Manado

Persoalan Kaum Disabilitas, Komisi D Konsultasi Aturan Bantuan di Kemensos

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 15 September 2017 06:34   330 kali
MANADO (BK): Komisi D DPRD Kota Manado menseriusi persoalan kaum disabilitas yang mulai mencuat setelah beberapa siswa yayasan Bartomeus mengeluh perlakuan terhadap mereka. 
 
Pekan ini, para personil Komisi D pimpinan Ketua Apriano Ade Saerang, Wakil Ketua Dijana Pakasi, Sekretaris Sonny Lela dan anggota Markho Tampi, Vanda Pinontoan, Ronny Makawata, Wahid Ibrahim, melakukan konsultasi di Kementerian Sosial.
 
Dalam pertemuan yang diterima Direktur Rehabilitasi Sosial DR Bambang Sugeng didampingi Kasubdit Rehsos, Komisi D mengkonsultasikan persoalan bantuan sosial yang akan dianggarkan dalam APBD.
 
Dikatakan Ketua Komisi D Apriano Ade Saerang, Komisi D ingin memperjuangkan masuknya anggaran untuk disabilitas di tahun 2018, tetapi tidak ingin menyalahi aturan yang ada.
 
"Anggaran ini untuk pembiayaan kelangsungan hidup yang layak berupa pendidikan, ekonomi, kesehatan, perumahan, pekerjaan. Dan jika benar telah dianggarkan, kami akan mengawasi sampai sejauh mana hak yang diberikan kepada kaum disabilitas dari pemerintah kota," kata Saerang.
 
Sementara, Sekretaris Komisi D Sonny Lela menyebutkan jika pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Walikota Manado terkait pemberian bantuan tersebut. Menurutnya, masih banyak persoalan yang membelit kaum disabilitas, sehingga perlu perhatian lebih.
 
"Komisi D melihat masih banyak permasalahan yang perlu diseriusi oleh pemerintah bersama penanggung panti sosial dalam melindungi kaum disabilitas, sehingga mereka tak lagi berkeluh kesah," kata Lela kembali.
 
Sementara, Direktur Rehsos Kemensos, DR Bambang Sugeng sangat berterima kasih dan memberi apresiasi atas kepedulian Komisi D memperjuangkan permasalahan kaum disabilitas yang ada di Kota Manado. 
 
Sugeng meminta agar Pemerintah Kota Manado bersama Komisi D dapat membantu memaksimal mengimplementasi UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 
"Penegasannya ada dalam Bab IV Pasal 27 hingga 28. Disini sudah jelas menjadi kewajiban pemerintah daerah, untuk memberi perharian khusus bagi kaum disabilitas, karena merupakan urusan wajib yang diamanatkan dalam UUD," kata Sugeng kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Manado
Manado
16 Jan 2019 / dibaca 199 kali
MANADO (BK): Wakil Ketua DPRD Kota Manado dr Richard Sualang menilai harus ada instansi khusus yang menangani persoalan Kebersihan dan...
Manado
15 Jan 2019 / dibaca 1532 kali
MANADO (BK) : Hujan yang mengguyur sejak semalam, telah menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kota Manado, Selasa (15/1/2019).  ...
Manado
15 Jan 2019 / dibaca 226 kali
MANADO (BK): Wakil Walikota Manado, Mor Dominus Bastiaan menyebutkan jika Kota Manado justru lebih bersih dibandingkan saat daerah ini...
Manado
15 Jan 2019 / dibaca 244 kali
MANADO (BK): Kota Manado bersama dengan Bandar Lampung menjadi Kota Besar Terkotor di Indonesia. Hal ini diumumkan Kementerian Lingkungan...
Manado
15 Jan 2019 / dibaca 488 kali
JAKARTA (BK): Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, mendapat penghargaan salah satu kota terkotor di Indonesia. Hal tersebut...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.