Ekonomi

Amnesti Pajak Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut Tembus Rp 511 Milliar

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 21 March 2017 18:29   306 kali
Konferensi Pers DJP Suluttenggo dan Malut tentang Last Call Amnesti Pajak. (foto : acha)
MANADO (BK) : Sembilan bulan Amnesti Pajak berjalan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggo dan Malut berhasil mengumpulkan uang tebusan wajib pajak sebesar Rp 511 milliar dari jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 12.062. Angka ini jauh melampaui target awal yang hanya sebesar Rp 118 milliar.
 
 
"Ini merupakan pencapaian yang cukup bombastis dari kerja keras tim dalam mensosialisasikan amnesti pajak ini," ucap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Suluttenggo dan Malut, Dionysius Lucas Hendrawan, saat memberi keterangan pers mengenai Last Call Amnesti Pajak, Selasa (21/03/2017).
 
 
Lucas mengingatkan wajib pajak mengenai batas waktu Amnesti Pajak akan berakhir 31 Maret 2017. Dengan waktu yang tersisa 10 hari lagi, dia menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan untuk segera melaporkan harta wajib pajak.
 
 
Lanjutnya, hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah pengampunan pajak yang akan berakhir ini, adalah yang pertama dan terakhir untuk generasi sekarang ini.
 
 
"Bagi yang belum atau yang sudah mengikuti tapi masih ada yang belum terlaporkan, sebaiknya dilaporkan, karena pengampunan pajak ini adalah kesempatan langka yang banyak kegunaannya, dan juga dengan tarif yang murah," jelasnya.
 
 
Adapun untuk harta yang belum atau kurang dilaporkan, Lucas menegaskan akan tetap fokus dan menjaga konsistensi pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak, terutama harta yang sudah ada sejak tahun 1985 - 2015. Wajib pajak akan masuk dalam kategori pajak penghasilan dengan sanksi yang tinggi.
 
 
"Karena setelah lewat 31 Maret, yang tidak melaporkan dengan benar apabila ditemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta itu akan dikenakan pajak sebesar 25 persen ditambah saksi administrasi 200 persen, dan saya harap itu yang perlu dihindari oleh masyarakat," imbuh Lucas.
 
 
Tambahnya, Sulawesi Utara adalah pemberi uang tebusan terbesar dibandingkan provinsi lain yang meliputi Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Namun dia tidak merinci jumlah yang diperoleh dari setiap kantor Pratama yang ada di setiap daerah.
 
 
"Yang pasti Sulawesi Utara adalah pemberi uang tebusan terbesar di DJP Suluttenggo dan Malut," pungkas Lucas.
 
 
(acha/bk-8) 
 
Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
29 Jul 2017 / dibaca 336 kali
MANADO (BK) : Alih-alih membayar biaya pemasangan meter agar jaringan listrik cepat dipasang, rumah milik Benny Rantung, warga Kelurahan...
Ekonomi
28 Jul 2017 / dibaca 209 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati (Wabup) Franky Donny Wongkar SH, serta...
Ekonomi
27 Jul 2017 / dibaca 195 kali
JAKARTA (BK):   Wali Kota Tomohon, Jimmy Eman mengatakan, Pemkot selalu berupaya merealisasikan permintaan Presiden. "Untuk dukung...
Ekonomi
19 Jun 2017 / dibaca 315 kali
JAKARTA (BK) : PT PLN (Persero) menggelontorkan dana santunan sebesar Rp 10 miliar untuk menyantuni anak Yatim Piatu dan kaum Dhuafa yang...
Ekonomi
15 Jun 2017 / dibaca 357 kali
MANADO (BK) : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menerapkan kebijakan khusus terkait prosedur pelayanan bagi peserta JKN-KIS...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.