Ekonomi

Rahbini: Kesalahan Kolektif Selama 3 Tahun Kelola Hutang

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 12 May 2018 06:41   490 kali

JAKARTA (BK): Kesalahan kolektif telah terjadi selama 3 tahun pada pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam mengelola hutang negara.

 

Hal tersebut dikatakan pengamat ekonomi Didik J Rahbini dalam diskusi ekonomi yang dilaksanakan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Cikini , Jumat (11/5/2018).

 

Kesalahan kolektif, menurut Rahbini, dapat dilihat dengan meningkatnya hutang yang hampir dua kali lipat dari tahun 2013 sampai tahun 2018. "Telah terjadi kenaikan hampir dua kali lipat, tahun 2013 hutang ada pada posisi Rp2300 triliun, saat ini mencapai Rp4000 triliun, "tandasnya.

 

Itupun menurutnya belum ditambah dengan hutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp700 triliun dan hutang swasta. Ratio hutang pemerintah sudah mencapai 61 persen, atau telah melewati batas maksimal 60 persen menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

 

Senada dengan Rahbini, dosen Unika Atmajaya Frans Aba otokritik menegaskan, harus diberikan kepada pemerintah agar tidak selalu bertahan pada argumentasi dan kebohongan data statistik. " Indonesia memang bukan negara terbesar dalam berhutang, namun fundamental ekonomi masih lemah, dibanding Amerika Serikat, Brasil, Jepang atau China, "jelas Aba.

 

Sementara itu, Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menilai, tidak ada yang salah dengan kebijalan hutang Indonesia." Dari perspektif konstitusi rasio hutang masih di bawah 60 persen, dari sisi alokasi pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur, anggaran pendidikan dan penanggulangan kemiskinan mengalami peningkatan," ujarnya. Namun Budimanta juga mengakui pengelolaan hutang harus dilakukan hati-hati agar tidak hanya di kuasai oleh segelintir orang. Narasumber lain Hasudungan Tampubolon pengamat perbankan melihat hutang negara tidak perlu terlalu dikhawatirkan sepanjang pemimpin negara mempunyai integritas baik.

 

"Jokowi saya lihat punya integritas baik. Ingat banyak negara gagal bukan karena persoalan ekonomi tapi faktor non ekonomi termasuk soal kepemimpinan," ungkapnya.

 

Di lain pihak Direktur Strategi Pembiayaan dan Portofolio Kementerian Keuangan Sceinder C Siahaan mengatakan hutang itu dilakukan karena ada kebutuhan dan akselerasi untuk membangun. Selain itu hutang di gunakan untuk hal yang konstruktif. Dia menekankan tidak perlu membanding-bandingkan apalagi menyalahkan kebijakan hutang tiap masa kepemimpinan.

 

Diskusi berlangsung tersebut dibuka Ketua Dewan Pakar PA GMNI Theo Sambuaga, sebelumnya diawali pengantar diskusi oleh Ketua Pokja Ekonomi PA GMNI Kristiya Kartika.

 

(don/bk-1)

 

Komentar ()
Berita Ekonomi
Ekonomi
07 Oct 2017 / dibaca 356 kali
MAKASSAR (BK): Banking Journalist Workshop (BJW) yang diselenggarakan di Makassar resmi dibuka, Jumat 6 Oktober 2017. Bertempat di hall...
Ekonomi
06 Oct 2017 / dibaca 326 kali
MAKASSAR (BK): Sebanyak 25 jurnalis dari seluruh wilayah Indonesia, mulai hari ini Jumat hingga Sabtu 6-7 Oktober 2017 akan mengikuti Banking...
Ekonomi
29 Sep 2017 / dibaca 375 kali
AMURANG (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE, menyambangi Kantor Kementerian Keuangan Republik...
Ekonomi
14 Sep 2017 / dibaca 344 kali
JAKARTA (BK): Wali Kota Tomohon Jimmy F. Eman, SE. Ak menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun...
Ekonomi
07 Sep 2017 / dibaca 357 kali
MANADO (BK): Generasi Millenial adalah sebutan untuk generasi yang memiliki tingkat kerja yang sangat efektif. Generasi yang dalam penelitian...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.