Hukum

Dari Diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Film Spotlight

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 01 December 2018 22:00   126 kali
Peserta berfoto bersama usai diskusi. (foto : ist)
MANADO (BK) : Sejumlah poin penting dihasilkan dari diskusi yang diselenggarakan di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Jumat (30/11/2018) sore. Diantaranya adalah mengawal penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta mendorong pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
 
 
Diskusi dipandu moderator Fineke Wolajan dari Bidang Perempuan, Anak, dan Kaum Marginal AJI Manado, dengan tiga pemantik diskusi yakni Nurhasanah dari Swara Parangpuan (Swapar) Sulut, Aryati Rahman dari LBH Manado dan Ketua AJI Manado, Yinthze Gunde.
 
 
Rangkaian kegiatan diawali dengan nonton bersama ‘Spotlight’, sebuah film yang naskahnya ditulis oleh Tom McCarthy dan Josh Singer. Film ini bercerita tentang kisah nyata kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh beberapa pastur gereja Katolik Roma di Boston.
 
 
Kasus ini yang diungkapkan oleh tim jurnalis investigasi “Spotlight” dari kantor berita The Boston Globe hingga mendapatkan Pulitzer Prize for Public Service pada tahun 2003.
 
 
Menurut Akademisi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), Dr Denni HR Pinontoan MTh, film Spotlight memberi peluang disahkannya RUU PKS di Indonesia. Tapi dia menjelaskan ada beberapa kemungkinan kendala yang bisa dihadapi.
 
 
“Bisa jadi karea DPR kita banyak dikuasai oleh laki-laki, sehingga perspekstif dan keberpihakan terhadap isu seperti ini minim,” ujar Pinontoan yang juga pegiat di Gerakan Cinta Damai Sulut (GCDS) ini.
 
 
Selain itu, kata dia, bisa juga anggota DPR yang perempuan justru tidak paham dan tidak peduli akan pentingnya RUU PKS. Sedangkan RUU ini pada prinsipnya melindungi para perempuan itu.
 
 
”Mungkin anggota DPR perempuan sibuk urusan lain. Bisa kita lihat, bagaimana juga kepala daerah perempuan tidak peduli dan tidak peka untuk membahas isu-isu yang menyangkut perempuan,” papar dosen yang juga aktif di gerakan kebudayaan Mawale Movement ini.
 
 
Terkait film spotlight, Pinontoan mengatakan, itu sebuah kerja yang luar biasa dari kalangan jurnalis yang bisa menerobos institusi agama dan membongkar kasus pelecehan seksual di lingkungan gereja. “Kerja-kerja jurnalis seperti ini yang kita harapkan bisa berperan membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM,” tandas dia.
 
 
Dalam konteks lokal, dia mengungkapkan, informasi yang beredar di masyarakat terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama beberapa kali juga mencuat. Namun sayangnya meski indikasi kuat bahwa kasus itu benar, sangsi bagi pelaku adalah pindah tempat tugas.
 
 
“Padahal di tempat tugas sebelumnya, kasus yang sama juga dilakukan. Sangsinya cuma dimutasi, maka terulang lagi kasus yang sama,” ujar Pinontoan.
 
 
Nurhasanah, Ketua Swapar Sulut mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional tahun 2017 berjumlah 348.446 kasus, seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, kurang dari 10 persen yang diputus di pengadilan.
 
 
“Kami mendesak secepatnya RUU PKS ini dibahas. Sebab tingginya data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, maka sangatlah penting ada kebijakan perlindungan bagi perempuan korban khususnya korban kekerasan seksual,” ujar Nurhasanah.
 
 
Dia menambahkan, selama ini hanya menggunakan KUHP dalam penanganan kasus kekerasan seksual, di mana tidak semua kasus kekerasan seksual terakomodir. “KUHP hanya mengenal perkosaan dan pencabulan, tidak mengatur tentang hak korban,” katanya.
 
 
Presidium Komunitas Bela Indonesia (KBI) Sulut, Mardiansyah Usman mengatakan, menyimak pemaparan dari Swara Parangpuan memang sudah mendesak untuk disahkan RUU PKS tersebut. Namun demikian, menurut dia, draft RUU PKS itu memang perlu disebarkan dan menjadi kajian-kajian bersama berbagai elemen masyarakat.
 
 
“Sehingga memang kita bisa memahami poin-poin apa yang penting dalam RUU itu, dan karenanya perlu didorong untuk segera disahkan,” ujar Adenk, sapaan akrab Plt Ketua Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) Sulut ini.
 
 
Sri Rahmila dari Puanacitya juga menyampaikan hal yang sama. “Poin-poin penting dalam RUU PKS ini perlu dipahami lebih dalam oleh publik. Sehingga kemudian ada gerakan bersama yang lebih besar untuk mendorongnya menjadi UU,” ujar Mila, yang juga aktivis feminis ini.
 
 
Diskusi menghadirkan puluhan peserta yang hadir berasal dari berbagai lembaga dan organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan seperti Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (Peruati), LBH Manado, Swara Parangpuan Sulut, AJI Manado, Gerakan Cinta Damai Sulut, Swara Manguni Sulut, YDRI.
 
 
Selain itu ada dari Komunitas Bela Indonesia (KBI) Sulut, Sekolah Jurnalistik Lingkungan, Sekolah Pluralisme, aktivis pers mahasiswa, Tunas Hijau, Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Perwakilan Sulut dan Puacitya.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
24 Jan 2019 / dibaca 371 kali
MANADO (BK) : 2 rumah di Kelurahan Wanea Lingkungan V Kecamatan Wanea, Kota Manado, terbakar Kamis (24/1/2019) siang, sekitar pukul 12.40...
Hukum
24 Jan 2019 / dibaca 1325 kali
MANADO (BK) : Pencurian meteran air di gudang PT Air Manado, akhirnya terungkap. Tim Buser Polsek Tikala menangkap 3 karyawan di perusahaan...
Hukum
24 Jan 2019 / dibaca 153 kali
JAKARTA (BK): Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ambang menghirup udara kebebasan, Kamis (24/1/2019). Setelah hampir dua tahun...
Hukum
22 Jan 2019 / dibaca 127 kali
MANADO (BK) : Rian Poli (25), warga Kelurahan Pineleng Satu, Kecamatan  Pineleng, Kabupaten Minahasa, mengaku terintimidasi. Selama 1...
Hukum
22 Jan 2019 / dibaca 2427 kali
MANADO (BK) : Aldi Toladja (23), lagi bernasib sial. Pengendara ojek online ini menjadi korban pencurian di depan Cafe Bluetooth, Kelurahan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.