Bolsel

Capjari Dumoga Tahan Ex PPTK Pengadaan Askes DPRD Bolsel Tahun 2012

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 18 October 2019 00:13   164 kali
RB alias Rully (menggunakan rompi tahanan), satu tersangka pengadaan dana Askes di DPRD Bolsel, saat digiring ke Rutan Kotamobagu.

KOTAMOBAGU (BK) : Cabang Kejaksaan Negeri (Capjari) Kotamobagu di Dumoga, akhirnya menahan RB alias Rully, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan dana asuransi kesehatan (Askes) untuk anggota DPRD Kabupaten Bolsel di tahun 2012. RB akan mejalani penahanan selama 20 hari kedepan.

 

“Terhitung tanggal hari ini, tersangka akan menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kotamobagu,” ujar Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Dumoga, Evans E. Sinulingga, Kamis (17/10/2019) malam.

 

Sinulingga, seperti dalam rilis tertulis kepada beritakawanua.com mengatakan, tersangka ditahan karena telah memenuhi syarat-syarat penahanan baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

 

“Tersangka kami tahan karena ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya,” lanjut Sinulingga.

 

Diketahui, kasus dugaan penyelewengan pengadaan dana Askes tersebut terjadi sekitar bulan Juni 2012 sampai Agustus 2012. Dikutip dari Tribun Manado, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dengan pagu anggaran sebesar Rp270 juta.

 

Tender yang dilakukan oleh terdakwa AAM alias Musa, Sekretaris Dewan kala itu, dan lelang dimenangkan oleh CV. Citra Lestari KSO PT AXA Financial Indonesia. Terdakwa MUS alias Merry yang mengatasnamakan AXA Finansial kemudian mengajukan permohonan pembayaran seratus persen kepada Sekertariat Dewan dan disetujui oleh AAM.

 

Dana tersebut kemudian masuk ke rekening PT AXA Financial Indonesia, rek BRI-Molibagu. Padahal tidak ada kantor perwakilan AXA Financial di Molibagu, ibukota Kabupaten Bolsel.

 

Penyelewengan dana tersebut kemudian ketahuan, ketika ada salah satu anggota keluarga caleg DPRD yang sakit. Saat polis asuransi akan diklaim, ternyata kosong. Akibatnya, negara merugi Rp 263 juta lebih berdasarkan hasil perhitungan Inpektorat Daerah Kabupaten Bolsel.

 

JPU kemudian menjerat terdakwa melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Subsidair Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

“Ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkas Sinulingga.

 

(acha/bk-8)

Komentar ()
Berita Bolsel
tidak ditemukan
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.