Hukum

Pelatihan di Manado, Kejagung RI Bahas Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Pemerintah, BUMN dan BUMD

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 24 October 2019 23:26   255 kali
MANADO (BK) : Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggelar In House Training Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Pemerintah, BUMN dan BUMD di Manado, Kamis (24/10/2019) pagi. Pelatihan tersebut mengangkat tema, “Peningkatan Kemampuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pelaksanaan tugas sebagai Penyelamatan dan Pemulihan Aset di daerah”.
 
 
Kegiatan dibuka oleh Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Manumpak Pane dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Andi Muh Iqbal Arief dengan ditandai pemukulan tetengkoren.
 
 
Pelatihan diikuti oleh jajaran Jamdatun Kejaksaan Agung RI, Wakajati Sulut, para Asisten, Karo Hukum Provinsi Sulut, Asdatun Kejati Gorontalo, para Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulut, para Kabag Aset dan Kabag Hukum se-Sulut, para Koordinator Kejati Sulut, para Kasi dan Pemeriksa di Kejati Sulut, Kasi Datun Kejari se-Sulut dan se-Gorontalo beserta Jaksa Pengacara Negara dan para Kasi Intel Kejari se-Sulut.
 
 
Manumpak Pane saat membacakan sambutan tertulis Plt Jamdatun, Tarmizi mengatakan, bidang Datun mempunyai peran penting dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan aset Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD yang baik (good govemance), termasuk dalam rangka melakukan penyelamatan dan pemulihan aset.
 
 
“Tugas dan kewenangan bidang Datun berupa pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain yang mengedepankan upaya preventif dalam mencegah terjadinya sengketa dalam lapangan hukum perdata yang dapat merugikan pemerintah, BUMN/BUMD dan badan hukum lainnya,” ujar Pane.
 
 
 
 
Upaya preventif lainnya, lanjut Pane, bersama dengan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) pusat maupun daerah, bidang Datun akan bersinergi dengan Bidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus dalam memberikan pendampingan pengawalan kepada setiap daerah yang akan melaksanakan program pembangunan di setiap tingkatan, baik pusat maupun daerah.
 
 
“Tentunya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku,” tandasnya.
 
 
Sebelumnya Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief mengatakan pelaksanaan In House Training akan membawa makna yang mendalam baik bagi Kejati Sulut beserta jajaran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut dan Gorontalo.
 
 
“Pendampingan hukum sudah diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah, dan tentunya mengedepankan penyelesaian dengan cara win-win solution,” terang Arief.
 
 
 
 
Kajati mengatakan upaya penyelamatan dan pemulihan aset pemerintah, BUMN dan BUMD, didukung dengan penandatanganan MoU secara serentak antara Pemerintah Daerah se-Sulut dengan Kejaksaan se-Sulut yang diinisiasi oleh KPK di kantor Gubernur Sulut, pada Selasa, 10 September 2019 lalu.
 
 
Pada pelatihan tersebut dihadirkan narasumber dari Kemendagri tentang Pengelolaan aset di daerah, Cahya, kemudiandari Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Hukum dan Humas, DJKN Kementerian Keuangan RI Andri Dwinato dan narasumber dari praktisi tentang proses penyelamatan dan pemulihan asset di daerah, berikut upaya hukum dan tindak lanjutnya.
 
 
Pelatihan diakhiri dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada peserta In House Training yang diberikan oleh Direktur Perdata pada Jamdatun Manumpak Pane, Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief, Wakajati Sulut A Dita Prawitaningsih, Asdatun Kejati Sulut Jurist Precisely Sitepu dan Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut Grubert T. Ughude.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
24 Dec 2019 / dibaca 820 kali
MANADO (BK) : Resimen Satya Dharma Bhayangkara (SDB) dan Alumni Sepolwan Angkatan Dua Enam (Asade), genap 17 tahun mengabdi di institusi...
Hukum
16 Dec 2019 / dibaca 226 kali
JAKARTA (BK): Gonjang-ganjing yang mendera tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus bergulir. Diketahui KPK tengah dalam kondisi...
Hukum
10 Dec 2019 / dibaca 225 kali
MANADO (BK) : Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) VIII Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta memimpin upacara...
Hukum
10 Dec 2019 / dibaca 166 kali
          MANADO (BK) : Vallen Raturamis berhasil mencuri perhatian pada pelaksanaan...
Hukum
10 Dec 2019 / dibaca 225 kali
MANADO (BK) : Mayor Laut (T) Harry Prasetyo, resmi menjabat Kepala Dinas Fasillitas dan Pangkalan (Kadisfaslan) Pangkalan Utama TNI AL...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.