Ekonomi

DPR Kukuh Ingin Perkuat KPPU

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 03 July 2018 22:48   397 kali
JAKARTA (BK) : Pemerintah dan DPR pekan ini akan memulai pembahasan terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pihak DPR telah menerima draft revisi dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra mengatakan pihaknya akan memulai pembahasan dalam satu-dua hari ini. “Rencananya, Kamis mulai dibahas,” kata Eka, di Jakarta, Selasa (3/7/2018).
 
 
Menurut anggota Fraksi 8 Partai Golkar ini, dalam draft yang dikirimkan pemerintah ada sekitar 242 DIM yang diajukan. Salah satunya adalah terkait keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana dalam draf yang diterima, pemerintah ingin menjadikan KPPU berada di bawah suatu Kementerian, dan bukan lagi independen.
 
 
“Ya, draf yang kami terima berbeda dengan keinginan DPR yang justru ingin memperkuat posisi dan kelembagaan KPPU,” ujarnya.
 
 
Katanya, dalam pandangan DPR, KPPU merupakan wasit dalam pengawasan persaingan usaha. Sebab pasar perlu dikontrol oleh publik agar tidak terjadi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
 
 
“Dalam dunia bisnis dan pasar, modal cenderung terkonsentrasi, dan hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan ekonomi yang terkandung pada nilai-nilai Pancasila,” imbuhnya.
 
 
Karena itu, DPR akan kukuh dan tetap mendorong memperkuat KPPU sebagai wasit atas persaingan usaha. Apalagi, KPPU merupakan salah satu anak kandung dari gerakan reformasi yang diamanahkan untuk mengikis monopoli dan oligopoli ekonomi.
 
 
Eka juga mengatakan, selain memperkuat posisi KPPU, DPR juga akan menata kelembagaan KPPU yang selama ini belum kuat secara aturan kelembagaan. Dimana, banyak aparatur sumber daya manusia KPPU yang pindah ke lembaga lain akibat tak jelasnya penataan kelembagaan. 
 
“Jenjang karir dan promosi belum diatur secara jelas. Separuh pegawainya dari non PNS,” tandasnya.
 
 
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia menambahkan, pihaknya selaku pengusaha juga mendukung penguatan keberadaan KPPU. “Kami unsur pengusaha secara penuh mendukung penguatan KPPU. Jika perlu harus seperti KPK atau KPU,” tukas Bahlil.
 
 
Menurut Bahlil, konsentrasi ekonomi hanya pada satu kelompok atau seseorang, dinilai tidak sehat dan menghambat pertumbuhan pengusaha baru. Menurut dia, selama ini pengusaha di Tanah Air masih sangat sedikit karena terkendala akses yang terbatas.
 
 
“Nah, KPPU bisa mengawasi persaingan tak sehat agar akses ekonomi tidak dimiliki oleh segelintir orang,” bebernya.
 
 
Dia mengakui jika sebagai pengusaha cenderung tak setuju dengan lembaga KPPU. Sebab, mereka yang selama ini menikmati akses monopoli  merasa terganggu.
 
 
“Saya memahami ada beberapa pihak yang ingin mengerdilkan lembaga ini. Saya pastikan HIPMI akan full dukung ini,” tegas dia.
 
 
Dalam pandangan HIPMI, persaingan bisnis dan usaha harus ada wasitnya agar muncul keadilan. Jika usaha diserahkan sepenuhnya ke pasar, maka akan muncul konsentrasi ekonomi dan usaha ke pihak tertentu.
 
 
“Lalu dimana keadilan sosial dan ekonominya?” tukasnya lagi.
 
 
Bahlil pun mendorong KPPU perlu didukung masyarakat sipil agar tetap independen dan kokoh. Tentunya, katanya lagi, harus ada penguatan kelembagaan dan kewenangannya.
 
 
“Ya minimal seperti KPK perannya. KPK mengawasi uang dari APBN dan APBD, maka KPPU mengawasi usaha di masyarakat yang dianggap kurang sehat dan tak adil,” pungkasnya.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
08 Aug 2018 / dibaca 303 kali
MANADO (BK) : Managemen Holland Village Manado memberikan kesempatan kepada konsumen dan calon pembeli untuk melihat dan meninjau lokasi...
Ekonomi
08 Jul 2018 / dibaca 568 kali
MANADO (BK): NOBU National Bank merupakan salah satu bagian dari bisnis Lippo Group yang sudah berkiprah di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara,...
Ekonomi
07 Jul 2018 / dibaca 659 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE, diundang Presiden Republik Indonesia (RI), Joko...
Ekonomi
03 Jul 2018 / dibaca 383 kali
JAKARTA (BK) : Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli...
Ekonomi
03 Jul 2018 / dibaca 398 kali
JAKARTA (BK) : Pemerintah dan DPR pekan ini akan memulai pembahasan terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.