Manado

Masyarakat Demo Tolak Hak Angket, Legislator Sulut Pilih tak Masuk Kantor

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 29 July 2017 12:36   223 kali
MANADO (BK): Koalisi Masyarakat Sipil yang menamakan Swara Manguni Sulawesi Utara mendapati gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara tak berpenghuni Jumat 28 Juli 2017, saat mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Selama 2 jam melakukan orasi, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI-LBH Manado, PMKRI Cabang Manado, TAMAKO, BEM FH De La Salle, LAM FH UNSRAT, AMAN Sulut, YDRI, KSBSI Sulut, KMPA Tunas Hijau, AJI Manado, Sahabat PKY, Garda Tipikor Indonesia DPC Manado, LBH Pers Manado dan LMND Sulut sama sekali tak direspon para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
 
Merasa jengah, sejumlah mahasiswa pun melakukan sweeping ke dalam ruangan. Sebuah ironi, ternyata kantor DPRD Provinsi semua ruangannya tertutup rapat tak berpenghuni. Ternyara para anggota DPRD Provinsi ini memang tidak masuk kantor saat demo berlangsung.
 
Sementara, Koordinator Lapangan, Aryati Rahman mengatakan aksi ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap supremasi KPK yang tengah diobok-obok pasca penyidikan kasus mega korupsi KTP Elektronik.
 
"Tergerak dari rasa keprihatinan itu, koalisi Swara Manguni Sulut, yang terdiri dari banyak elemen baik mahasiswa, LBH maupun LSM menggelar aksi damai Save KPK, Tolak Hak Angket," ujar Aryati.
 
Ketua Presidium Swara Manguni Sulut, Maximus Watung sendiri merasa jika ada pemahaman yang sangat salah dari DPR yang justru membuat hak angket ke KPK. 
 
Dijelaskan advokat muda ini, hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen. Dan konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. 
 
"Karena itu, hak angket terhadap selain pemerintah bertentangan dengan konstitusi apalagi terhadap KPK. Dan patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dan jelas kami minta untuk segera dibubarkan,” katanya.  
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Manado
Manado
27 Apr 2018 / dibaca 130 kali
MANADO (BK): Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengatakan, mulai melemahnya tenaga surya yang sebenarnya dapat memberikan...
Manado
22 Apr 2018 / dibaca 251 kali
MANADO (BK): Anggota DPRD Kota Manado Nurrasyid Abdurahman menyayangkan wajah Kota Manado yang dikenal sebagai daerah dengan toleransi dan...
Manado
25 Mar 2018 / dibaca 187 kali
MANADO (BK): Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menempati sekretariat baru di Jl. Pulau Alor, Kelurahan Batukota Lingkungan II Kecamatan...
Manado
15 Mar 2018 / dibaca 229 kali
MANADO (BK): Kasus Tunjangan Ganti Rugi (TGR) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang mencapai lebih dari Rp10 milliar, perlahan mulai hilang...
Manado
28 Feb 2018 / dibaca 227 kali
MANADO (BK) : Kota Manado mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Seiring pertumbuhan itu,...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.