Hukum

Pejabat Struktural Jajaran Kejati Sulut, ‘Stand By’ Hadapi Pemilu 2019

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 04 March 2019 19:43   194 kali
Kajati Sulut M Roskanedi memimpin Apel Kerja Gabungan pejabat dan pegawai Kejati Sulut dan Kejari Manado. (foto : Penkum Kejati Sulut)
MANADO (BK) : Jelang Pemilu 17 April 2019, seluruh pejabat struktural Kejaksaan se-Sulawesi Utara (Sulut), diminta untuk tidak meninggalkan kantor. Kecuali ada kepentingan dan tugas khusus dengan waktu yang terbatas.
 
 
Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, M Roskanedi pada Apel Kerja Gabungan Pejabat dan Pegawai Kejati Sulut serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado di halaman Kantor Kejati Sulut, Senin (4/3/2019) pagi.
 
 
“Imbauan mulai terhitung hari ini hingga selesainya penyelenggaraan Pemilu,” ujar Roskanedi dalam amanatnya.
 
 
Dia mengatakan, pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Untuk itu, seluruh pejabat struktural mulai dari Kajati, Kajari dan pejabat struktural paling rendah, khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus atau permasalahan Pemilu, untuk tidak meninggalkan kantor.
 
 
“Juga tidak diizinkan meninggalkan kota, harus standby. Kecuali ada kepentingan khusus dengan waktu yang terbatas,” tegas mantan Kajati Kalteng ini.
 
 
 
 
Pengecekan seragam kejaksaan oleh Kajati Sulut, M Roskanedi. (foto : Penkum Kejati Sulut)
 
 
Lebih lanjut, Kajati meminta seluruh pegawai untuk mencatat aktivitas kedinasan sehari-hari. Juga harus mencatat semua permasalahan yang dihadapi pada saat pelaksanaan tugas.
 
 
“Kalau ada permasalahan segera diskusikan dengan atasannya dan cari jalan keluarnya,” jelas Roskanedi.
 
 
Mantan Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI ini juga memerintahkan jajarannya agar meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap hari, seperti absen datang dan pulang kantor serta keluar kantor sesuai izin atasan. Kemudian penggunaan seragam kejaksaan (Gamjak) harus sesuai ketentuan.
 
 
“Seluruh pejabat struktural juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap jajaran di bawahnya seperti harus memiliki dan mengisi buku pengawasan melekat (Waskat) berkaitan dengan kinerja bawahannya,” pungkas Roskanedi.
 
 
Selesai pelaksanaan apel jajaran, Kajati Sulut didampingi Wakajati Andi M Iqbal Arief dan Kasi Penkum Yoni E Mallaka, melaksanakan pengecekan terhadap penggunaan Gamjak seluruh peserta Apel Kerja.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
08 Apr 2019 / dibaca 119 kali
MANADO (BK) : HW alias Hardy (19), dibuat tak berkutik oleh Polsek Wanea. Pemuda pengangguran itu tak bisa mengelak karena kedapatan membawa...
Hukum
06 Apr 2019 / dibaca 129 kali
MANADO (BK) : Peristiwa kebakaran terjadi di Desa Lotta Jaga IV, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Kali ini si jago merah beraksi di...
Hukum
03 Apr 2019 / dibaca 1308 kali
MANADO (BK) : HK alias Hendrik (48), pelaku pembunuhan karyawati Spa, Dewi Yuwaningsih Gedoan alias Eca (25), telah ditetapkan sebagai...
Hukum
03 Apr 2019 / dibaca 164 kali
MANADO (BK) : Dewi Yuwaningsih Gedoan alias Eca (25), ditemukan tewas di dalam kamar mandi kost-kostan di Kelurahan Tingkulu, Lingkungan II,...
Hukum
31 Mar 2019 / dibaca 182 kali
JAKARTA (BK) : Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) Yoni E Mallaka, ternyata berbakat...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.