Liputan Khusus

Badan Kehormatan Bahas Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 26 October 2017 09:00   252 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado bakal memiliki Peraturan Daerah terkait Kode Etik dan Tata Beracara sendiri. Hal ini telah diputuskan bersama dan pada rapat paripurna terakhir, telah dibentuk Panitia Khusus Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara.
 
Anggota Panitia Khusus tersebut pun telah disepakati akan diisi oleh seluruh personil Badan Kehormatan yakni Victor Polii, Fatma bin Syech Abubakar, Lily Binti, Deasy J Roring dan Arthur Paath.
 
Action perdana Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado adalah mengunjungi Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 19 Oktber 2017. Dalam kunjungan tersebut, pansus meminta masukan dari Badan Kehormatannya DPR RI tersebut sebagaimana pengalaman selama ini.
 
Diterima oleh Anggota Mahkamah Kehormatan dan staf sekretariat Mahkamah Kehormatan DPR RI, rombongan Pansus yang diketuai Victor J Polii bertanya jawab tentang aturan-aturan dan bagaimana seharusnya Anggota DPR beracara di kantor rakyat.
 
Diskusi berlangsung cukup dinamis selama hampir 3 jam, dimana akhirnya Mahkamah Kehormatan memberikan sejumlah masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada panitia khusus DPRD Manado.
 
Selepas kunjungan tersebut, sejumlah rangkaian pertemuan dilakukan oleh Pansus di kantor DPRD Manado. Rabu 25 Oktober 2017, pertemuan yang dilakukan di kantor DPRD Manado bilangan jalan Tikala.
 
”Jadi yang sedang dibahas adalah mekanisme pelaksanaan kode etik. Kemudian tata cara kerja Badan Kehormatan yang bersifat mengikat yang tentunya akan diterapkan kapada seluruh Anggota Dewan,” kata Wakil Ketua Pansus Lily Binti.
 
Sementara, Ketua Pansus Victor J Polii mengungkapkan jika Kode etik untuk DPRD harus seger diselesaikan pembahasannya mengingat DPRD adalah salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan, yang sudah lebih dari dua tahun bertugas. 
 
”Ranperda ini sangat penting untuk secepat mungkin ditetapkan sebagai peraturan daerah, karena dengan ditetapkannya Ranperda kode etik menjadi Perda, maka Badan kehormatn (BK) dapat segera bekerja sebagaimana fungsi BK," kata Polii kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
24 Jul 2017 / dibaca 451 kali
TOMOHON (BK): Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tomohon, Muh Noor HK, SH, MH menerima penghargaan dari Kajati Sulawesi Utara, Mangihut Sinaga,...
Liputan Khusus
16 Jul 2017 / dibaca 308 kali
TOMOHON (BK): Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dan masyarakat bersyukur atas penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Opini WTP...
Liputan Khusus
24 May 2017 / dibaca 525 kali
JAKARTA (BK):   Launching Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF) di Kementerian Pariwisata Jakarta berlangsung sukses, pekan lalu....
Liputan Khusus
23 May 2017 / dibaca 801 kali
PADA Selasa (23/5/2017), Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Provinsi Sulawesi Utara, genap berusia 10 tahun. Usia memang masih seumur...
Liputan Khusus
18 May 2017 / dibaca 422 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado secara berturut-turut menerima penyampaian aspirasi dari para pedagang yang ada di Kota Manado. Penerimaan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.