Ekonomi

Amnesti Pajak Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut Tembus Rp 511 Milliar

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 21 March 2017 18:29   462 kali
Konferensi Pers DJP Suluttenggo dan Malut tentang Last Call Amnesti Pajak. (foto : acha)
MANADO (BK) : Sembilan bulan Amnesti Pajak berjalan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggo dan Malut berhasil mengumpulkan uang tebusan wajib pajak sebesar Rp 511 milliar dari jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 12.062. Angka ini jauh melampaui target awal yang hanya sebesar Rp 118 milliar.
 
 
"Ini merupakan pencapaian yang cukup bombastis dari kerja keras tim dalam mensosialisasikan amnesti pajak ini," ucap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Suluttenggo dan Malut, Dionysius Lucas Hendrawan, saat memberi keterangan pers mengenai Last Call Amnesti Pajak, Selasa (21/03/2017).
 
 
Lucas mengingatkan wajib pajak mengenai batas waktu Amnesti Pajak akan berakhir 31 Maret 2017. Dengan waktu yang tersisa 10 hari lagi, dia menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan untuk segera melaporkan harta wajib pajak.
 
 
Lanjutnya, hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah pengampunan pajak yang akan berakhir ini, adalah yang pertama dan terakhir untuk generasi sekarang ini.
 
 
"Bagi yang belum atau yang sudah mengikuti tapi masih ada yang belum terlaporkan, sebaiknya dilaporkan, karena pengampunan pajak ini adalah kesempatan langka yang banyak kegunaannya, dan juga dengan tarif yang murah," jelasnya.
 
 
Adapun untuk harta yang belum atau kurang dilaporkan, Lucas menegaskan akan tetap fokus dan menjaga konsistensi pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak, terutama harta yang sudah ada sejak tahun 1985 - 2015. Wajib pajak akan masuk dalam kategori pajak penghasilan dengan sanksi yang tinggi.
 
 
"Karena setelah lewat 31 Maret, yang tidak melaporkan dengan benar apabila ditemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta itu akan dikenakan pajak sebesar 25 persen ditambah saksi administrasi 200 persen, dan saya harap itu yang perlu dihindari oleh masyarakat," imbuh Lucas.
 
 
Tambahnya, Sulawesi Utara adalah pemberi uang tebusan terbesar dibandingkan provinsi lain yang meliputi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Namun dia tidak merinci jumlah yang diperoleh dari setiap kantor Pratama yang ada di setiap daerah.
 
 
"Yang pasti Sulawesi Utara adalah pemberi uang tebusan terbesar di DJP Suluttenggo dan Malut," pungkas Lucas.
 
 
(acha/bk-8) 
 
Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
23 Oct 2017 / dibaca 623 kali
MANADO (BK): Akibat aksi demo sopir angkutan umum dalam kota (mikrolet) di Kota Manado para penumpang terlantar, Senin (23/10/2017) siang....
Ekonomi
23 Oct 2017 / dibaca 1023 kali
MANADO (BK): Sedikitnya puluhan angkutan umum dalam kota (mikrolet) menggelar aksi mogok tidak mencari selama sehari di Kota Manado, Senin...
Ekonomi
07 Oct 2017 / dibaca 401 kali
MAKASSAR (BK): Banking Journalist Workshop (BJW) yang diselenggarakan di Makassar resmi dibuka, Jumat 6 Oktober 2017. Bertempat di hall...
Ekonomi
06 Oct 2017 / dibaca 356 kali
MAKASSAR (BK): Sebanyak 25 jurnalis dari seluruh wilayah Indonesia, mulai hari ini Jumat hingga Sabtu 6-7 Oktober 2017 akan mengikuti Banking...
Ekonomi
29 Sep 2017 / dibaca 415 kali
AMURANG (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE, menyambangi Kantor Kementerian Keuangan Republik...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.