Liputan Khusus

Ini Tanggapan DPRD Manado Soal Transportasi Berbasis Online

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 24 March 2017 10:00   346 kali
MANADO (BK):  Banyaknya desakan agar transportasi  berbasis online dilarang beroperasi di Kota Manado mengundang banyak masukan dari para anggota DPRD Kota Manado.  Beragam usulan dan tanggapan diungkapkan oleh para legislator wakil rakyat menjawab tuntutan aspirasi para sopir mikrolet dan taxi ini.
 
Stenly Tamo dari Komisi C meminta agar supaya ada regulasi yang mengatur jika pengendara angkutan online merupakan profesi tunggal, sehingga tidak ada lagi orang yang hanya menjadikannya sebagai tempat penghasilan tambahan.
 
“Artinya jika sudah punya pekerjaan jangan lagi merampas kerja orang lain dalam hal ini para pengemudi konvensional. Jadi, pemerintah sebaiknya mengatur jika pengendara angkutan online memang hanya memiliki kerja satu yakni menjadi pengendara angkutan online,” kata Tamo.
 
Lily Walandha dari Komisi B bidang perekonomian meminta agar tidak ada yang menghalangi siapapun untuk mendapatkan penghasilan termasuk para pengendara angkutan online. Selain itu, jika akan dibuatkan aturan, tidak elok jika kemudian diatur mengenai tarif secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau pelanggan.
 
“Pelanggan adalah utama. Kita harus melihat apakah para pelanggan itu mendapatkan kepuasan atau tidak. Pelanggan juga yang menentukan dimana mereka akan memilih. Untuk itu, harusnya pemerintah dalam membuat aturan, harus melihat mana kepentingan lebih besar. Pelanggan itu adalah masyarakat yang tentunya ingin mendapatkan yang terbaik,” kata Walandha.
 
Apriano Ade Saerang menyebutkan jika angkutan online tidak serta merta harus dilarang, mengingat saat ini pengguna jasa tersebut juga dalam hal ini masyarakat luas merasa terbantu dengan keberadaan mereka.
 
“Harus dipikirkan matang-matang agar tidak ada kesalahan keputusan ke depan. Kita harus contohi daerah lain terkait dengan persoalan ojek online ini,” kata Saerang.
 
Sementara itu, Ronny Jonas Makawata meminta agar masyarakat juga harus tetap menggunakan jasa konvensional, terutama untuk jasa ojek yang ada di lorong-lorong. Menurutnya, dengan hal tersebut, maka kondisi ekonomi para ojek konvensional juga akan tetap baik.
 
“Kalau bisa masyarakat yang ada di lorong pergunakan juga para ojek konvensional ini. Jadi, untuk GoJek juga jangan ambil penumpang yang ada di dalam lorong,” kata Makawata kembali.
 
Ketua DPRD Kota Manado Noortje Van Bone sendiri meminta kepada pemerintah untuk secepatnya menyusun naskah untuk aturan terkait dengan angkutan berbasis online di Kota Manado. Menurutnya, pertimbangan masukan dari DPRD Manado, masyarakat dan para pengemudi juga harus dijadikan bahan dalam penyusunan naskah aturan yang akan dibahas.
 
“DPRD Manado siap untuk melakukan pembahasan aturan dalam hal ini Peraturan Daerah terkait dengan angkutan umum berbasis online. Disini kita harus fleksibel dan mampu mengakomodir semua kepentingan yang ada,” kata Van Bone kembali.
 
(jusuf kalalo)
 
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
17 Apr 2017 / dibaca 395 kali
TOMOHON (BK): Perayaan Jumat Agung dan Paskah di Kota Tomohon berjalan tertib, aman, nyaman, dan rukun.   Wali Kota Tomohon Jimmy...
Liputan Khusus
06 Apr 2017 / dibaca 233 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado menempuh cara diplomatis untuk mencarikan solusi terkait dengan pengoperasian Transportasi umum berbasis online...
Liputan Khusus
04 Apr 2017 / dibaca 239 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado memberikan komitmen mereka untuk menseriusi kesejahteraan buruh sampah yang menjaga kebersihan di Kota Manado...
Liputan Khusus
30 Mar 2017 / dibaca 278 kali
MANADO (BK): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, selesai dengan sukses melakukan fasilitasi dua...
Liputan Khusus
24 Mar 2017 / dibaca 347 kali
MANADO (BK):   Banyaknya desakan agar transportasi  berbasis online dilarang beroperasi di Kota Manado mengundang banyak masukan dari...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.