Liputan Khusus

Badan Kehormatan Bahas Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 26 October 2017 09:00   138 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado bakal memiliki Peraturan Daerah terkait Kode Etik dan Tata Beracara sendiri. Hal ini telah diputuskan bersama dan pada rapat paripurna terakhir, telah dibentuk Panitia Khusus Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara.
 
Anggota Panitia Khusus tersebut pun telah disepakati akan diisi oleh seluruh personil Badan Kehormatan yakni Victor Polii, Fatma bin Syech Abubakar, Lily Binti, Deasy J Roring dan Arthur Paath.
 
Action perdana Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado adalah mengunjungi Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 19 Oktber 2017. Dalam kunjungan tersebut, pansus meminta masukan dari Badan Kehormatannya DPR RI tersebut sebagaimana pengalaman selama ini.
 
Diterima oleh Anggota Mahkamah Kehormatan dan staf sekretariat Mahkamah Kehormatan DPR RI, rombongan Pansus yang diketuai Victor J Polii bertanya jawab tentang aturan-aturan dan bagaimana seharusnya Anggota DPR beracara di kantor rakyat.
 
Diskusi berlangsung cukup dinamis selama hampir 3 jam, dimana akhirnya Mahkamah Kehormatan memberikan sejumlah masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada panitia khusus DPRD Manado.
 
Selepas kunjungan tersebut, sejumlah rangkaian pertemuan dilakukan oleh Pansus di kantor DPRD Manado. Rabu 25 Oktober 2017, pertemuan yang dilakukan di kantor DPRD Manado bilangan jalan Tikala.
 
”Jadi yang sedang dibahas adalah mekanisme pelaksanaan kode etik. Kemudian tata cara kerja Badan Kehormatan yang bersifat mengikat yang tentunya akan diterapkan kapada seluruh Anggota Dewan,” kata Wakil Ketua Pansus Lily Binti.
 
Sementara, Ketua Pansus Victor J Polii mengungkapkan jika Kode etik untuk DPRD harus seger diselesaikan pembahasannya mengingat DPRD adalah salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan, yang sudah lebih dari dua tahun bertugas. 
 
”Ranperda ini sangat penting untuk secepat mungkin ditetapkan sebagai peraturan daerah, karena dengan ditetapkannya Ranperda kode etik menjadi Perda, maka Badan kehormatn (BK) dapat segera bekerja sebagaimana fungsi BK," kata Polii kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
02 May 2017 / dibaca 1031 kali
RATAHAN (BK): Pendidikan berkarakter merupakan pilar utama dalam menentukan kemajuan peradaban. Hal ini menjadi perhatian serius Bupati James...
Liputan Khusus
26 Apr 2017 / dibaca 291 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado, Selasa 25 April 2017 menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggung...
Liputan Khusus
19 Apr 2017 / dibaca 275 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado membuktikan komitmennya terkait dengan dunia pendidikan di Kota Manado. Sejumlah cara ditempuh DPRD Manado untuk...
Liputan Khusus
17 Apr 2017 / dibaca 444 kali
TOMOHON (BK): Perayaan Jumat Agung dan Paskah di Kota Tomohon berjalan tertib, aman, nyaman, dan rukun.   Wali Kota Tomohon Jimmy...
Liputan Khusus
06 Apr 2017 / dibaca 279 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado menempuh cara diplomatis untuk mencarikan solusi terkait dengan pengoperasian Transportasi umum berbasis online...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.