Manado

Rumah Relokasi di Pandu Ternyata tak Sesuai RTRW, Bisa Dibongkar

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 31 March 2017 11:30   296 kali
Kawasan Pemukiman Relokasi di Pandu
MANADO (BK): Warga yang akan menempati rumah yang berada di Pandu sebagai kompensasi relokasi kawasan rawan bencana, ternyata belum bisa bernafas lega. Pasalnya, ratusan rumah yang di bangun dengan type 36 tersebut justru illegal.
 
Hal ini dikarenakan, kawasan yang dijadikan lahan relokasi ternyata tidak masuk sebagai area pemukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado periode tahun 2014 hingga 2019. Kawasan tersebut sebagaimana yang ada di RTRW ternyata adalah kawasan perkebunan dan pertanian.
 
Hal ini terungkap saat Panitia Khusus Ranperda Kawasan Pemukiman Kumuh DPRD Kota Manado yang ingin meninjau daerah pemukiman baru, yang akan dijadikan kawasan relokasi jika pemukiman kumuh dibongkar, harus mendapati kenyataan jika kawasan Pandu saat ini bukanlah kawasan pemukiman.
 
"Kami kaget dan bingung, karena ternyata Pandu dalam RTRW adalah kawasan pertanian dan perkebunan. Yang lebih memiriskan, saat ini sudah hampir rampung pembangunan perumahan relokasi bencana. Bisa-bisa bangunan itu dibongkar karena melawan aturan RTRW," kata para anggota Pansus Ranperda Kawasan Pemukiman Kumuh.
 
Anita de Blouwe, Anggota DPRD Kota Manado menyebutkan jika sesuai dengan hasil konsultasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memang dijelaskan jika RTRW adalah dasar hukum paling kuat terkait pembangunan di sebuah daerah.
 
Menurut de Blouwe, jika tidak sesuai dengan RTRW, apapun bangunan tersebut walaupun itu milik pemerintah harus dihentikan pekerjaan dan dilakukan penertiban. "Menurut kementerian itu adalah bentuk komitmen, dimana aturan yang dibuat ya jangan dilanggar," kata de Blouwe.
 
Namun demikian, menurut de Blouwe, pihak kementerian mengatakan jika faktor waktu penetapan RTRW dan waktu pembangunan sebuah gedung juga harus diperhatikan terkait penertiban. Menurutnya, jika bangunan tersebut diberi ijin saat belum ada penetapan RTRW maka itu bisa terus dilanjutkan.
 
"Jadi kalau pembangunan kawasan pemukiman relokasi tersebut dapat ijin pembangunan sebelum RTRW diketuk, ya tetap bisa dijalankan. Tapi kalau tidak ya mau tidak mau harus dihentikan pekerjaannya. Untuk itu, saya sudah usul ke Komisi C dan ke DPRD untuk bisa mengecek ijin pembangunannya itu apakah sesudah diketuk atau sebelum ada RTRW," kata srikandi Partai Demokrat ini kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Manado
Manado
17 Nov 2017 / dibaca 93 kali
MANADO (BK): DPRD Kota Manado, Kamis 16 November 2017 akhirnya menggelar rapat paripurna laporan Panitia Khusus (Pansus) Pinjaman Anggaran ke...
Manado
15 Nov 2017 / dibaca 85 kali
MANADO (BK): Rencana Pemerintah Kota Manado untuk meminjam bantuan dana sebesar Rp200 milliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan...
Manado
15 Nov 2017 / dibaca 106 kali
MANADO (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE menghadiri Kongres Trisakti ke-XX Gerakan Mahasiswa...
Manado
14 Nov 2017 / dibaca 90 kali
MANADO (BK): Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018 dikebut DPRD Kota Manado....
Manado
13 Nov 2017 / dibaca 75 kali
MANADO (BK) : Rumah Makan Lolombulan di Jalan Wolter Monginsidi Malalayang Kota Manado, terbakar, Senin (13/11/2017) sore. Beruntung api cepat...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2017 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.