Nasional

Pesan Menteri Yohana, Perempuan Timika Harus Membawa Kedamaian

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 23 May 2018 21:41   400 kali
Menteri Yohana saat memberikan sambutan pada Pelatihan Perempuan Pegiat Perdamaian di Timika. (foto : ist)
TIMIKA (BK) : Timika adalah daerah di Provinsi Papua yang dinilai rawan konflik yang dapat terjadi kapan dan dimana saja. Untuk itu, perempuan di Timika harus disiapkan secara dini untuk menjadi agen perdamaian di daerahnya sendiri.
 
 
“Perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian sejak dini,dan dimulai dari dalam keluarganya,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, saat memberikan sambutan pada Pelatihan Perempuan Pegiat Perdamaian di Timika, Papua, Selasa (22/5/2018).
 
 
Menteri Yohana berharap, dapat meningkatnya pemahaman perempuan, organisasi masyarakat, kedinasan atau sektor tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. “Selain itu diharapkan agar Dinas PPPA Kabupaten Timika dapat menjadi leading sektor untuk menjadikan perempuan Timika sebagai Perempuan Perdamaian,” pesannya.
 
 
Pelatihan yang berlangsung sehari ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA. Pelatihan ini dihadiri SKPD, Badan Usaha, Lembaga Adat, Organisasi Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat serta Pemerhati Perempuan dan Anak se-Kabupaten Timika.
 
 
Menteri Yohana mengatakan menurut data Sistem Nasional Pemantau Kekerasan (SNPK) menunjukkan, bahwa setiap bulan angka kekerasan dan tawuran semakin meningkat. Januari 2014 sampai dengan November 2014 terdapat 94.483 jumlah konflik dan kekerasan.
 
 
 
 
Untuk wilayah yang paling rawan adalah Jawa Timur dengan 28.021 kali, Jabodetabek sebanyak 23.252 kali, Aceh 18.053 kali, Sumatera Utara 17.057 kali, Kalimantan Barat 16.482 kali dan Papua 14.866 kali. 
 
 
“Salah satu penanggulangannya kami membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) di pusat dan daerah rawan konflik, yang terdiri dari Pencegahan, Penanganan, Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak,” terang Mama Yohana.
 
 
Lanjutnya, Indonesia memiliki UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, antara lain mengamanatkan pemerintah, pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan perlindungan, rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial.
 
 
Dari tindak lanjut Undang-undang tersebut, kemudian terbit Perpres Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS). Dalam Perpres tersebut mengamanatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak.
 
 
“Juga memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik,” sebutnya.
 
 
Untuk melaksanakan Perpres tersebut, lanjut Menteri, KPPPA telah melakukan berbagai  program kegiatan melalui Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) tahun 2014 – 2019 yang dipayungi regulasi Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 7 Tahun 2014.
 
 
“Di dalamnya berisi pembentukan Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Pokja P3AKS) di pusat dan di daerah rawan konflik melalui regulasi Permenko Kesra Nomor 08 tahun 2014,” tutup Menteri Yohana.
 
 
Sementara itu, Plt Bupati Timika, Yohanis Bassang, mengapresiasi dan menyambut baik pelatihan ini. “Semoga perempuan dapat membuka cakrawala pengetahuannya, sanggup meimplementasikan dalam kehidupan sehari hari, serta berdaya dan menjadi agen perdamaian,” ungkap Yohanis.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
07 Sep 2018 / dibaca 152 kali
RAJA AMPAT (BK) : Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, masuk dalam kabupaten dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang rendah dan masuk ke...
Nasional
06 Sep 2018 / dibaca 256 kali
JAKARTA (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diminta terus meningkatkan kampanye dan sosialisasi...
Nasional
05 Sep 2018 / dibaca 259 kali
MANADO (BK): Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menggelar kegiatan Sinkronisasi Program dan...
Nasional
01 Sep 2018 / dibaca 143 kali
JAKARTA (BK) : 4 Kementerian bersepakat mengeluarkan pernyataan bersama tentang pembatasan penggunaan Gawai (Gadget) di Satuan Pendidikan. Ini...
Nasional
29 Aug 2018 / dibaca 64 kali
GORONTALO (BK) : Banyak pekerja/buruh perempuan yang bekerja di hampir semua sektor. Mereka pun kerap dihadapkan pada berbagai risiko yang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.