Hukum

Penyuap Bupati Kepulauan Talaud Divonis 1,6 Tahun Penjara

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 12 September 2019 09:20   172 kali

JAKARTA (BK): Pengusaha Bernard Hanafi Kalalo divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan dalam suap terkait proyek pembangunan pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2018.


"Memutuskan, mengadili dan menyatakan terdakwa Bernard Hanafi Kalalo telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," ujar hakim ketua Iim Nurohim dalam putusannya di pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/9).


Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Bernard terbukti memberikan suap kepada Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip itu sendiri berbentuk uang dan sejumlah barang mewah dengan nilai sekitar Rp 591 juta.


Secara rinci suap yang diberikan Bernard kepada Sri Wahyuni adalah uang Rp 100 juta, 1 unit telepon selular (ponsel) satelit merek Thuraya beserta pulsa dengan nilai total sekitar Rp 28 juta dan tas tangan merek Channel senilai Rp 97,36 juta.


Selanjutnya, tas tangan merek Balenciaga senilai Rp 32,995 juta, jam tangan merek Rolex senilai Rp 224,5 juta, cincin merek Adelle senilai Rp 76,925 juta dan anting merek Adelle senilai Rp 32,075 juta.


Suap itu diberikan agar Bernard memperoleh sejumlah proyek di Pemkab Talaud. Bernard mendapatkan proyek antara lain pekerjaan pengembangan pasar dan retribusi Pasar Lirung dengan nilai proyek Rp 2,9 miliar dan revitalisasi Pasar Beo senilai Rp 2,8 miliar.


Adapun dalam pertimbangan hal yang memberatkan dalam vonis Bernard yakni perbuatannya dinilai tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal meringankan adalah Bernard telah memberikan keterangan yang membantu membuat terang tindak pidana, berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga, serta belum pernah dihukum.


Perbuatan Bernard dianggap melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.


Vonis Bernard lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa KPK. Bernard, sebelumnya, dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Bernard telah terbukti menyuap Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip.


Selain memotong masa tahanan yang dituntutkan oleh penuntut umum, majelis hakim pun menyatakan untuk menerima pengajuan Justice Collaborator yang diajukan oleh Bernard.


"Terdakwa sudah menjelaskan semua yang terkait persidangan terkait dengan JC majelis hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa memenuhi syarat untuk jadi JC karena keterangan terdakwa cukup signifikan karena itu majelis mengabulkan status terdakwa sebagai JC," kata hakim.


(cnn/bk-10)

Komentar ()
Berita Hukum
Hukum
22 Sep 2019 / dibaca 196 kali
MANADO (BK) : Bea Cukai Manado menuai sorotan. Instansi kepabeanan itu diduga melakukan tebang pilih penanganan kasus pita cukai palsu...
Hukum
19 Sep 2019 / dibaca 616 kali
MANADO (BK) : Sulawesi Utara (Sulut) bakal ketambahan 6 Kepolisian Resor (Polres) tipe Polres. 4 diantaranya berada di wilayah Bolaang...
Hukum
19 Sep 2019 / dibaca 97 kali
JAKARTA (BK): Menpora Imam Nahrawi menjadi tersangka kasus suap dana hibah KONI. Imam baru saja mengundurkan diri dari posisinya....
Hukum
18 Sep 2019 / dibaca 85 kali
JAKARTA (BK):  KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap terkait dana hibah KONI. Selain terkait dana hibah KONI,...
Hukum
18 Sep 2019 / dibaca 138 kali
MANADO (BK) : Kasus penyerobotan tanah di Kotamobagu yang dilaporkan oleh Ing Mokoginta dan Sientje Mokoginta ke Polda Sulut, menuai...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.