Hukum

KPK: Ada Unsur Birokrat Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 31 July 2019 21:13   153 kali

JAKARTA (BK):  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat empat tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

 

"Kalau enggak salah terakhir itu, kalau enggak salah malah ada empat [tersangka] ya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7).

 

Ia menyatakan dari empat tersangka itu beberapa di antaranya berasal dari unsur birokrat dan pihak swasta. Namun, Alex enggan membeberkan siapa nama tersangka baru itu.

 

"Tapi itu proses kan masih terus berjalan. Saatnya nanti pasti akan kita umumkan lah itu kan," ujar Alex.

 

Alex menyebutkan bahwa para tersangka baru itu bakal dikenakan pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

"Ya pastilah. Dakwaan yang sebelumnya kan pasal 55 nya ada kan, bersama-sama kan enggak mungkin kalau yang sebelumnya kena pasal 2 atau pasal 3 dan yang ini," kata Alex.

 

Sebelumnya, KPK mengindikasikan bakal menetapkan lebih dari dua tersangka baru dalam kasus pengadaan e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan tersangka baru kasus e-KTP itu berasal dari kalangan pengusaha dan birokrat.

 

"Ada dari pengusaha, ada dari birokrat kayaknya," ucap Agus usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (1/7/2019).

 

Sejauh ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Mereka di antaranya mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

 


Selain itu, eks bos PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR Setya Novanto, Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, pihak swasta Made Oka Masagung, dan politikus Partai Golkar Markus Nari.

 

(cnn/bk-1)

 

Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
27 Sep 2019 / dibaca 83 kali
KENDARI (BK): Hasil autopsi RS Kota Kendari menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Halu Oleo Himawan Randi (19) tewas karena tembakan peluru...
Hukum
27 Sep 2019 / dibaca 68 kali
KENDARI (BK): Peserta unjuk rasa mahasiswa Muh Yusuf Kardawi (19) yang menjalani perawatan serius di RS Bahteramas Kendari, Sulawesi Tenggara,...
Hukum
23 Sep 2019 / dibaca 112 kali
Kajati Sulut, Andi Muh Iqbal Arief menandatangani perjanjian kerjasama pengawalan dan pengamanan TP4D. (foto: Penerangan Hukum Kejati...
Hukum
22 Sep 2019 / dibaca 201 kali
MANADO (BK) : Bea Cukai Manado menuai sorotan. Instansi kepabeanan itu diduga melakukan tebang pilih penanganan kasus pita cukai palsu...
Hukum
19 Sep 2019 / dibaca 622 kali
MANADO (BK) : Sulawesi Utara (Sulut) bakal ketambahan 6 Kepolisian Resor (Polres) tipe Polres. 4 diantaranya berada di wilayah Bolaang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.