Liputan Khusus

Badan Kehormatan Bahas Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 26 October 2017 09:00   287 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado bakal memiliki Peraturan Daerah terkait Kode Etik dan Tata Beracara sendiri. Hal ini telah diputuskan bersama dan pada rapat paripurna terakhir, telah dibentuk Panitia Khusus Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara.
 
Anggota Panitia Khusus tersebut pun telah disepakati akan diisi oleh seluruh personil Badan Kehormatan yakni Victor Polii, Fatma bin Syech Abubakar, Lily Binti, Deasy J Roring dan Arthur Paath.
 
Action perdana Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado adalah mengunjungi Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 19 Oktber 2017. Dalam kunjungan tersebut, pansus meminta masukan dari Badan Kehormatannya DPR RI tersebut sebagaimana pengalaman selama ini.
 
Diterima oleh Anggota Mahkamah Kehormatan dan staf sekretariat Mahkamah Kehormatan DPR RI, rombongan Pansus yang diketuai Victor J Polii bertanya jawab tentang aturan-aturan dan bagaimana seharusnya Anggota DPR beracara di kantor rakyat.
 
Diskusi berlangsung cukup dinamis selama hampir 3 jam, dimana akhirnya Mahkamah Kehormatan memberikan sejumlah masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada panitia khusus DPRD Manado.
 
Selepas kunjungan tersebut, sejumlah rangkaian pertemuan dilakukan oleh Pansus di kantor DPRD Manado. Rabu 25 Oktober 2017, pertemuan yang dilakukan di kantor DPRD Manado bilangan jalan Tikala.
 
”Jadi yang sedang dibahas adalah mekanisme pelaksanaan kode etik. Kemudian tata cara kerja Badan Kehormatan yang bersifat mengikat yang tentunya akan diterapkan kapada seluruh Anggota Dewan,” kata Wakil Ketua Pansus Lily Binti.
 
Sementara, Ketua Pansus Victor J Polii mengungkapkan jika Kode etik untuk DPRD harus seger diselesaikan pembahasannya mengingat DPRD adalah salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan, yang sudah lebih dari dua tahun bertugas. 
 
”Ranperda ini sangat penting untuk secepat mungkin ditetapkan sebagai peraturan daerah, karena dengan ditetapkannya Ranperda kode etik menjadi Perda, maka Badan kehormatn (BK) dapat segera bekerja sebagaimana fungsi BK," kata Polii kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
13 Oct 2017 / dibaca 260 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado kembali melakukan fungsi legislatif di masa sidang ketiga tahun anggaran 2017. Sebanyak 3 buah rancangan...
Liputan Khusus
09 Oct 2017 / dibaca 340 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa sidang ketiga tahun...
Liputan Khusus
30 Sep 2017 / dibaca 304 kali
MANADO (BK):  Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djenri Keintjem SH,MH menggelar sosialisasi empat...
Liputan Khusus
18 Aug 2017 / dibaca 476 kali
TOMOHON (BK): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengar pidato Presiden RI...
Liputan Khusus
11 Aug 2017 / dibaca 377 kali
MANADO (BK): Djenri Keintjem, politisi PDIP yang duduk di komisi I DPR RI bersama tenaga ahli dan stafnya melakukan kunjungan kerja dalam...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.