Nasional

Rakortek Perlindungan Hak Perempuan, Ini Hasil Rekomendasinya

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 08 May 2018 23:44   272 kali
TANGERANG (BK) : Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) Perlindungan Hak Perempuan di Tangerang Banten, berakhir. Sejumlah rekomendasi berhasil dikeluarkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
 
 
Sekretaris Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sunarti mengatakan, perlindungan hak perempuan harus diberikan melalui perhatian nyata, konsisten dan sistematik.
 
 
“Peran para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak perempuan ini,” ujarnya pada penutupan Rakortek, Selasa (8/5/2018) lalu.
 
 
Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk juga menjadi bagian utama dari indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dimana  semua negara telah bersepakat untuk menanganinya. Di Indonesia, katanya, penanganan kekerasan menjadi satu dari tiga prioritas utama pembangunan pemberdayaan perempuan Program Three Ends, yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 
 
Dia berharap, dapat terwujud koordinasi dan sinergitas kegiatan antar pemangku kepentingan, meningkatnya peran serta, baik pemerintah, swasta, dunia usaha, LSM, masyarakat, perguruan tinggi, dalam upaya perlindungan hak perempuan, mulai dari pencegahan, penanganan dan pemberdayaan.
 
 
“Adanya replikasi dari pengalaman terbaik perlindungan hak perempuan di daerah lain, dan adanya tindaklanjut dan langkah nyata atas rekomendasi yang dihasilkan,” tutup Sunarti.
 
 
Sejumlah rekomendasi dihasilkan pada Rakortek ini, diantaranya, Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berisikan 9 poin. Poin rekomendasi ini berisikan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan kekerasan seksual, Pelatihan bagi aparat penegak hukum yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
 
 
Kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai lembaga layanan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Selanjutnya peningkatan kapasitas SDM dalam pencatatan dan pelaporan data kasus kekerasan terhadap perempuan melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) termasuk memberi tambahan tentang TPPO.
 
 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk  penyediaan anggaran yang cukup untuk pencegahan, penanganan kekerasan, dan pemberdayaan korban kekerasan.
 
 
Poin selanjutnya diadakan Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan KDRT, pengembangan program pemulihan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan dengan melibatkan seluruh stakeholder, Kabupaten/Kota perlu mendapatkan dana operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bersumber dari dana Dekon dan Pelatihan tenaga mediator yang terlatih dan bersertifikat Mahkamah Agung.
 
 
Rekomendasi kedua adalah Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berisikan 3 poin yaitu segera dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO). Bagi daerah yang sudah membentuk GT PP TPPO agar menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
 
 
Poin kedua yaitu mengoptimalkan sumber anggaran dari pihak ketiga atau lainnya yang tidak mengikat (CSR, Sponsor, LSM, Ormas, Akademisi, Peneliti) diluar APBD,dan poin ketiga memahami tupoksi p2TP2A dan GT TPPO (penyamaan persepsi) melalui sosialiasi yang intens dan berkelanjutan.
 
 
Rekomendasi ketiga yaitu Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan berisikan 3 poin yaitu, Sosialisasi dan advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait (Asosiasi Pengusaha dan Serikat Buruh/Pekerja). Sedangkan poin 2 dan 3 adalah Pelatihan dan Keterampilan kepada tenaga kerja perempuan serta Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten/ Kota.
 
 
Rekomendasi keempat adalah Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus (SDKK) yang berisikan 13 poin yakni penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan Hak Perempuan. Kemudian Sosialisasi terkait Model Perlindungan Lansia yang responsif Gender.
 
 
Lalu poin Pelatihan Perempuan tangguh Bencana, lalu Penyusunan Pergub/Perwali/ Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Konflik Sosial (P3AKS). Selanjutnya Pelatihan konselor pendamping Lansia dan penyandang disabilitas.
 
 
Poin keenam berisikan Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi-Perempuan Penyandang Disabilitas, sedangkan poin ketujuh adalah Pelatihan keterampilan untuk perempuan lansia dan disabilitas. Kedelapan adalah pendataan tentang data perempuan dan anak di wilayah konflik, kemudian Pelatihan perempuan pegiat perdamaian.
 
 
Poin ke-10 berisikan Advokasi kepada tim Banggar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD terkait Perlindugan Hak Perempuan dalam SDKK. Poin ke-11 adalah Pembentukan forum komunikasi Perlindungan Hak Perempuan dalam SDKK, lalu Ruang ramah Perempuan dan Anak dalam situasi bencana dan poin terakhir Penyusuanan KIE melalui media audio visual yang kreatif, seperti film pendek berdasarkan kemampuan daerah.
 
 
(acha/bk-8)
 
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
24 Oct 2018 / dibaca 192 kali
JAKARTA (BK) : Presiden Joko Widodo akan bergabung dengan 28 ribu pemuda untuk membacakan ikrar Sumpah Pemuda pada peringatan Hari Sumpah...
Nasional
17 Oct 2018 / dibaca 184 kali
JAKARTA (BK): PT Kar Powership Indonesia (KPI) menyediakan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan...
Nasional
17 Oct 2018 / dibaca 153 kali
JAKARTA (BK) : Meski tengah berjuang untuk tetap hidup dari sakit kanker paru-paru yang dideritanya, Sutopo Purwo Nugroho masih terus saja...
Nasional
15 Oct 2018 / dibaca 366 kali
JAKARTA (BK): Mobil Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya memadati halaman Kantor DPR RI Jakarta, Senin (15/10/2018) sore ini.  ...
Nasional
13 Oct 2018 / dibaca 180 kali
PALANGKA RAYA (BK) : Setiap manusia harus bebas dari perlakuan diskriminatif, atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan. Tapi yang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.