Hukum

MA: Mantan Koruptor Bisa 'Nyaleg'

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 14 September 2018 22:09   374 kali

JAKARTA (BK): Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

 

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. 

 

Dalam putusannya, MA menyatakan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu. "Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

 

Menurut Suhadi, dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Berdasarkan UU pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.

 

Sementara PKPU Pencalonan melarang parpol mendaftaran mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg. "Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali kan. Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan," kata Suhadi.

 

MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat. Di antaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati.


 

(kps/bk-1)

Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
30 May 2019 / dibaca 149 kali
MANADO (BK) : Taman Kanak-kanak (TK) Adhyaksa VIII Manado berhasil menamatkan 36 muridnya di tahun ajaran 2018/2019. Acara penamatan...
Hukum
30 May 2019 / dibaca 2529 kali
JAKARTA (BK): KPU Minahasa Selatan (Minsel) mengakui adanya kesalahan dalam proses penghitungan suara di pemilihan umum (pemilu) 2019....
Hukum
30 May 2019 / dibaca 111 kali
MANADO (BK) : Jajaran Kepolisian di seluruh Indonesia kembali menggelar Operasi Ketupat Tahun 2019, Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul...
Hukum
30 May 2019 / dibaca 107 kali
KETUA Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulut, Soraya Djamin Roskanedi, memberikan takjil secara simbolis kepada pengurus...
Hukum
27 May 2019 / dibaca 152 kali
Tim Kejati Sulut yang membawa bantuan kemanusiaan dari Kejati dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejati Sulut di Desa Bangga Kecamatan Dolo...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.