Liputan Khusus

Badan Kehormatan Bahas Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 26 October 2017 09:00   499 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado bakal memiliki Peraturan Daerah terkait Kode Etik dan Tata Beracara sendiri. Hal ini telah diputuskan bersama dan pada rapat paripurna terakhir, telah dibentuk Panitia Khusus Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara.
 
Anggota Panitia Khusus tersebut pun telah disepakati akan diisi oleh seluruh personil Badan Kehormatan yakni Victor Polii, Fatma bin Syech Abubakar, Lily Binti, Deasy J Roring dan Arthur Paath.
 
Action perdana Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado adalah mengunjungi Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 19 Oktber 2017. Dalam kunjungan tersebut, pansus meminta masukan dari Badan Kehormatannya DPR RI tersebut sebagaimana pengalaman selama ini.
 
Diterima oleh Anggota Mahkamah Kehormatan dan staf sekretariat Mahkamah Kehormatan DPR RI, rombongan Pansus yang diketuai Victor J Polii bertanya jawab tentang aturan-aturan dan bagaimana seharusnya Anggota DPR beracara di kantor rakyat.
 
Diskusi berlangsung cukup dinamis selama hampir 3 jam, dimana akhirnya Mahkamah Kehormatan memberikan sejumlah masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada panitia khusus DPRD Manado.
 
Selepas kunjungan tersebut, sejumlah rangkaian pertemuan dilakukan oleh Pansus di kantor DPRD Manado. Rabu 25 Oktober 2017, pertemuan yang dilakukan di kantor DPRD Manado bilangan jalan Tikala.
 
”Jadi yang sedang dibahas adalah mekanisme pelaksanaan kode etik. Kemudian tata cara kerja Badan Kehormatan yang bersifat mengikat yang tentunya akan diterapkan kapada seluruh Anggota Dewan,” kata Wakil Ketua Pansus Lily Binti.
 
Sementara, Ketua Pansus Victor J Polii mengungkapkan jika Kode etik untuk DPRD harus seger diselesaikan pembahasannya mengingat DPRD adalah salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan, yang sudah lebih dari dua tahun bertugas. 
 
”Ranperda ini sangat penting untuk secepat mungkin ditetapkan sebagai peraturan daerah, karena dengan ditetapkannya Ranperda kode etik menjadi Perda, maka Badan kehormatn (BK) dapat segera bekerja sebagaimana fungsi BK," kata Polii kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
08 Dec 2018 / dibaca 194 kali
TONDANO ( BK): Anggota DPR RI, Jerry Sambuaga mengatakan, sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadi terorisme di Indonesia. Oleh karena...
Liputan Khusus
30 Nov 2018 / dibaca 312 kali
KAIMA (BK): Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Skema PPPUD ini merupakan satu-satunya kegiatan di Propinsi Sulawesi Utara yang telah...
Liputan Khusus
14 Nov 2018 / dibaca 1276 kali
"MAKA pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan isterinya dan segala kepunyaannya, dan Lotpun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram...
Liputan Khusus
11 Nov 2018 / dibaca 440 kali
TALAUD (BK): Berdasarkan pengumuman tim seleksi calon anggota KPU Talaud. Tahapan pendaftaran selesai pada Minggu, 11 November 2018. Pukul...
Liputan Khusus
11 Nov 2018 / dibaca 357 kali
MANADO (BK) : Pascasarjana UNIMA menggelar Workshop Penyusunan Revisi Borang Akreditasi di Hotel Grand Puri Manado pada 10-11 November 2018....
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.