Sitaro

Wabup dan Kemenkes Tandatangani MoU WKDS

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 06 December 2018 22:34   370 kali
JAKARTA (BK): Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Sitaro Drs Jhon Heit Palandung MSi, Kamis 6 Desember 2018 menandatangani nota kesepahaman (MoU), Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) dengan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) di El Royals Hotel.
 
Hal ini juga menjawab maslahat kekurangan dokter spesialis di 'Bumi Karamando', yang artinya Kemenkes akan menempatkan dokter spesialis di Kabuaten Kepulauan Sitaro, sebagai amanat Perpres Nomor 4 Tahun 2018 tentang wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS).
 
“Dengan MoU ini, penyediaan dokter spesialis di rumah sakit menjadi tanggung jawab bersama. Pemda bertanggung jawab memberikan tambahan insentif sesuai kemampuan daerah sementara Pemerintah Pusat menyediakan dokter spesialis," ujar Wabup Drs John Palandung MSi dan Kemenkes yang diwakili Kepala Badan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (Kaban PPSDM) Kemenkes, drg. Usman Soemantri MSc. 
 
Sebelumnya drg. Usman Soemantri MSc sempat mengungkapkan kekurangan dokter spesialis. Implementasi dari WDKS tahap 1 merupakan dokter spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah, Spesialis Obgin, Spesialis Anak dan Spesialis Anastesi. 
 
Dalam kesempatan itu, Wabup Palandung yang mewakili Bupati Evangelian Sasingen SE menjelaskan, nota kesepahaman ini terkait dengan usulan 360 rumah sakit daerah. Sedang syarat kerjasama pemerintah pusat dan daerah antara lain kesediaan Pemda memenuhi hak dokter spesialis untuk mendapatkan SIP disertai pemberian fasilitas rumah dan tambahan insentif sesuai kemampuan daerah diluar dari gaji antara Rp 20-Rp 30 juta dari Kemenkes. 
 
"Sedangkan kewajiban dokter bersangkutan tidak boleh bekerja lebih dari satu rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar dokter spesialis dapat memberikan pelayanan maksimal di rumah sakit mereka ditempatkan," ujar Palandung.
 
Wabup Palandung juga mengatakan ketersediaan dokter spesialis di daerah merupakan bagian dari upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Republik Indonesia, melalui wajib kerja dokter spesialis sebagai bentuk pengabdian kepada negara guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 
 
"Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 12 Januari 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden: Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, diimplementasikan dengan PP nomor 4 tahun 2017 tentang wajib kerja dokter spesialis yang sudah mulai dilakukan pada tahap 1 melalui SK Menkes nomor HK 01.07/Menkes/08/2017 tentang peserta WDKS," tutup Palandung.
 
(Mesakh)
Komentar ()
Berita Sitaro
Sitaro
06 Dec 2018 / dibaca 256 kali
SITARO (BK): Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) untuk tahun 2018, sesuai dengan data, tidak ditemukan adanya pengidap HIV/AIDS. Hal ini...
Sitaro
05 Dec 2018 / dibaca 327 kali
SITARO (BK): Meski aktifitas Gubung Api Karangetang di dua pekan belakangan ini mengalami sedikit peningkatan. Namun, hal itu tidak membuat...
Sitaro
04 Dec 2018 / dibaca 330 kali
SITARO (BK): Kapolsek Urban Siau Barat Johanis Sasebohe S,Sos mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga Keamanan Ketertiban Masyarakat...
Sitaro
04 Dec 2018 / dibaca 306 kali
SITARO (BK): Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Drs John Palandung MSi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga instansi...
Sitaro
03 Dec 2018 / dibaca 302 kali
SITARO (BK): Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima piagam penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.