Liputan Khusus

Ini Tanggapan DPRD Manado Soal Transportasi Berbasis Online

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 24 March 2017 10:00   56 kali
MANADO (BK):  Banyaknya desakan agar transportasi  berbasis online dilarang beroperasi di Kota Manado mengundang banyak masukan dari para anggota DPRD Kota Manado.  Beragam usulan dan tanggapan diungkapkan oleh para legislator wakil rakyat menjawab tuntutan aspirasi para sopir mikrolet dan taxi ini.
 
Stenly Tamo dari Komisi C meminta agar supaya ada regulasi yang mengatur jika pengendara angkutan online merupakan profesi tunggal, sehingga tidak ada lagi orang yang hanya menjadikannya sebagai tempat penghasilan tambahan.
 
“Artinya jika sudah punya pekerjaan jangan lagi merampas kerja orang lain dalam hal ini para pengemudi konvensional. Jadi, pemerintah sebaiknya mengatur jika pengendara angkutan online memang hanya memiliki kerja satu yakni menjadi pengendara angkutan online,” kata Tamo.
 
Lily Walandha dari Komisi B bidang perekonomian meminta agar tidak ada yang menghalangi siapapun untuk mendapatkan penghasilan termasuk para pengendara angkutan online. Selain itu, jika akan dibuatkan aturan, tidak elok jika kemudian diatur mengenai tarif secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau pelanggan.
 
“Pelanggan adalah utama. Kita harus melihat apakah para pelanggan itu mendapatkan kepuasan atau tidak. Pelanggan juga yang menentukan dimana mereka akan memilih. Untuk itu, harusnya pemerintah dalam membuat aturan, harus melihat mana kepentingan lebih besar. Pelanggan itu adalah masyarakat yang tentunya ingin mendapatkan yang terbaik,” kata Walandha.
 
Apriano Ade Saerang menyebutkan jika angkutan online tidak serta merta harus dilarang, mengingat saat ini pengguna jasa tersebut juga dalam hal ini masyarakat luas merasa terbantu dengan keberadaan mereka.
 
“Harus dipikirkan matang-matang agar tidak ada kesalahan keputusan ke depan. Kita harus contohi daerah lain terkait dengan persoalan ojek online ini,” kata Saerang.
 
Sementara itu, Ronny Jonas Makawata meminta agar masyarakat juga harus tetap menggunakan jasa konvensional, terutama untuk jasa ojek yang ada di lorong-lorong. Menurutnya, dengan hal tersebut, maka kondisi ekonomi para ojek konvensional juga akan tetap baik.
 
“Kalau bisa masyarakat yang ada di lorong pergunakan juga para ojek konvensional ini. Jadi, untuk GoJek juga jangan ambil penumpang yang ada di dalam lorong,” kata Makawata kembali.
 
Ketua DPRD Kota Manado Noortje Van Bone sendiri meminta kepada pemerintah untuk secepatnya menyusun naskah untuk aturan terkait dengan angkutan berbasis online di Kota Manado. Menurutnya, pertimbangan masukan dari DPRD Manado, masyarakat dan para pengemudi juga harus dijadikan bahan dalam penyusunan naskah aturan yang akan dibahas.
 
“DPRD Manado siap untuk melakukan pembahasan aturan dalam hal ini Peraturan Daerah terkait dengan angkutan umum berbasis online. Disini kita harus fleksibel dan mampu mengakomodir semua kepentingan yang ada,” kata Van Bone kembali.
 
(jusuf kalalo)
 
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
25 Nov 2016 / dibaca 148 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado bersama Pemerintah Kota Manado, Kamis 24 November 2016 mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Liputan Khusus
15 Nov 2016 / dibaca 101 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado kembali menggelar rapat paripurna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) pada Senin 14 November 2016. Bertempat di...
Liputan Khusus
27 Oct 2016 / dibaca 144 kali
MANADO (BK): Rabu 26 Oktober 2016, lewat rapat Paripurna Tingkat 2 yang dihadiri lebih dari dua per tiga jumlah anggota, DPRD Kota Manado...
Liputan Khusus
03 Oct 2016 / dibaca 274 kali
  MANADO (BK) : Anggota DPR RI utusan Sulawesi Utara dari PDI Perjuangan Djenri Keintjem, terusmelakukan blusukan ke konstituen. ...
Liputan Khusus
28 Sep 2016 / dibaca 240 kali
TAHUNA (BK): Komunitas Peduli Laut (KPL) mengadakan kegiatan bakti sosial (pengobatan gratis) dan sosialisasi mengenai “Pentingnya Hiu...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.