Hukum

Gugatan Atas Konstitusionalitas PPKM

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 02 September 2021 09:48   263 kali
(Peneliti MLSC : Imanuel Mahole, S.H - Pascal Toloh, S.H)
 
 
KAJIAN Manado Legal Studies Community (MLSC), menggugat Konstitusionalitas produk Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di era pandemi Covid-19 (tinjauan atas instruksi Mendagri tentang PPKM).
 
A.  Pendahuluan
 
Bolak-balik penanganan COVID-19 oleh Pemerintah, maka Presiden kemudian memutuskan untuk  mengambil  pengetatan  atau  penebalan  PPKM  Mikro  pada medio Juni lalu. Namun demikian, kasus COVID-19 terus naik. Akhirnya, Presiden Jokowi memutuskan menetapkan PPKM Darurat1 dari Juli dan pada Agustus juga telah menerapkan PPKM Level 1, 2, 3 dan Level 4.
 
Tapi, sebelumnya juga sejak pandemi virus COVID-19 mewabah di Indonesia, Pemerintah sudah bolak-balik menggunakan sejumlah istilah berbeda dalam penanganan COVID-19. Awalnya pemerintah menggunakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang mulai berlaku 17 April 2020. Kemudian pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa- Bali pada Januari 2021, lalu diganti lagi menjadi PPKM Mikro sejak Februari 2021.
 
Dilansir dari CNBCIndonesia.com, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sengaja dilakukan pada 11-25 Januari 2021 untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID- 19 akibat libur akhir tahun. Dia juga menyatakan bahwa Mengapa 11 Januari dan 25 Januari, karena baru saja libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman habis libur besar terjadi kenaikan kasus 25 sampai 30%," ujar Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam konferensi pers di BNPB pada Kamis, 7 Januari 2021.
 
Alasan lainnya dipilihnya tanggal tersebut, karena adanya Instruksi Mendagri ini juga menetapkan secara terbatas beberapa Kota/Kabupaten yang menjadi prioritas di wilayahnya untuk dilakukan pemberlakuan pembatasan. "Gubernur dapat menetapkan Kota/Kabupaten lain di wilayahnya untuk dilakukan pemberlakuan pembatasan, dengan mempertimbangkan keempat parameter yang telah ditetapkan (tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat kasus aktif ataupun tingkat keterisian RS), dan  pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19," pungkas Airlangga.
 
Pada saat ini, Pemerintah melegetimasi kebijakan PPKM Level1,2,3 dan Level 4 melalui Instruksi Mendagri Nomor 31 Tahun 2021 dan Intruksi Mendagri Nomor 32 Tahun 2021. Nafas daripada muatan norma pada PPKM ini hampir selaras dengan PSBB yang mana hal tersebut telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2018. Namun demikian bila ditelisik lebih dalam dalam tataran norma undang-undang, tidak ditemukan pengaturan PPKM, yang ada hanya PSBB.
 
Kebijakan PPKM memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia karena kebijakan tersebut membatasi kegiatan sipil. perkembangan Hak Asasi Manusia secara universal bermula setelah dilaksanakannya Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM) Pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, DUHAM memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar, dan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada dibawah yuridiksi mereka.
 
Oleh sebab bentuknya sebagai acuan umum, maka diperlukan penjabaran isi dan makna DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung.
 
Setelah melalui perdebatan yang panjang, Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), Majelis Umum PBB mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) beserta Protokol Opsionalnya dan juga mengesahkan International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (ICESR) beserta Protokol Opsional, oleh karena itu bentuk HAM terbagi atas hak sipil dan politik (Civil and Political Rights) dan ekonomi, sosial dan budaya (Economic, Social and Culture Rights).
 
Kebijakan PPKM yang membatasi hak atas berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat dan Hak untuk bergerak merupakan konsep derogable rights yang ada pada klasifikasi hak sipil dan politik (Civil and Political Rights), yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara dan dalam konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pembatasan HAM dilakukan lewat Undang-Undang.
 
Tujuannya pembatasan Hak Aksi Manusia adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan  serta  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2).
 
Pembatasan tersebut harus diatur lewat undang-undang karena sifat HAM yang sangat esensial, sehingga diperlukan landasan hukum yang dibentuk secara demokratis seperti undang-undang karena melibatkan representatif rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden) dalam proses pembentukannya.
 
Sejauh ini kebijakan PPKM hanya dibungkus lewat Intruksi Menteri Dalam Negeri secara langsung bertentang dengan Konstitusi karena kebijakan PPKM yang adalah bentuk dari pembatasan HAM harus didasari oleh produk Undang-Undang. Legalitas dan Konstitusionalitas Instruksi Mendagri patut untuk diuji dalam rangka pembentukan kebijakan hukum yang memiliki nilai konstitusional, lewat mekanisme excecutive review karena ini merupakan produk dari pemerintah (eksekutif) ataukah melalui mekanisme constitutional complaint   sebagai ius constituendum yang akan menjadi solusi menguji produk hukum yang dikeluarkan pemerintah yang inkonstitusional.
 
 
B.  Inkonstitusionalitas Produk Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
 
Sebelum membahas lebih jauh perihal inkonstitusionalitas PPKM, ada baiknya bila perlu mengetahui pengertian dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Menurut  Wikipedia,  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM) adalah    kebijakan Pemerintah    Indonesia sejak    awal    tahun    2021    untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
 
Dengan keadaan yang  demikian, lalu kemudian Pemerintah melalui Mendagri mengeluarkan  kebijakan sebagai  dasar  yuridis  PPKM  yaitu  Inmendagri  No 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22, Tahun 2021 yang pada pokoknya mengatur melalui dari PPKM Mikro, Darurat, Level 1,2,3 serta PPKM Level 4 selam kurun waktu kurang lebih 7 bulan diawali dari bulan Januari 2021 hingga masih juga pada bulan Agustus 2021.
 
Sementara itu, bila melihat kebijakan yang dicangankan oleh Pemerintah melalui Mendagri, politik hukum Inmendagri PPKM ini menjadi alat untuk mengatasi dampak dari COVID-19 dengan pertimbangan ketidakefektifitasan pada kebijakan- kebijakan COVID-19 sebelumnya.
 
Selanjutnya, bila kita menyasar bagaimana posisi Inmendagri dalam kerangka peraturan perundang-undangan tidak ditemukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 
Menurut Jimly Asshidiqqie, yang disebut sebagai “policy rules” atau “beleidsregels” yang merupakan bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan biasa contoh seperti keputusan presiden5  dan juga Bagir Manan berpendapat,  bahwa suatu peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara hukum (wetmatigheid) karena peraturan kebijakan tidak didasarkan pada peraturan   perundang-undangan,   Selain itu peraturan kebijakan itu sendiri  bukanlah peraturan perundang-undangan.
 
Sementara itu, Victor Imanuel W Nalle dalam tulisan penelitianya yang juga objek penelitianya ialah putusan Mahkamh Agung No. 23P/HUM/2009 perpendapat, Mahkamah Agung tidak mempunyai Kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap peraturan kebijakan. Menurut Nalle tidak dapatnya peraturan kebijakan di uji  melalui  pengujian  yudisial  (judicial  review)  sendiri, hal ini dikarenakan peraturan kebijakan  idak tergolong dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 maupun Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011. Dapatlah disimpulkan Inmendagri ini merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendagri berdasarkan diskresi.
 
Dalam membahas PPKM ini, sebetulnya erat kaitannya dengan konsepsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 yang di mana semangat kebijakannya menyasar pada persoalan pembatasan- pembatasan kegiatan masyarakat guna mengatasi pandemi. Namun demikian, ada persoalan disorientasi makna dari PSBB ke PPKM. Kalau ditilik lebih jauh mengenai PSBB, ketentuan ini memiliki implikasi terhadap pemenuhan kebutuhan- kebutuhan pokok dalam pengimplementasiannya. Namun, sayangnya dalam konsepsi PPKM, pertanggungjawaban negara terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok itu menghilang tanpa sebab. Pada akhirnya, PPKM ini inkonstitusional terhadap kebutuhan penanganan pandemi.
 
Dengan adanya penjelasan-penjelasan di atas, semakin mengkonfirmasikan pelanggaran-pelaggaran Pemerintah melalui mendagri terhadap asas pelayanan yang baik yang di mana asas pelayanan yang baik adalah baik itu adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan prosedur PPKM ini semakin menguatkan pelanggaran-pelanggaran itu.
 
Selain permasalahan pada kekacauan konsepsi, norma serta pelanggaran- pelanggaran adminsitratif yang menyertainya, juga PPKM ini bertentangan dengan konstitusi dalam hal bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang…”8.
 
Permasalahan yang ada saat ini, bentuk hukum pemberlakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang berlaku tidak ditetapkan dengan undang- undang. Dilansir dari website resmi Komnas HAM, menurut Beka Ulung Hapsara, pembatasan itu harus diatur berdasarkan UU Karena UU pasti lahir dari proses atau diskusi panjang yang partisipatif serta melibatkan eksekutif dan legislatif. Ada saling kontrol di situ, legislatif memastikan bahwa wakil rakyat memang bekerja penuh untuk yang diwakilinya.
 
Keadaan yang demikian serampangan ini bila dilihat ke belakang, sebetulnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Sebutn saja dasar hukum PSBB yang hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bila melihat konsep pembatasan HAM itu harus ditetapkan dengan undang-undang walaupun memang PP ini hanya peraturan delegasi dari UU No. 6 Tahun 2018. Dengan demikian, hal ini semakin memperkuat inkonstitusional kebijakan pemerintah terhadap PPKM yang sangat serampangan dirumuskan. Idealnya, proses PPKM ini dapat dilakukan dengan melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 sebagai solusi tuntas atas tuntutan kepastian hukun moleh konstitusi dan kalau kemudian ada PPKM ini perlu mendapatkan landasan konstitusional yang kuat, maka perlu merumuskannya melalui bentuk undang-undang.
 
 
C.  Ius  Constituendum  Penegakan  Konstitusi  Terhadap  Inkonstitusional Produk Hukum PPKM.
 
Implementasi ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi, yaitu: konstitusi, konstitusionalitas dan konstitusionalisme. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara.
 
Oleh karenanya negara Indonesia harus mengakui secara normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi.
 
Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Artinya setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures.
 
Problematika terhadap kesadaran berkonstitusi dijawab dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk menegakan konstitusi lewat mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) yang menjadi tugas utama dalam latar belakang pendirian Mahkamah Konstitusi.
 
Tetapi dalam perkembangan menjalankan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi timbul kewenangan memutus dengan mekanisme baru yaitu constitutional complaint yang merupakan pengaduan konstitusional ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan yang diajukan perorangan (individu) warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya (constitutional rights atau basic rights) dirugikan oleh keputusan suatu institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
 
Sedangkan, Menurut Moh. Mahfud MD pengertian constitutional complaint adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum/peradilan.
 
Constitutional complaint atau dalam bahasa jerman disebut vervasungsbeschwerde dapat diartikan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya.
 
Selain itu Dalam negara hukum modern yang demokratis, constitutional complaint juga merupakan mekanisme gugatan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia. Sehingga dengan memberikan kewenangan constitutional complaint diharapkan dapat memberikan jaminan agar dalam proses- proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.
 
Sesuai dengan pengertian tersebut Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM yang adalah produk kebijakan hukum pemerintah dapat menjadi objek untuk diperkarakan melalui mekanisme Constitutional Complaint karena isi materinya bertentang dengan konstitusi atau adanya pelanggaran konstitusional warga negara dalam hal ini hak untuk memperoleh kepastian hukum (Pasal 28D UUD NRI 1945)
 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus constitutional complaint saat ini masih belum diatur dalam UUD 1945 dan/atau peraturan perundang-undangan sehingga belum ada landasan secara normatif sehingga masih merupakan ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Tetapi dalam rangka perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, maka fungsi MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki kewenangan constitutional complaint. Selama ini salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (judicial review), yang berarti hanya sebatas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang.
 
Secara tersurat konstitusi memang tidak memuat kewenangan constitutional complaint namun secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional warga yang dilindungi oleh negara. Sehingga bagi setiap warga negara yang merasa hak- hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan penguasa dapat mengajukan perkara kepada lembaga peradilan yang berwenang, dalam hal ini adalah MK (sesuai fungsinya sebagai pengawal konstitusi). Hal  tersebut terkait erat dengan teori pembangunan hukum responsif, yakni teori yang menyatakan bahwa bingkai hukum pada prinsipnya harus partisipatif, serta berisi nilainilai yang tepat berdasarkan asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat.
 
Sehingga pengujian kebijakan pemerintah seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) seharusnya bisa menjadi objek pengujian Mahkamah Konstitusi yang merupakan penafsir final konstitusi (the final interpreter of the contitution). Dalam pratiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji konstitusionalitas  undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar tetapi pernah juga menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), pertama kali Mahkamah Konstitusi Melakukan Pengujian Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, sehingga perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi lewat mekanisme constitutional complaint dapat dipraktikkan dengan dasar bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum (rechtvinding) dengan metode penafsiran atau interpretasi (judicial interpretation).
 
Mekanisme constitutional complaint juga merupakan jawaban dari bentuk control internal diranah eksekutif yang tidak berjalan secara efektif dan objektif yaitu executive review mechanism. Mekanisme pengujian eksekutif secara normatif diatur didalam Pasal 1031 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham menyebutkan bahwa Pusat Analisis Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum. Apabila analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-undangan (executive review).
 
Maka, executive review adalah segala bentuk produk hukum pihak executive diuji oleh baik kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hierarkis. Dalam konteks ini yang diperkenalkan istilah “control internal” yang dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap produk hukum yang dikeluarkan baik yang berbentuk regeling maupun beschikking.14  Sasaran objek “executive review” adalah peraturan dan kebijakan hukum pemerintah (eksekutif) seperti melaui proses pencabutan atau pembatalan.
 
Pengujian oleh institusi eksekutif (executive review mechanism) terhadap kebijakan hukum eksekutif yang strategis seperti Instruksi Mendagri tentang PPKM cenderung tidak dilakukan secara efektif dan objektif karena faktor kekuasaan vertikal untuk melancarkan tujuan kebijakan dan conflict interest dalam ranah eksekutif yang masih rentan terjadi padahal substansi dari kebijakan hukum mengalami kekacauan norma dan bertentangan dengan kosntitusi, sehingga Mekanisme constitutional complaint merupakan jalan yang paling ideal untuk menggugat konstitusionalitas Instruksi Mendagri tentang PPKM.
 
(gama/bk-8)

 

Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
05 Jul 2021 / dibaca 309 kali
MANADO (BK) : Seorang pemuda ditemukan tewas di depan kost 3M, Kelurahan Kairagi Dua, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Senin (5/7/2021)...
Hukum
04 Jul 2021 / dibaca 194 kali
MANADO (BK) : Satuan Reserse dan Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Manado mengamankan ribuan butir pil penenang jenis trihexyhenidyl (trihex)....
Hukum
04 Jul 2021 / dibaca 227 kali
MANADO (BK) : Hari kedua pelaksanaan Serbuan Vaksinasi Covid-19 di Korem 131/Santiago, antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi masih...
Hukum
01 Jul 2021 / dibaca 160 kali
MANADO (BK) : RK alias Revel (26) kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu dalam laci motornya, Senin (28/6/2021). Dia pun digiring ke Satuan...
Hukum
01 Jul 2021 / dibaca 515 kali
MANADO (BK) : Danrem 131/Santiago, Brigjen Prince Meyer Putong memberikan kejutan ucapan selamat HUT ke-75 Bhayangkara kepada Kapolda Sulut...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2021 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.