Hukum

Mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB Ditahan Kejati Sulut

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 14 May 2018 20:34   620 kali
JT, mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB (kemeja putih) saat akan digiring ke Rutan Malendeng. (foto : acha)
MANADO (BK) : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut akhirnya menahan JT alias Junjungan, mantan Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). JT sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi Proyek Pemecah Ombak Pantai Desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun Anggaran 2016.
 
 
JT sempat menjalani pemeriksaan yang dimulai pukul 10.00 WITA, Senin (14/5/2018). Usai pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam lebih, sekitar pukul 18.25 WITA, JT langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng dengan menggunakan mobil operasional Kejati Sulut bernopol DB 303 untuk ditahan.
 
 
Penahanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Sulut Nomor : PRINT-  02/R.1/Fd.1/05/2018 tanggal 14 Mei 2018. “Ditahan selama 20 hari sejak, terhitung hari ini atau tanggal yang ditetapkan sampai dengan 8 Juni 2018,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yoni E Malaka.
 
 
Menurut Malaka, dari hasil pemeriksaan, penyidik berkesimpulan tersangka berdasarkan alat bukti diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,8 milliar.
 
 
Kasi Penkum kemudian mengatakan peran JT adalah sebagai pejabat teknis BNPB Pusat yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui proposal bencana alam yang diajukan oleh Bupati Minut. Proposal itu kemudian disetujui sehingga dikucurkan dana sebesar Rp 15 milliar untuk proyek pemecah ombak atau tanggul di Desa Likupang.
 
 
“Namun kenyataannya tidak ada, dan hasil penyidikan kami bahwa keadaan itu dibuat persetujuan yang tidak benar,” terangnya.
 
 
Pemeriksaan terhadap tersangka sendiri, lanjut Malaka sudah dilakukan sebanyak 3 kali dengan menghadirkan saksi sebanyak 40 orang. Selain itu, juga dilakukan penyitaan-penyitaan alat bukti lain yang terkait dengan peran dari tersangka.
 
 
“Kami akan secepatnya menyelesaikan berkas ini dan melimpahkan ke Pengadilan, karena ini adalah perkara atau kasus penting yang menjadi atensi,” pungkas Malaka.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
08 Jun 2018 / dibaca 527 kali
MANADO (BK) : Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XIII/Mdk, Brigjen TNI Fajar Setyawan SIP, meminta personil untuk siap membantu Polri...
Hukum
06 Jun 2018 / dibaca 275 kali
JAKARTA (BK): Lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey saksi pada kasus KTP...
Hukum
06 Jun 2018 / dibaca 287 kali
JAKARTA (BK): Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018) siang, memvonis Anggota DPR RI...
Hukum
04 Jun 2018 / dibaca 187 kali
MANADO (BK) : Siswi SMA kembali menjadi korban traficking. Kali ini menimpa SL (16), warga salah satu Kelurahan di Kecamatan Wanea Kota...
Hukum
04 Jun 2018 / dibaca 182 kali
MANADO (BK) : Bermaksud berduaan dengan pacar, Muhammad Firgiawan Kadir (22), warga Kelurahan Tuminting Lingkungan II Kecamatan Tuminting,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.