Liputan Khusus

Ini Tanggapan DPRD Manado Soal Transportasi Berbasis Online

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 24 March 2017 10:00   303 kali
MANADO (BK):  Banyaknya desakan agar transportasi  berbasis online dilarang beroperasi di Kota Manado mengundang banyak masukan dari para anggota DPRD Kota Manado.  Beragam usulan dan tanggapan diungkapkan oleh para legislator wakil rakyat menjawab tuntutan aspirasi para sopir mikrolet dan taxi ini.
 
Stenly Tamo dari Komisi C meminta agar supaya ada regulasi yang mengatur jika pengendara angkutan online merupakan profesi tunggal, sehingga tidak ada lagi orang yang hanya menjadikannya sebagai tempat penghasilan tambahan.
 
“Artinya jika sudah punya pekerjaan jangan lagi merampas kerja orang lain dalam hal ini para pengemudi konvensional. Jadi, pemerintah sebaiknya mengatur jika pengendara angkutan online memang hanya memiliki kerja satu yakni menjadi pengendara angkutan online,” kata Tamo.
 
Lily Walandha dari Komisi B bidang perekonomian meminta agar tidak ada yang menghalangi siapapun untuk mendapatkan penghasilan termasuk para pengendara angkutan online. Selain itu, jika akan dibuatkan aturan, tidak elok jika kemudian diatur mengenai tarif secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat atau pelanggan.
 
“Pelanggan adalah utama. Kita harus melihat apakah para pelanggan itu mendapatkan kepuasan atau tidak. Pelanggan juga yang menentukan dimana mereka akan memilih. Untuk itu, harusnya pemerintah dalam membuat aturan, harus melihat mana kepentingan lebih besar. Pelanggan itu adalah masyarakat yang tentunya ingin mendapatkan yang terbaik,” kata Walandha.
 
Apriano Ade Saerang menyebutkan jika angkutan online tidak serta merta harus dilarang, mengingat saat ini pengguna jasa tersebut juga dalam hal ini masyarakat luas merasa terbantu dengan keberadaan mereka.
 
“Harus dipikirkan matang-matang agar tidak ada kesalahan keputusan ke depan. Kita harus contohi daerah lain terkait dengan persoalan ojek online ini,” kata Saerang.
 
Sementara itu, Ronny Jonas Makawata meminta agar masyarakat juga harus tetap menggunakan jasa konvensional, terutama untuk jasa ojek yang ada di lorong-lorong. Menurutnya, dengan hal tersebut, maka kondisi ekonomi para ojek konvensional juga akan tetap baik.
 
“Kalau bisa masyarakat yang ada di lorong pergunakan juga para ojek konvensional ini. Jadi, untuk GoJek juga jangan ambil penumpang yang ada di dalam lorong,” kata Makawata kembali.
 
Ketua DPRD Kota Manado Noortje Van Bone sendiri meminta kepada pemerintah untuk secepatnya menyusun naskah untuk aturan terkait dengan angkutan berbasis online di Kota Manado. Menurutnya, pertimbangan masukan dari DPRD Manado, masyarakat dan para pengemudi juga harus dijadikan bahan dalam penyusunan naskah aturan yang akan dibahas.
 
“DPRD Manado siap untuk melakukan pembahasan aturan dalam hal ini Peraturan Daerah terkait dengan angkutan umum berbasis online. Disini kita harus fleksibel dan mampu mengakomodir semua kepentingan yang ada,” kata Van Bone kembali.
 
(jusuf kalalo)
 
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
23 Mar 2017 / dibaca 372 kali
HEBAT! Bantuan dana duka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang digagas Bupati James Sumendap SH, membantu dan meringankan beban...
Liputan Khusus
17 Mar 2017 / dibaca 289 kali
MANADO (BK): Panitia Khusus DPRD Kota Manado, Sulawesi Utara, menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang...
Liputan Khusus
15 Mar 2017 / dibaca 217 kali
MANADO (BK): Panitia khusus (Pansus) DPRD Manado telah menyelesaikan dan merampungkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penataan...
Liputan Khusus
06 Mar 2017 / dibaca 346 kali
MANADO (BK): Anggota DPR RI, Djenri Keintjem melakukan masa reses dengan bertemu mitra kerja Kepala Stasiun RRI Manado dan staf, di Kota...
Liputan Khusus
28 Feb 2017 / dibaca 309 kali
MANADO (BK): Ketua DPRD Kota Manado Noortje Henny Van Bone menegaskan jika lembaga DPRD Kota Manado merupakan rumah penyampaian aspirasi...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.