Hukum

Mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB Ditahan Kejati Sulut

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 14 May 2018 20:34   1283 kali
JT, mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB (kemeja putih) saat akan digiring ke Rutan Malendeng. (foto : acha)
MANADO (BK) : Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut akhirnya menahan JT alias Junjungan, mantan Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). JT sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi Proyek Pemecah Ombak Pantai Desa Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun Anggaran 2016.
 
 
JT sempat menjalani pemeriksaan yang dimulai pukul 10.00 WITA, Senin (14/5/2018). Usai pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam lebih, sekitar pukul 18.25 WITA, JT langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Malendeng dengan menggunakan mobil operasional Kejati Sulut bernopol DB 303 untuk ditahan.
 
 
Penahanan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Sulut Nomor : PRINT-  02/R.1/Fd.1/05/2018 tanggal 14 Mei 2018. “Ditahan selama 20 hari sejak, terhitung hari ini atau tanggal yang ditetapkan sampai dengan 8 Juni 2018,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yoni E Malaka.
 
 
Menurut Malaka, dari hasil pemeriksaan, penyidik berkesimpulan tersangka berdasarkan alat bukti diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,8 milliar.
 
 
Kasi Penkum kemudian mengatakan peran JT adalah sebagai pejabat teknis BNPB Pusat yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui proposal bencana alam yang diajukan oleh Bupati Minut. Proposal itu kemudian disetujui sehingga dikucurkan dana sebesar Rp 15 milliar untuk proyek pemecah ombak atau tanggul di Desa Likupang.
 
 
“Namun kenyataannya tidak ada, dan hasil penyidikan kami bahwa keadaan itu dibuat persetujuan yang tidak benar,” terangnya.
 
 
Pemeriksaan terhadap tersangka sendiri, lanjut Malaka sudah dilakukan sebanyak 3 kali dengan menghadirkan saksi sebanyak 40 orang. Selain itu, juga dilakukan penyitaan-penyitaan alat bukti lain yang terkait dengan peran dari tersangka.
 
 
“Kami akan secepatnya menyelesaikan berkas ini dan melimpahkan ke Pengadilan, karena ini adalah perkara atau kasus penting yang menjadi atensi,” pungkas Malaka.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
30 May 2019 / dibaca 153 kali
MANADO (BK) : Taman Kanak-kanak (TK) Adhyaksa VIII Manado berhasil menamatkan 36 muridnya di tahun ajaran 2018/2019. Acara penamatan...
Hukum
30 May 2019 / dibaca 2538 kali
JAKARTA (BK): KPU Minahasa Selatan (Minsel) mengakui adanya kesalahan dalam proses penghitungan suara di pemilihan umum (pemilu) 2019....
Hukum
30 May 2019 / dibaca 113 kali
MANADO (BK) : Jajaran Kepolisian di seluruh Indonesia kembali menggelar Operasi Ketupat Tahun 2019, Dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul...
Hukum
30 May 2019 / dibaca 108 kali
KETUA Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulut, Soraya Djamin Roskanedi, memberikan takjil secara simbolis kepada pengurus...
Hukum
27 May 2019 / dibaca 155 kali
Tim Kejati Sulut yang membawa bantuan kemanusiaan dari Kejati dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Kejati Sulut di Desa Bangga Kecamatan Dolo...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.