Manado

Masyarakat Demo Tolak Hak Angket, Legislator Sulut Pilih tak Masuk Kantor

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 29 July 2017 12:36   137 kali
MANADO (BK): Koalisi Masyarakat Sipil yang menamakan Swara Manguni Sulawesi Utara mendapati gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara tak berpenghuni Jumat 28 Juli 2017, saat mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Selama 2 jam melakukan orasi, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI-LBH Manado, PMKRI Cabang Manado, TAMAKO, BEM FH De La Salle, LAM FH UNSRAT, AMAN Sulut, YDRI, KSBSI Sulut, KMPA Tunas Hijau, AJI Manado, Sahabat PKY, Garda Tipikor Indonesia DPC Manado, LBH Pers Manado dan LMND Sulut sama sekali tak direspon para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
 
Merasa jengah, sejumlah mahasiswa pun melakukan sweeping ke dalam ruangan. Sebuah ironi, ternyata kantor DPRD Provinsi semua ruangannya tertutup rapat tak berpenghuni. Ternyara para anggota DPRD Provinsi ini memang tidak masuk kantor saat demo berlangsung.
 
Sementara, Koordinator Lapangan, Aryati Rahman mengatakan aksi ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap supremasi KPK yang tengah diobok-obok pasca penyidikan kasus mega korupsi KTP Elektronik.
 
"Tergerak dari rasa keprihatinan itu, koalisi Swara Manguni Sulut, yang terdiri dari banyak elemen baik mahasiswa, LBH maupun LSM menggelar aksi damai Save KPK, Tolak Hak Angket," ujar Aryati.
 
Ketua Presidium Swara Manguni Sulut, Maximus Watung sendiri merasa jika ada pemahaman yang sangat salah dari DPR yang justru membuat hak angket ke KPK. 
 
Dijelaskan advokat muda ini, hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen. Dan konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. 
 
"Karena itu, hak angket terhadap selain pemerintah bertentangan dengan konstitusi apalagi terhadap KPK. Dan patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dan jelas kami minta untuk segera dibubarkan,” katanya.  
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Manado
Manado
17 Nov 2017 / dibaca 98 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado telah menyetujui rencana Pemerintah Kota Manado untuk meminjam anggaran Rp200 milliar ke PT Sarana Multi...
Manado
17 Nov 2017 / dibaca 93 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado, Kamis 16 November 2017 akhirnya menggelar rapat paripurna laporan Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Anggaran ke...
Manado
15 Nov 2017 / dibaca 86 kali
MANADO (BK): Rencana Pemerintah Kota Manado untuk meminjam bantuan dana sebesar Rp200 milliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan...
Manado
15 Nov 2017 / dibaca 106 kali
MANADO (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE menghadiri Kongres Trisakti ke-XX Gerakan Mahasiswa...
Manado
14 Nov 2017 / dibaca 90 kali
MANADO (BK): Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018 dikebut DPRD Kota Manado....
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.