Manado

Begini Cara PKS Sulut Atasi Carut Marut Penyaluran Bantuan di Tengah Pandemi Corona

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 08 June 2020 19:04   169 kali
Ketua DPW PKS Provinsi Sulut, Syarifudin Saafa (foto: ist)
 
 
 
MANADO (BK) : Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulut Syarifudin Saafa, mengkritisi penyaluran bantuan bagi warga terdampak pandemi Covid-19 di Sulawesi Utara (Sulut), khususnya di Manado. Menurutnya, ada empat permasalahan yang terjadi pada proses pendistribusian bantuan yang berujung carut marut.
 
 
“Empat permasalahan itu adalah besaran jumlah bantuan, koordinasi pemerintah provinsi dan kota, kemudian persoalan database dan terakhir cara pandang pemberian bantuan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (5/6/2020) lalu.
 
 
Saafa mengatakan, masyarakat Indonesia mempunyai karakter dasar menerima ketika diberikan bantuan. Istilahnya, sebutnya, nrimo, legowo dan terbiasa dengan tidak tangan di atas, tapi tangan di bawah.
 
 
Karena pada prinsipnya masyarakat menerima, untuk besaran bantuan yang turun ke masyarakat, tidak berubah besaran dan volumenya. Apalagi bantuan yang disalurkan melalui pemerintah adalah uang negara atau uang rakyat, dan bukan uang pribadi atau swasta.
 
 
“Harus dipastikan kalau besarannya 100 nyampainya 100. Kalau volumenya 10 kilogram beras ya harus 10 kilogram dong, kalau kualitasnya premium ya harus premium,” kata Saafa.
 
 
Pada permasalahan kedua, anggota DPRD Kota Manado itu melihat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Kota Manado yang seiring tapi tidak sejalan. Seiring karena sama-sama memberikan bantuan, tapi tidak sejalan karena dengan cara-masing-masing.
 
 
Ia mencontohkan pemerintah Kota Manado menggunakan kepala-kepala lingkungan (Pala) dalam menyalurkan bantuan, sedangkan pemerintah Provinsi Sulut menggunakan jalur rumah-rumah ibadah. Cara itu katanya, oke saja karena semakin banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan.
 
 
“Tapi cara yang tidak seirama dan sejalan ini berimplikasi ke hal lain. Kebijakan di kota tidak berkoordinasi dengan kebijakan di provinsi,” tegas Saafa.
 
 
Jebolan Fakultas Teknik Unsrat Manado ini mengatakan problem terbesar dalam penyaluran bantuan oleh pemerintah adalah database, terutama masyarakat kurang mampu seperti penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia menyayangkan di saat seperti ini atau nanti ada keperluan, baru data itu dicari atau dibuat.
 
 
“Kenapa tidak sejak dulu disiapkan? Minimal datanya diupdating-lah, karena mungkin saja ada yang sudah meninggal, atau yang hidupnya sudah berubah mampu dan harus digantikan oleh orang lain yang lebih layak menerimanya,” terang Saafa.
 
 
“Kalau databasenya tidak diupdate, otomatis jadinya seperti ini. Jadi data ini kalau disarankan ke pemerintah harus menjadi focus. Ambil saja datanya di kelurahan karena kelurahan, kepala desa lebih tahu data masyarakat,” ungkapnya.
 
 
Saafa juga berharap persoalan keempat mengenai cara pandang dari pemerintah untuk bisa diperbaiki kedepannya. Misalkan, katanya, pemberian bantuan bukan hanya sekedar dalam bentuk bahan pokok, tapi bisa juga dalam bentuk uang.
 
 
Kenapa dalam bentuk uang? Ketua Komisi II DPRD Kota Manado ini menjelaskan, uang yang diberikan kepada masyarakat bisa memutar roda perekonomian masyarakat.
 
 
“Kalau kemarin diberikan dalam bentuk uang, mereka bisa belanja di warungnya Ungke, Tole, Nou, Uti, Mas, Mbak atau usaha pinggiran-pinggiran. Uang berputar ekonomi hidup. Tapi kalau dikasih begini akhirnya pertanyaannya siapa pemenang tendernya, beli sama siapa bahan pokoknya?” ia mempertanyakan.
 
 
Penduduk Manado disebutnya berjumlah 68 ribu jiwa. Itu berarti 680 ribu kilogram beras bantuan. Dia meyakini beras sebanyak itu bukan produksi petani di Sulut, melainkan beras impor. Dia mencontohkan lagi 10 bungkus supermi (mie instan) bisa dibeli dari warung-warung kecil jika masyarakat menerima bantuan dalam bentuk uang.
 
 
“Kalau cuma beda 500 perak (Rp500) dengan toko besar, mendingan beli di warung kecil biar perekonomian hidup, pemilik warung juga bisa membelikan susu buat anaknya meski dari untung yang kecil,” terang Saafa.
 
 
“Jadi cara pandang pemerintah saya lihat mungkin karena sudah terlalu sibuk, seperti yang diucapkan Wali Kota saat paripurna DPRD Manado, Donald Trump (Presiden USA) saja tidak mampu menyelesaikan masalah (pandemic covid) ini. So malimbuku (kusut) orang bilang,” Saafa menambahkan.
 
 
Dia mengatakan, mengkritisi hal ini dalam rangka perbaikan. Dia juga meminta pemerintah untuk tidak mempertontonkan kendala dalam penyaluran bantuan. “Contohnya kenapa belum ada bantuan? Aduh data belum masuk. Itu masyarakat tidak mau tahu itu, itulah tugas pemerintah,” pungkas Saafa.
 
 
(acha/bk-8)
 
Komentar ()
Berita Manado
Manado
29 Nov 2019 / dibaca 455 kali
MANADO (BK): Christiany Eugenia Paruntu atau akrab disapa 'Tetty' resmi mendaftar ke Partai Golkar sebagai Bakal Calon Gebernur...
Manado
02 Nov 2019 / dibaca 1218 kali
MANADO (BK): Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menghadiri ibadah syukur Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga (JS) di...
Manado
01 Nov 2019 / dibaca 359 kali
AMURANG: Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Cristiany Eugrnia Paruntu SE (CEP) menginginkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan...
Manado
31 Oct 2019 / dibaca 281 kali
MANADO (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu menghadiri pembukaan Archipelagic & Island States Forum...
Manado
29 Oct 2019 / dibaca 232 kali
MANADO (BK): Gempa bumi dengan magnitudo 4,5 guncang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara (Sulut). Gempa ini tidak dilaporkan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.