Politik

Bawaslu Sulut Tolak Gugatan Dugaan Pelanggaran Money Politik Pilkada Kotamobagu

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 11 July 2018 00:00   668 kali
MANADO (BK) : Bawaslu Sulut menolak laporan dugaan pelanggaran money politik pada Pilkada Kotamobagu 2018. Dalam amar putusan Majelis Persidangan, laporan bernomor : 01/TSM/BWSL.SULUT/VI/2018, tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang dilakukan 19 terlapor dan pihak terkait Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu nomor urut 1 Tatong Bara dan Nayodo Kurniawan.
 
 
Sidang sempat molor selama 3 jam dari jadwal yang ditentukan yaitu pukul 17.00 WITA, Selasa (10/7/2018). Sidang baru dimulai tepat pukul 20.00 WITA. Majelis sidang, Herwyn Malonda serta Komisioner Bawaslu Kenly Poluan dan Mustarin Humagi secara bergantian membacakan amar putusan.
 
 
“Mengadili, menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 19, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018,” ujar Ketua Komisioner Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda.
 
 
Majelis Persidangan juga beranggapan yang sama dengan Pihak Terkait. Keduanya juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018.
 
 
Sidang yang berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian, berlangsung terbuka untuk umum dan diikuti puluhan simpatisan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Jainuddin Damopolii – Suharjo Makalalag (Jadi-Jo).
 
 
Sebelumnya, Paslon Jadi-Jo melalui Tim Kuasa Hukumnya, Veri Satria Dilapanga dalam laporannya keberatan dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) yaitu calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
 
 
Kemudian calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 
 
Pelapor juga mengajukan keberatan a quo, oleh karena perbuatan para terlapor mempunyai hubungan yang mempengaruhi pemilih sedemikian rupa dengan pihak terkait sehingga pelanggaran administrasi pemilihan tersebut merupakan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 135.A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Politik
Politik
06 Sep 2018 / dibaca 473 kali
MANADO (BK) : Fenomena Hashtag #2019GantiPresiden serta Ganti Sistem yang beredar di media sosial (medsos) dan media lainnya, terindikasi...
Politik
29 Aug 2018 / dibaca 322 kali
MANADO (BK): Tim Seleksi (Timsel)  Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara mengumumkan 10 calon pada tujuh wilayah,...
Politik
19 Aug 2018 / dibaca 403 kali
JAKARTA (BK): Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Jerry Sambuaga, salah satu politisi muda yang akan merebut salah satu kursi dari enam kursi...
Politik
18 Aug 2018 / dibaca 428 kali
MANADO (BK) : Syahrial Damopolii masih bernafas lega. Meski berstatus mantan narapidana, namanya masih lolos pada verifikasi faktual perbaikan...
Politik
16 Aug 2018 / dibaca 334 kali
JAKARTA (BK) : Sejumlah politikus dari parpol pendukung Jokowi akan mengisi posisi di struktur tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin....
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.