Manado

Masyarakat Demo Tolak Hak Angket, Legislator Sulut Pilih tak Masuk Kantor

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 29 July 2017 12:36   66 kali
MANADO (BK): Koalisi Masyarakat Sipil yang menamakan Swara Manguni Sulawesi Utara mendapati gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara tak berpenghuni Jumat 28 Juli 2017, saat mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Selama 2 jam melakukan orasi, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI-LBH Manado, PMKRI Cabang Manado, TAMAKO, BEM FH De La Salle, LAM FH UNSRAT, AMAN Sulut, YDRI, KSBSI Sulut, KMPA Tunas Hijau, AJI Manado, Sahabat PKY, Garda Tipikor Indonesia DPC Manado, LBH Pers Manado dan LMND Sulut sama sekali tak direspon para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
 
Merasa jengah, sejumlah mahasiswa pun melakukan sweeping ke dalam ruangan. Sebuah ironi, ternyata kantor DPRD Provinsi semua ruangannya tertutup rapat tak berpenghuni. Ternyara para anggota DPRD Provinsi ini memang tidak masuk kantor saat demo berlangsung.
 
Sementara, Koordinator Lapangan, Aryati Rahman mengatakan aksi ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap supremasi KPK yang tengah diobok-obok pasca penyidikan kasus mega korupsi KTP Elektronik.
 
"Tergerak dari rasa keprihatinan itu, koalisi Swara Manguni Sulut, yang terdiri dari banyak elemen baik mahasiswa, LBH maupun LSM menggelar aksi damai Save KPK, Tolak Hak Angket," ujar Aryati.
 
Ketua Presidium Swara Manguni Sulut, Maximus Watung sendiri merasa jika ada pemahaman yang sangat salah dari DPR yang justru membuat hak angket ke KPK. 
 
Dijelaskan advokat muda ini, hak angket adalah hak konstitusional yang dimiliki parlemen sebagai bentuk pengawasan parlemen. Dan konstitusi Indonesia mengatur hak angket sebagai hak konstitusional DPR untuk menyelidiki keterangan pemerintah (eksekutif), yakni, Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain—baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. 
 
"Karena itu, hak angket terhadap selain pemerintah bertentangan dengan konstitusi apalagi terhadap KPK. Dan patut diduga sebagai bentuk serangan balik terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghalangi proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dan jelas kami minta untuk segera dibubarkan,” katanya.  
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Manado
Manado
01 Aug 2017 / dibaca 121 kali
MANADO (BK): Kepala Dinas PUPR Kota Manado, Bartje Assa mengaku akan segera melakukan inspeksi lapangan ke Kelurahan Meras Kecamatan Bunaken...
Manado
01 Aug 2017 / dibaca 76 kali
MANADO (BK): Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Manado, Xaverius Runtuwene mempertimbangkan untuk menaruh patroli penjagaan di lapangan...
Manado
01 Aug 2017 / dibaca 71 kali
MANADO (BK): Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Manado Theresia Pinkan Nuah mengatakan kepada beritakawanua.com, munculnya arus demo dari pedagang...
Manado
01 Aug 2017 / dibaca 438 kali
MANADO (BK): Puluhan pedagang asal Pasar Bersehati kembali melakukan aksi demo, untuk menuntut agar Direktur Utama PD Pasar Manado, Fery...
Manado
01 Aug 2017 / dibaca 143 kali
MANADO (BK): Dua nama mengerucut untuk memperebutkan kursi Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado pada agenda Musyawarah Cabang (Muscab) yang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.