Liputan Khusus

Pemilu Dibiayai APBN; Ini Tanggapan Novita Umboh Selaku Tenaga Ahli di DPR RI

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 04 July 2018 14:47   352 kali
 
JAKARTA (BK) : Pemilu merupakan salah satu sarana penegakan kedaulatan rakyat. Hingga kini proses pemilu di Indonesia terus berlangsung.
 
Yang terakhir pemilihan langsung pimpinan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota.
 
Kondisi pemilu langsung saat ini mendapatkan tanggapan dari salah satu tenaga ahli DPR RI Novita Umboh, SH.MH. Tanggapan beliau menyangkut soal biaya politik/pemilu itu. Menurut Novita biaya pemilu memang mahal. Sehingga ada wacana wacana saksi pemilu dibiayai oleh negara/APBN.
 
 
Menurut info dari sisi pembiayaan penyelenggaraan, APBN untuk Pilkada 2018 dan persiapan Pemilu Serentak 2019 Pemerintah menyiapkan Rp26 triliun. Pembiayaan tersebut di luar kocek yang harus dikeluarkan masing-masing kandidat pilkada maupun bakal calon di legislatif dan presiden.
 
Hal ini di tambah dengan aturan tentang partai politik dan sumbangan dari APBN juga melonjak signifikan dari awalnya Rp120 per suara meningkat menjadi Rp1.000 per suara. Besaran ini juga telah mendapat tanggapan positif dari KPK dalam upaya mengurangi praktik korupsi.
 
Bangsa Indonesia patut berbahagia atas pencapaian demokrasi yang telah dicapai sejak reformasi. Namun biaya politik yang terbilang mahal itu harus memberikan dampak positif bagi perubahan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
 
Novita menyimpulkab bahwa "Menurut saya, Pemilu sejatinya adalah kontrak sosial antara masyarakat dan partai politik. Kita semua menginginkan kontrak sosial 
yang berkualitas bagi demokrasi di Indonesia, yang tentunya berujung pada kesejahteraan rakyat", pungkasnya kepada beritakawanua.
 
(Mfw/bk-11)
 
Komentar ()
Berita Liputan Khusus
Liputan Khusus
07 Nov 2017 / dibaca 199 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado sukses menggelar rapat paripurna dengan 2 agenda penting yakni dalam rangka mendengarkan penyampaian/Penjelasan...
Liputan Khusus
26 Oct 2017 / dibaca 324 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado bakal memiliki Peraturan Daerah terkait Kode Etik dan Tata Beracara sendiri. Hal ini telah diputuskan bersama...
Liputan Khusus
24 Oct 2017 / dibaca 315 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Revisi Retribusi Jasa Umum. Dalam pembentukannya usai rapat paripurna,...
Liputan Khusus
13 Oct 2017 / dibaca 295 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado kembali melakukan fungsi legislatif di masa sidang ketiga tahun anggaran 2017. Sebanyak 3 buah rancangan...
Liputan Khusus
09 Oct 2017 / dibaca 372 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado menggelar rapat paripurna dalam rangka penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa sidang ketiga tahun...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.