Politik

Bawaslu Sulut Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 14 February 2018 20:32   450 kali
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA oleh Bawaslu Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut mendeklarasikan menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). Komitmen itu untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 yang berintegritas.
 
 
“Tantangan proses demokrasi kita semakin lama semakin dinamis. Untuk itu, Bawaslu dan jajarannya memiliki komiten untuk memastikan Pilkada 2018 ini berintegritas dan bermartabat,” ujar Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda saat memberikan sambutan pada deklarasi di Swissbell Maleosan Hotel, Rabu (14/2/2018).
 
 
Menurutnya, ada hambatan untuk menciptakan kualitas Pilkada yang berintegritas. Diantaranya yang paling menonjol adalah politik uang dan politisasi SARA.
 
 
Politisasi SARA, sebutnya, berpotensi mengganggu persaudaraan, hidup rukun dan damai dalam negara kesatuan RI. Sedangkan politik uang menjadi musuh bersama karena dapat berpotensi atau menciptakan korupsi jika calon terpilih nanti.
 
 
"Dari hasil penelitian banyak kepala daerah yang terlibat korupsi karena harus mengembalikan uang yang dipakai pada waktu pelaksanaan pilkada,” tandasnya.
 
 
Karena itu, lanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu dan jajaran mengajak seluruh komponen bangsa. Juga kepada pemangku kepentingan di daerah yang menyelenggarakan Pilkada, untuk sama-sama mewujudkan pilkada yang bersih, berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi bangsa.
 
 
“Melalui deklarasi ini kita akan menyampaikan pesan kepada semua pihak bahwa penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, Partai Politik, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Vertikal dan Horisontal dan seluruh komponen rakyat Sulut untuk berkomitmen mewujudkan pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat, tentunya dengan tidak berpolitik uang dan politisasi SARA,” pungkasnya.
 
 
Deklarasi dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) seperti perwakilan Kodam XIII/Merdeka, Lantamal VIII, Lanudsri, Komisi Yudisial (KY), Polda Sulut dan Pengadilan Tinggi Manado.
 
 
Adapun deklarasi diawali dengan pemberian kaos bertuliskan Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA kepada Ketua-ketua Partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 5 poin deklarasi.
 
 
Setelah itu dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan di baliho sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu Sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
06 Sep 2018 / dibaca 468 kali
MANADO (BK) : Fenomena Hashtag #2019GantiPresiden serta Ganti Sistem yang beredar di media sosial (medsos) dan media lainnya, terindikasi...
Politik
29 Aug 2018 / dibaca 319 kali
MANADO (BK): Tim Seleksi (Timsel)  Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan 10 calon pada tujuh wilayah,...
Politik
19 Aug 2018 / dibaca 402 kali
JAKARTA (BK): Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Jerry Sambuaga, salah satu politisi muda yang akan merebut salah satu kursi dari enam kursi...
Politik
18 Aug 2018 / dibaca 425 kali
MANADO (BK) : Syahrial Damopolii masih bernafas lega. Meski berstatus mantan narapidana, namanya masih lolos pada verifikasi faktual perbaikan...
Politik
16 Aug 2018 / dibaca 330 kali
JAKARTA (BK) : Sejumlah politikus dari parpol pendukung Jokowi akan mengisi posisi di struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin....
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.