pertemuan lagi dengan melibatkan semua pihak berkompeten. “Pimpinan PT Sino dan PT HK, Satker, PPK, perwakilan ketiga subkon dan semua yang berkepentingan perlu hadir saat pertemuan nanti,” ujar Azrul.
 
Usulan itu disambut semua kalangan. “Saya pasti hadir,” ujar Mr Ge. Pria yang belum tahu berbahasa Indonesia ini berjanji tak akan memotong sepeser rupiah pun dari hak pekerja. Hanya saja ia ingin tetap melakukan survey lapangan lagi.
 
(bk-)
Komentar ()
Berita Minut
Minut
14 Aug 2016 / dibaca 1383 kali
KALAWAT (BK): Anggota BPK RI Prof Bahrullah Akbar mengatakan, dana desa adalah dana bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa. Kemudian...
Minut
04 Jul 2016 / dibaca 888 kali
AIRMADIDI (BK): Sebanyak 1.533 guru yang bersertifikasi belum bisa menikmati sertifikasi triwulan kedua sebelum Idul Fitri. Pembayarannya akan...
Minut
26 Mar 2016 / dibaca 1681 kali
KOLONGAN (BK): Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) dan istri Rita Tamuntuan mengikuti Perjamuan Kudus bersama dengan jemaat GMIM...
Minut
10 Mar 2016 / dibaca 1862 kali
MAUMBI (BK): Lagi, pemadaman listrik terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara, selama enam jam. Pemadaman...
Minut
09 Mar 2016 / dibaca 1607 kali
KEMA (BK): Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara menyaksikan fenomena alam Gerhana Matahari Total (GMT) dari Kawasan Pantai Firdaus, Desa...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.