Nasional

Beda Kewenangan Bawaslu di Pemilu dan Pilkada

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 22 August 2019 10:57   192 kali
PADANG (BK): Ketua Bawaslu Abhan membeberkan perbedaan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pemilu dengan gelaran pilkada. Perbedaan ini setidaknya membuat pengawas pemilu harus semakin bekerja keras untuk mengulang sukses pengawasan Pemilu 2019.
 
Dia menuturkan, dalam pemilu kewenangan Bawaslu sangat lengkap. Ada kewenangan penyelesaian proses, sengketa maupun penanganan administrasi yang diberikan oleh UU 7/2017. Namun dalam pilkada, lantaran merujuk UU 10/2016, kewenangan Bawaslu banyak berbeda.
 
"Ini saya kira yang jadi persoalan," jelasnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Analisa Kedudukan Bawaslu dalam Sengketa Hasil Suara Pemilu 2019 di Padang, Sumatra Barat, Jumat (19/7/2019).
 
Lelaki kelahiran tahun 1968 ini lantas memberi contoh perbedaan kewenangan administrasi. Dalam UU 10/2016 kewenangan menurutnya hanya sebatas rekomendasi. Terlebih, lanjut Abhan, proses pembuatan rekomendasi dilakukan secara tertutup, dimulai dengan klarifikasi, melakukan kajian, hingga keluar rekomendasi.
 
Tetapi, sambung Abhan, dalam UU 7/2017 kewenangan Bawaslu di dalam penanganan administratif dilakukan melalui proses yang terbuka, adjudikasi serta outputnya adalah produk putusan.
 
"Dari sisi hukum, kekuatan putusan dengan rekomendasi itu berbeda. Rekomendasi kekuatan eksekutorial-nya agak lemah. Kalau putusan, kekuatan eksekutorial-lnya jelas, Apalagi di UU disebutkan final dan binding (mengikat)," papar Abhan.
 
Perbedaan lainnya, sebutnya, soal teknis di dalam penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Dia menjelaskan, dalam UU 7/2017 semua jenis pelanggaran bisa masuk kualifikasi TSM, kalau memang memenuhi kualifikasi TSM.
 
"Penanganannya bisa kita lakukan melalui ajudikasi dan dengan putusannya kita bisa mendiskualifikasi," katanya.
 
Namun, dalam UU 10/2016, Abhan melanjutkan, hanya ada satu pelanggaran yang masuk kualifikasi TSM yakni pelanggaran 'money' politik. Selebihnya tidak masuk kualifikasi TSM. Dia menilai, akar persoalan ini karena pilkada itu bukan termasuk rejim pemilu.
 
"Ini beberapa hal yang kita harus berbuat apa agar peran seperti Pemilu 2019 bisa diperankan dalam Pilkada Serentak 2020," jelasnya.
 
(bawasluri/bk-1)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
11 Sep 2019 / dibaca 173 kali
JAKARTA (BK): Presiden RI ke-3, BJ Habibie, tutup usia. Habibie meninggal di RSPAD Gatot Soebroto dalam usia 83 tahun.   Kabar soal...
Nasional
10 Sep 2019 / dibaca 277 kali
TAHUNA (BK): Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) melaksanakan Konsultasi Nasional (Konas) ke...
Nasional
01 Sep 2019 / dibaca 138 kali
JAKARTA (BK): Gempa bumi dengan magnitudo 5,1 terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Gempa ini tak berpotensi menimbulkan...
Nasional
26 Aug 2019 / dibaca 177 kali
POSO (BK): Bupati Kabipaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu menghadiri pembukaan Festival Danau Poso, di Tentena, Senin...
Nasional
22 Aug 2019 / dibaca 99 kali
DENPASAR (BK): Bupati Minahasa Selatan (Minsel) yang juga menjabat sebagai Bendahara umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.