Liputan Khusus

Berantas Radikalisme & Terorisme Jadi Salah Satu Peran Wenny Warouw Di Komisi III DPR RI

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Sunday, 26 August 2018 14:45   371 kali
JAKARTA (BK): Wenny Warouw, anggota komisi III DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, mengungkapkan masih banyak ide dan gagasan dari masyarakat yang telah dimandatkan kepadanya. Untuk itu perlu terus diperjuangkan dalam kapasitasnya selaku anggota DPR RI.
 
Perjuangan Wenny Warouw seperti dalam RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1 yang disampaikan WW (sapaan Wenny Warouw) bahwa pada tanggal 
24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, Wenny mewakili Fraksi Gerindra sebelumnya mengucapkan bela sungkawa atas kejadian teror di beberapa tempat, semoga korban diterima amal ibadahnya. Menurutnya terorisme yang terjadi tidak bisa dipisahkan dengan terorisme internasional. Dalam revisi, beberapa masalah krusial patut dikritisi seperti kemiskinan dan ketidakpastian hukum, yang menjadi penyebab tumbuh subur terorisme di Indonesia, tambah Wenny. Gerindra berpandangan bahwa RUU ini mengatur secara komprehensif, tidak hanya pemberantasan tapi juga aspek pencegahan, kelembagaan, dll. Menurut Wenny, adanya definisi terorisme menjadi pembeda antara tindak pidana biasa dan terorisme sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi korban yang salah tangkap. Menurutnya, definisi kedua telah memuat seluruh unsur terorisme, Fraksi Gerindra setuju untuk dibawa ke Paripurna.
 
Sebelumnya pada 23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Wenny manyampaikan bahwa RUU Terorisme berasal dari Perppu No. 1 Tahun 2002, lalu Tahun 2003 yang kemudian menjadi Undang-undang, namun bom jalan terus sampai sekarang. Wenny mengimbau bahwa posisi DPR tidak diatur Perppu. Definisi terorisme sebelumnya sudah dipakai 16 tahun, menurut Wenny tidak ada keluhan apa-apa. Ia juga membandingkan dengan definisi milik PBB yang tidak berubah pada rentang waktu 1963-1999. Menurut Wenny tidak ada yang sama tentang definisi, ia meminta kembali ke Undang-undang, definisi yang digunakan adalah yang sudah ada. Terkait motif, dalam mendapatkannya, apabila peristiwa sudah terjadi, dan itu didapat dari penyidik. Wenny meminta kepada forum agar membedakan terorisme dengan kriminal biasa, tapi harus seirama dengan Pasal 6 dan 7. Fraksi Gerindra setuju dengan tambahan 'negara' pada alternatif kedua, kalau tidak bagaimana TNI masuk.
 
Demikian beberapa hal yang menjadi perjuangan WW, mantan Kepala BIN Sulutenggo  dan pernah menjadi salah satu direktur tindak pidana ekonomi khusus di Mabes Polri.
 
Untuk itu, Purnawirawan Polri ini meminta dukungan warga sulut agar masih mempercayakannya tampil kembali di kursi DPR RI. 
 
(mfw/bk-11)
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
04 Jul 2018 / dibaca 436 kali
  JAKARTA (BK) : Pemilu merupakan salah satu sarana penegakan kedaulatan rakyat. Hingga kini proses pemilu di Indonesia terus...
Liputan Khusus
12 Jun 2018 / dibaca 704 kali
MANADO (BK): Anggota DPR RI Djenri Keintjem melakukan tugas perdana di Dapil (Daerah Pemilihan) Sulawesi Utara dalam kapasitasnta sebagai...
Liputan Khusus
22 May 2018 / dibaca 400 kali
TONDANO (BK) : Setelah sukses melaksanakan IT Course Linux Operating System Tingkat Dasar pada bulan Februari tahun 2018, Universitas Negeri...
Liputan Khusus
18 May 2018 / dibaca 647 kali
LANGOWAN (BK): Bulan Mei 2018 ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Djenri Keintjem sebagai Anggota komisi I sekaligus anggota badan...
Liputan Khusus
13 May 2018 / dibaca 678 kali
MANADO (BK) : DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Utara, mengucapkan duka cita yang mendalam atas aksi teror bom di Surabaya....
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.