Hukum

Mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB Ditahan Kejati Sulut

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 14 May 2018 20:34   1056 kali
JT, mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB (kemeja putih) saat akan digiring ke Rutan Malendeng. (foto : acha)
MANADO (BK) : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut akhirnya menahan JT alias Junjungan, mantan Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). JT sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi Proyek Pemecah Ombak Pantai Desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun Anggaran 2016.
 
 
JT sempat menjalani pemeriksaan yang dimulai pukul 10.00 WITA, Senin (14/5/2018). Usai pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam lebih, sekitar pukul 18.25 WITA, JT langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng dengan menggunakan mobil operasional Kejati Sulut bernopol DB 303 untuk ditahan.
 
 
Penahanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Sulut Nomor : PRINT-  02/R.1/Fd.1/05/2018 tanggal 14 Mei 2018. “Ditahan selama 20 hari sejak, terhitung hari ini atau tanggal yang ditetapkan sampai dengan 8 Juni 2018,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yoni E Malaka.
 
 
Menurut Malaka, dari hasil pemeriksaan, penyidik berkesimpulan tersangka berdasarkan alat bukti diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,8 milliar.
 
 
Kasi Penkum kemudian mengatakan peran JT adalah sebagai pejabat teknis BNPB Pusat yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui proposal bencana alam yang diajukan oleh Bupati Minut. Proposal itu kemudian disetujui sehingga dikucurkan dana sebesar Rp 15 milliar untuk proyek pemecah ombak atau tanggul di Desa Likupang.
 
 
“Namun kenyataannya tidak ada, dan hasil penyidikan kami bahwa keadaan itu dibuat persetujuan yang tidak benar,” terangnya.
 
 
Pemeriksaan terhadap tersangka sendiri, lanjut Malaka sudah dilakukan sebanyak 3 kali dengan menghadirkan saksi sebanyak 40 orang. Selain itu, juga dilakukan penyitaan-penyitaan alat bukti lain yang terkait dengan peran dari tersangka.
 
 
“Kami akan secepatnya menyelesaikan berkas ini dan melimpahkan ke Pengadilan, karena ini adalah perkara atau kasus penting yang menjadi atensi,” pungkas Malaka.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
18 Jan 2019 / dibaca 151 kali
JAKARTA (BK): Presiden Jokowi berhasil mengambil langkah penting dalam memberantas korupsi. Yakni, membangun system pendukung seperti e...
Hukum
17 Jan 2019 / dibaca 161 kali
MANADO (BK) : Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) siap memberikan bantuan hukum kepada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof. dr. RD...
Hukum
14 Jan 2019 / dibaca 984 kali
MANADO (BK) : Niat baik Ridwan Thalib (23), warga Kelurahan Sindulang Satu, Kecamatan Tuminting, malah membawa petaka. Nyawanya nyaris...
Hukum
14 Jan 2019 / dibaca 470 kali
MANADO (BK) : EK alias Erwin (23), terpaksa diamankan oleh Tim Paniki Polresta Manado. Gara-garanya, warga Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan...
Hukum
14 Jan 2019 / dibaca 232 kali
MANADO (BK) : Pencurian di SD Negeri 46 Manado, Kelurahan Tumumpa Dua, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, akhirnya terungkap. Aparat...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.