Kotamobagu

Kemenkumham Sulut Minta Lahan, Pemkot Kotamobagu Siap Proses

Antisipasi Rutan Over Kapasitas
Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Tuesday, 21 February 2017 19:28   589 kali
Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPRD Sulut dengan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut. (foto : acha)
MANADO (BK) : Anggota DPRD Provinsi Sulut, James Tuuk menyinggung Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotamobagu yang over kapasitas. Politikus PDIP ini juga menanyakan penanganan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut dalam hal pembinaan napi setelah mereka keluar dari Rutan.
 
 
"Waktu saya reses tahun lalu, napi tidur berjejer seperti ikan roa, ini menandakan Rutan dalam keadaan over kapasitas, bagaimana penanganannya?" tanya Tuuk saat Rapat Dengar Pendapat Komisi Satu DPRD Sulut dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Selasa (21/2/2017).
 
 
Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulut, Pondang Tambunan saat menjawab pertanyaan itu mengakui seluruh Rutan yang ada dalam keadaan over kapasitas. "Jadi semua Rutan, begitu juga di Rutan Kotamobagu," kata Tambunan.
 
 
Untuk menyikapinya, Tambunan mengatakan saat ini sedang dibangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita di Tondano, sehingga tidak ada lagi napi pria dan wanita dalam satu tempat. Juga pemindahan napi di bawah umur ke Lapas anak di Tomohon.
 
 
Terkait dengan pembinaan di Rutan Kotamobagu, dia mengatakan memang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Kotamobagu. Tapi, saat ini pihaknya terkendala dengan kondisi Rutan yang sampai saat ini belum memiliki tanah.
 
 
"Kami pernah kesana dan ternyata Rutan yang berada di belakang kantor Walikota belum memiliki tanah meski sudah bertahun-tahun lamanya," terangnya.
 
 
Lanjutnya, saat melakukan pertemuan dengan Walikota, pernah ditanyakan lahan yang baru untuk Rutan dan juga untuk Kantor Imigrasi agar nanti dalam pembinaan napi akan lebih baik lagi. "Beliau memang sudah berjanji akan diproses secepatnya," ucap Tambunan lagi.
 
 
Dihubungi secara terpisah, Walikota Kotamobagu melalui Sekretaris Kota, Tahlis Gallang mengatakan saat ini Pemerintah Kotamobagu sementara melakukan penilaian arsip (appraisal), karena hibah tanah dan bangunan masuk dalam kategori penghapusan aset.
 
 
"Insya Allah tahun ini segera tuntas," kata Tahlis Gallang.
 
 
Dia lalu meluruskan permintaan yang pernah masuk ke Pemerintah Kota bukanlah permohonan perluasan lahan atau pengadaan lahan baru. "Jadi hanyalah hibah lahan dan bangunan yang sekarang dipakai," pungkas Tahlis.
 
 
Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut, Ferdinand Mewengkang, juga dihadiri personil lainnya, Netty Agnes Pantouw, Eva Sarundajang, Razky Azhary Mokodompit dan Kepala Lapas dan Rutan se-sulut.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Kotamobagu
Kotamobagu
13 Oct 2017 / dibaca 416 kali
KOTAMOBAGU (BK): Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Kotamobagu datang mendaftar sebagai partai peserta pemilu 2019 di KPU Kota Kotamobagu,...
Kotamobagu
06 Sep 2017 / dibaca 564 kali
KOTAMOBAGU (BK) : Tim Bogani Satya Haprabu Polsek Kotamobagu mengamankan seorang pelaku pencurian berinisial F alias Fadli, warga Molibagu...
Kotamobagu
04 Sep 2017 / dibaca 738 kali
KOTAMOBAGU (BK) : Tim Bogani Satya Haprabu Polsek Kotamobagu menangkap 4 penjudi pada penggebrekan di lokasi sabung ayam Desa Bungko Kecamatan...
Kotamobagu
03 May 2017 / dibaca 695 kali
KOTAMOBAGU (BK) : Ruas Jalan DI Pandjaitan di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, mengalami rusak parah dan berlobang. Kerusakan...
Kotamobagu
02 May 2017 / dibaca 745 kali
KOTAMOBAGU (BK) : Kekecewaan menghinggapi ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kotamobagu. Pasalnya, mereka tidak dapat...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.