Hukum

Kejati Sulut dan 4 Balai Kemenpupera Wilayah Sulut ‘Teken’ MoU Walpam TP4D

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 23 September 2019 19:34   297 kali
Kajati Sulut, Andi Muh Iqbal Arief menandatangani perjanjian kerjasama pengawalan dan pengamanan TP4D. (foto: Penerangan Hukum Kejati Sulut) 
 
 
 
AMBON (BK) : 4 Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) wilayah Sulut menjalin kerjasama pengawalan dan pengamanan (Walpam) dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut.
 
 
Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan Kepala Kejati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, saat kegiatan Rapat Koordinasi Walpam TP4D Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang digelar oleh Kementerian PUPR di The Natsepa Hotel and Resort, Ambon Maluku, Senin 23 September 2019.
 
 
4 Kepala Balai yang ikut menandatangani perjanjian kerjasama tersebut adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Manado Triono Junoasmono, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Mochammad Silachoedin, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulut Rus'an M Nur Taib dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulut  Rachmad Djalil.
 
 
Proses penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut disaksikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan RI Jan S Maringka dan lnspektur Jenderal Kementerian PUPR RI, Widiarto. Perjanjian kerjasama ini sebagai tindak lanjut MoU antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 lalu.
 
 
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Widiarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama yang dibangun dengan TP4D merupakan bentuk komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur secara transparan dan akuntabel termasuk dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
 
 
 
Menurutnya, perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama di bidang Walpam Pemerintahan dan Pembangunan antara pihak TP4D Kejati Sulut dengan pihak BPJN XV Manado, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulut dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulut.
 
 
“Tujuannya adalah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan Walpam Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Widiarto.
 
 
Hal senada dikatakan Jamintel Kejaksaan Agung Jan S Maringka, bahwa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk tahun 2015 sebagai bentuk kontribusi Kejaksaan dalam mendukung program Pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional. 
 
Karena lanjutnya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para Kajati dan Kapolda, 24 Agustus 2015 dan 19 Juli 2016 silam, agar penegakan hukum tidak menimbulkan rasa takut bagi pemerintah dan pelaku pembangunan dalam mengelola anggaran.
 
 
Untuk itu, kehadiran TP4 dirasakan sebagai kontribusi aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri pemerintah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan penegak hukum. 
 
 
“Diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat waktu dan tepat sasaran,” tutur Jamintel.
 
 
Maringka juga mengingatkan agar TP4 jangan disalahgunakan sebagai bumper untuk menutupi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi. Sebaliknya keberadaan TP4 justru harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas pemerintah di pusat dan di daerah.
 
 
“Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimultan meliputi seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi,” tutupnya.
 
 
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber Ketua LKPP Roni Dwi Susanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, dan unsur BPKP serta Pembahasan Desk Provinsi jajaran UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing.
 
 
Turut hadir mendampingi Kajati Sulut sekaligus mengikuti seluruh kegiatan, Asisten Intelijen (Asintel) Stanley Yos Bukara selaku Ketua TP4D Kejati Sulut dan Kasi D Sterry F Andih.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
11 Jan 2020 / dibaca 471 kali
MANADO (BK) : Tiga orang pemuda mengalami kecelakaan di ruas jalan Daan Mogot, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Motor...
Hukum
10 Jan 2020 / dibaca 5947 kali
JAKARTA (BK) : Setelah menjalani kurun waktu 3 bulan persidangan, Rabu 8 Januari 2020 kemarin akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat...
Hukum
09 Jan 2020 / dibaca 252 kali
Kapolsek Pineleng, Iptu Shirley Mangelep bersama Danramil 1309-04/Pineleng, Mayor Inf Alex Musak pada penanaman pohon di lingkungan Polsek...
Hukum
09 Jan 2020 / dibaca 155 kali
MANADO (BK) : Seorang pekerja bangunan ditemukan tewas dalam kamar kostnya di Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan I, Kecamatan Mapanget Kota...
Hukum
08 Jan 2020 / dibaca 207 kali
JAKARTA (BK): Salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjaring operasi tangkap tangan (OTT). OTT dikabarkan digelar di Bandara...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.