Manado

Masyarakat Demo Tolak Hak Angket, Legislator Sulut Pilih tak Masuk Kantor

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 29 July 2017 12:36   176 kali
MANADO (BK): Koalisi Masyarakat Sipil yang menamakan Swara Manguni Sulawesi Utara mendapati gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara tak berpenghuni Jumat 28 Juli 2017, saat mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Selama 2 jam melakukan orasi, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI-LBH Manado, PMKRI Cabang Manado, TAMAKO, BEM FH De La Salle, LAM FH UNSRAT, AMAN Sulut, YDRI, KSBSI Sulut, KMPA Tunas Hijau, AJI Manado, Sahabat PKY, Garda Tipikor Indonesia DPC Manado, LBH Pers Manado dan LMND Sulut sama sekali tak direspon para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
 
Merasa jengah, sejumlah mahasiswa pun melakukan sweeping ke dalam ruangan. Sebuah ironi, ternyata kantor DPRD Provinsi semua ruangannya tertutup rapat tak berpenghuni. Ternyara para anggota DPRD Provinsi ini memang tidak masuk kantor saat demo berlangsung.
 
Sementara, Koordinator Lapangan, Aryati Rahman mengatakan aksi ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap supremasi KPK yang tengah diobok-obok pasca penyidikan kasus mega korupsi KTP Elektronik.
 
"Tergerak dari rasa keprihatinan itu, koalisi Swara Manguni Sulut, yang terdiri dari banyak elemen baik mahasiswa, LBH maupun LSM menggelar aksi damai Save KPK, Tolak Hak Angket," ujar Aryati.
 
Ketua Presidium Swara Manguni Sulut, Maximus Watung sendiri merasa jika ada pemahaman yang sangat salah dari DPR yang justru membuat hak angket ke KPK. 
 
Dijelaskan advokat muda ini, hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen. Dan konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. 
 
"Karena itu, hak angket terhadap selain pemerintah bertentangan dengan konstitusi apalagi terhadap KPK. Dan patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dan jelas kami minta untuk segera dibubarkan,” katanya.  
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Manado
Manado
03 Jan 2018 / dibaca 155 kali
MANADO (BK): Trotoar di Kota Manado masih kurang bersahabat untuk para pejalan kaki. Tak hanya dipenuhi dengan lubang 'jebakan',...
Manado
01 Jan 2018 / dibaca 188 kali
MANADO (BK): Taman Kesatuan Bangsa (TKB) yang merupakan ikon kota Manado dipercantik dengan ditempatkannya air mancur menari atau Dancing...
Manado
28 Dec 2017 / dibaca 139 kali
MANADO (BK): Walikota Manado GS Vicky Lumentut memimpin para Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan giat bersih-bersih daerah terdampak bencana...
Manado
28 Dec 2017 / dibaca 181 kali
MANADO (BK): Umat nasrani di Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada GP Ansor dan Banser Nahdlatul Ulama (NU) yang setiap tahunnya...
Manado
27 Dec 2017 / dibaca 139 kali
MANADO (BK): Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Ibrahim Tompo SIK menyatakan jika selama perayaan Natal di Sulawesi...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.