Liputan Khusus

Badan Kehormatan Bahas Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 26 October 2017 09:00   443 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado bakal memiliki Peraturan Daerah terkait Kode Etik dan Tata Beracara sendiri. Hal ini telah diputuskan bersama dan pada rapat paripurna terakhir, telah dibentuk Panitia Khusus Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara.
 
Anggota Panitia Khusus tersebut pun telah disepakati akan diisi oleh seluruh personil Badan Kehormatan yakni Victor Polii, Fatma bin Syech Abubakar, Lily Binti, Deasy J Roring dan Arthur Paath.
 
Action perdana Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Manado adalah mengunjungi Mahkamah Kehormatan DPR RI pada 19 Oktber 2017. Dalam kunjungan tersebut, pansus meminta masukan dari Badan Kehormatannya DPR RI tersebut sebagaimana pengalaman selama ini.
 
Diterima oleh Anggota Mahkamah Kehormatan dan staf sekretariat Mahkamah Kehormatan DPR RI, rombongan Pansus yang diketuai Victor J Polii bertanya jawab tentang aturan-aturan dan bagaimana seharusnya Anggota DPR beracara di kantor rakyat.
 
Diskusi berlangsung cukup dinamis selama hampir 3 jam, dimana akhirnya Mahkamah Kehormatan memberikan sejumlah masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada panitia khusus DPRD Manado.
 
Selepas kunjungan tersebut, sejumlah rangkaian pertemuan dilakukan oleh Pansus di kantor DPRD Manado. Rabu 25 Oktober 2017, pertemuan yang dilakukan di kantor DPRD Manado bilangan jalan Tikala.
 
”Jadi yang sedang dibahas adalah mekanisme pelaksanaan kode etik. Kemudian tata cara kerja Badan Kehormatan yang bersifat mengikat yang tentunya akan diterapkan kapada seluruh Anggota Dewan,” kata Wakil Ketua Pansus Lily Binti.
 
Sementara, Ketua Pansus Victor J Polii mengungkapkan jika Kode etik untuk DPRD harus seger diselesaikan pembahasannya mengingat DPRD adalah salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan, yang sudah lebih dari dua tahun bertugas. 
 
”Ranperda ini sangat penting untuk secepat mungkin ditetapkan sebagai peraturan daerah, karena dengan ditetapkannya Ranperda kode etik menjadi Perda, maka Badan kehormatn (BK) dapat segera bekerja sebagaimana fungsi BK," kata Polii kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
04 Jul 2018 / dibaca 438 kali
MANADO (BK): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mulai pekan depan membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan...
Liputan Khusus
04 Jul 2018 / dibaca 453 kali
  JAKARTA (BK) : Pemilu merupakan salah satu sarana penegakan kedaulatan rakyat. Hingga kini proses pemilu di Indonesia terus...
Liputan Khusus
12 Jun 2018 / dibaca 720 kali
MANADO (BK): Anggota DPR RI Djenri Keintjem melakukan tugas perdana di Dapil (Daerah Pemilihan) Sulawesi Utara dalam kapasitasnta sebagai...
Liputan Khusus
22 May 2018 / dibaca 418 kali
TONDANO (BK) : Setelah sukses melaksanakan IT Course Linux Operating System Tingkat Dasar pada bulan Februari tahun 2018, Universitas Negeri...
Liputan Khusus
18 May 2018 / dibaca 670 kali
LANGOWAN (BK): Bulan Mei 2018 ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Djenri Keintjem sebagai Anggota komisi I sekaligus anggota badan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.