Nasional

Rilis Penjelasan Tindak Lanjut SKB 3 Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 07 May 2018 13:59   163 kali
(Gambar : ist)

JAKARTA (BK): Pemerintah telah menetapkan penyesuaian Hari Cuti Bersama Idul Fitri melalui SKB 3 Menteri yang ditetapkan tanggal 18 April 2018. Pemerintah menindaklanjutinya dengan mendengarkan berbagai aspirasi baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun keamanan dan ketertiban.

 

Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga hadir dalam acara penjelasan tindak lanjut SKB 3 Menteri yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (7/5/2018). Diantaranya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri serta 13 perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

 

Dari aspek sosial, Pemerintah mempertimbangkan cuti bersama akan memberi waktu yang cukup bagi masyarakat dalam bersilaturahmi bersama keluarga yang berada di luar kota dan Pemerintah dapat melakukan rekayasa lalu lintas sehingga memberikan kenyamanan dalam perjalanan mudik.

 

Dari aspek ekonomi, Pemerintah juga telah mempertimbangkan agar dunia usaha dapat beroperasi dengan mendapatkan dukungan pelayanan dari sektor Perbankan, Transportasi, urusan Ekspor-Impor, Imigrasi dan Bea-Cukai.

 

Pemerintah juga telah mendengarkan aspirasi dan melakukan pembahasan bersama dengan perwakilan dari dunia usaha, APPINDO, dan KADIN, serta pihak Bursa Efek Indonesia (BEI), agar tetap dapat menciptakan kondisi perekonomian yang tetap kondusif.

 

Melalui serangkaian proses pembahasan dan pertimbangan, Pemerintah mengambil kebijakan tindak lanjut SKB 3 Menteri tentang cuti bersama tanggal 11, 12, dan 20 Juni 2018, sebagai berikut :

 

1. Pemerintah memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa yaitu : Rumah Sakit, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Imigrasi, Bea Cukai, Perhubungan, dan lain sebagainya.

 

2. Setiap Kementerian/Lembaga akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

3. PNS yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada saat cuti bersama, dapat mengambil cuti di waktu lain tanpa mengurangi hak cuti tahunannya.

 

4. Transaksi Pasar Modal dan Bursa akan dibuka pada tanggal 20 Juni 2018. Ketentuan Pelayanan Perbankan akan diatur oleh Bank Indonesia.

 

5. Cuti bersama di sektor swasta merupakan bagian dari cuti tahunan pekerja/buruh yang bersifat fakultatif, sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Kemenaker.

 

6. Kementerian Perhubungan akan mengatur semua stakeholder pelabuhan agar dapat bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti bersama Idul Fitri.

 

7. Empat Menteri Perekonomian (Menko) akan mengeluarkan surat instruksi kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan Penugasan Pelayanan Publik dan Pengaturan Pegawai di Kementerian/Lembaga terkait.

 

8. Setiap Kementerian/Lembaga akan menindak lanjuti pengaturan hal tersebut dengan menetapkan Instruksi dan/atau Surat Edaran.

 

Dengan penjelasan ini, diharapkan pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1439 H, dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat memperoleh kenyamanan saat mudik, dan dunia usaha tetap kondusif.

 

(Bagian Humas dan Perpustakaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

 

(acha/bk-8)

Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
12 Aug 2018 / dibaca 148 kali
LOMBOK (BK) : Memasuki hari ketujuh, penanganan darurat dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) terus dilakukan. Data korban terus...
Nasional
11 Aug 2018 / dibaca 136 kali
BANTEN (BK) : Azkia Institute bekerjasama dengan Indonesia Social Justice Network (ISJN) melaksanakan kegiatan yang bertajuk "Social...
Nasional
10 Aug 2018 / dibaca 125 kali
JAKARTA (BK) : Semenjak Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, Kementerian Agama (Kemenag) melalui...
Nasional
06 Aug 2018 / dibaca 179 kali
MANADO (BK) : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut, membuka Posko Aksi Gerakan Kemanusiaan untuk korban bencana gempa bumi Lombok,...
Nasional
06 Aug 2018 / dibaca 182 kali
MANADO (BK) : Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut meminta Presiden Joko Widodo untuk berkantor sementara di Lombok, NusaTenggara...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.