Nasional

Presiden Jokowi Bicara Soal Keberanian Ambil Keputusan

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 15 November 2017 20:03   283 kali

MANADO (BK): Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Sebab, Presiden pun telah menerapkannya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.
 

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, di Graha Gubernuran, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada Rabu, 15 November 2017.
 

Saat memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Presiden menyampaikan kepada menteri-menteri terkait untuk menyiapkan Perppu.
 

"Setiap memutuskan, saya yang bertanggungjawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat Perppu,” ucap Presiden.
 

Presiden menyatakan jika Perppu tersebut tidak dikeluarkan maka anti Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang akan dipertaruhkan.
 

“Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa enggak ngerti saya,” ujar Presiden.
 

Hal lainnya yang diputuskan Presiden adalah 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.
 

"Saat itu banyak yang ragu. Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” tutur Kepala Negara.
 

Padahal dasar pemikiran Presiden menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah karena Pancasila merupakan hal sangat mendasar bagi bangsa Indonesia.
 

"Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan ya enggak ada apa-apa,” ucap Presiden.
 

Keputusan lainnya yang diambil oleh Presiden Jokowi adalah terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia.
 

”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” ucap Presiden.
 

Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan.
 

“Nego terus minta 51 persen, jangan mundur,” ujar Presiden.
 

Hal ini dikarenakan Presiden meyakini jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik.
 

"Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus,” ujarnya.
 

Lebih lanjut, Presiden juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan.
 

“Kita diamkan saja. Ini kita ngerti, apa memang kita enggak ngerti, ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti. Tapi masa tujuh ribu kapal lalu lalang diam saja,” tutur Presiden.
 

Akibatnya, sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian. Namun, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.
 

"Dalam setiap dekade nelayan itu turun sampai separuh, dari 1,6 juta menjadi 800 ribu karena memang ikannya tidak ada jadi mereka (nelayan) pindah profesi. Hal-hal seperti ini yang tidak pernah kita perhatikan. Siapa yang harus melindung sumber daya alam laut kita? Ya harus kita sendiri, bukan minta-minta ke negara lain untuk melindungi sumber daya alam laut kita, tidak akan," ungkapnya.
 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berbicara mengenai masalah infrastruktur. Ia mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah bukan hanya untuk mengurangi ketimpangan di Tanah Air tetapi juga untuk berkompetisi dengan negara lain.
 

"Infrastruktur di seluruh Indonesia adalah mutlak diperlukan kalau kita ingin bersaing dengan negara-negara lain. Memang mungkin ada yang sakit, ada yang merasakan pahit, tapi lihatlah kalau barang-barang ini selesai, rampung, baik yang namanya pelabuhan, tol, airport, di kabupaten-kabupaten kecil, pembangkit listrik itu selesai ini sangat fundamental untuk sebuah pergerakan ekonomi, menguatkan, meneguhkan kita dalam bersaing di era persaingan ini," ucap Presiden.
 

Terakhir yang tak kalah pentingnya adalah masalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Presiden telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran melalui sejumlah inovasi di bidang pendidikan kejuruan.

 

(biro pers istana presiden/bk-1)

 

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
13 Aug 2018 / dibaca 150 kali
JAKARTA (BK) : Jumlah korban gempa 7 SR yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali terus bertambah. Tercatat, hingga Senin...
Nasional
12 Aug 2018 / dibaca 186 kali
LOMBOK (BK) : Memasuki hari ketujuh, penanganan darurat dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan. Data korban terus...
Nasional
11 Aug 2018 / dibaca 141 kali
BANTEN (BK) : Azkia Institute bekerjasama dengan Indonesia Social Justice Network (ISJN) melaksanakan kegiatan yang bertajuk "Social...
Nasional
10 Aug 2018 / dibaca 129 kali
JAKARTA (BK) : Semenjak Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, Kementerian Agama (Kemenag) melalui...
Nasional
06 Aug 2018 / dibaca 182 kali
MANADO (BK) : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut, membuka Posko Aksi Gerakan Kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi Lombok,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.