Ekonomi

DPR Minta Kewenangan KPPU Diperkuat Seperti KPK

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 03 July 2018 22:55   320 kali
Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018). (foto : ist)
JAKARTA (BK) : Pemerintah dan DPR akan melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU tersebut, yang beredar, ada sejumlah pasal yang dinilai tidak sesuai dengan semangat gerakan reformasi tersebut.
 
 
Di antaranya adalah tentang posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tadinya bersifat independen, akan diganti dan dimasukkan nomenklatur lembaga pemerintah. Juga terjadi pada definisi mengenai Majelis Komisi yang dihapus dan akan diatur lebih lanjut dan diperjelas dalam peraturan pemerintah terkait kelembagaan badan yang berada di bawah pemerintah tersebut.
 
 
Hal itu kemudian terungkap saat Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“ yang digelar Azkia Media di Jakarta, Selasa (3/7/2018).
 
 
 
 
Anggota Komisi VI DPR RI, Eka Sastra yang menjadi salah satu pembicara, tidak menyetujui upaya pelemahan kewenangan KPPU. Ia justru berpikir bagaimana lembaga tersebut dapat diperkuat, bukan malah diperlemah.
 
 
“Kita ingin KPPU ini diperkuat. Kewenangannya seharusnya ditambah,” ujar Eka Sastra.
 
 
Dia mengatakan, revisi UU tersebut malah terlihat adanya upaya memperlemah. Dicontohkannya, dalam DIM yang diusulkan pemerintah ke DPR, diantaranya memasukkan KPPU ke lembaga pemerintah.
 
 
“Namanya nanti juga tidak digunakan lagi, dan bertanggung jawab terhadap Presiden. Kalau begini kan kewenangannya diperlemah,” tandas Eka.
 
 
Bahkan Eka mengusulkan agar KPPU dijadikan lembaga dengan kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga disegani, dihormati dan ditakuti seperti di luar negeri.
 
 
“Jadi nantinya dalam mencari bukti, KPPU punya kewenangan penggeledahan dan penyitaan. Sebab selama ini KPPU kerap kesulitan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk dijadikan barang bukti di persidangan,” jelasnya.
 
 
 
Suasana Diskusi Publik bertajuk “Masihkah KPPU Diperlukan?“. (foto : ist)
 
 
Hal serupa diungkapkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan perlunya menguatkan KPPU untuk memberantas berbagai praktik buruk yang selama ini terjadi dalam persaingan usaha, seperti monopoli dan lainnya.
 
 
“KPPU harus setara powernya seperti KPK dan harus independen. Tugas KPPU juga harus memberdayakan pengusaha untuk menjadi lebih baik dan juga menjadi wasit yang adil,” kata Bahlil.
 
 
“Jadi KPPU sendiri harus fight. Jangan takut bersuara, karena mereka memperjuangkan nilai-nilai. Jika KPPU ini kuat, maka praktik-praktik kotor dan monopoli dalam kegiatan usaha kita akan bisa diminimalisir,” pungkas Bahlil.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
20 Dec 2017 / dibaca 488 kali
MANADO (BK) : Luas perkebunan kelapa di Indonesia terus mengalami penurunan. Tercatat, terdapat 3,8 juta hektare di tahun 2012 dan turun...
Ekonomi
19 Dec 2017 / dibaca 662 kali
MANADO (BK) : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Balai...
Ekonomi
13 Dec 2017 / dibaca 632 kali
MANADO (BK): All New Terios kini menjadi andalan baru PT. Astra Daihatsu Motor. Mobil bersegmen low sport utility vehicle (SUV), tampil dengan...
Ekonomi
12 Dec 2017 / dibaca 365 kali
MANADO (BK): Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana SE ME didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Edwin Roring SE ME, menerima Daftar Isian...
Ekonomi
12 Dec 2017 / dibaca 442 kali
MANADO (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.