Manado

Rumah Relokasi di Pandu Ternyata tak Sesuai RTRW, Bisa Dibongkar

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 31 March 2017 11:30   446 kali
Kawasan Pemukiman Relokasi di Pandu
MANADO (BK): Warga yang akan menempati rumah yang berada di Pandu sebagai kompensasi relokasi kawasan rawan bencana, ternyata belum bisa bernafas lega. Pasalnya, ratusan rumah yang di bangun dengan type 36 tersebut justru illegal.
 
Hal ini dikarenakan, kawasan yang dijadikan lahan relokasi ternyata tidak masuk sebagai area pemukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Manado periode tahun 2014 hingga 2019. Kawasan tersebut sebagaimana yang ada di RTRW ternyata adalah kawasan perkebunan dan pertanian.
 
Hal ini terungkap saat Panitia Khusus Ranperda Kawasan Pemukiman Kumuh DPRD Kota Manado yang ingin meninjau daerah pemukiman baru, yang akan dijadikan kawasan relokasi jika pemukiman kumuh dibongkar, harus mendapati kenyataan jika kawasan Pandu saat ini bukanlah kawasan pemukiman.
 
"Kami kaget dan bingung, karena ternyata Pandu dalam RTRW adalah kawasan pertanian dan perkebunan. Yang lebih memiriskan, saat ini sudah hampir rampung pembangunan perumahan relokasi bencana. Bisa-bisa bangunan itu dibongkar karena melawan aturan RTRW," kata para anggota Pansus Ranperda Kawasan Pemukiman Kumuh.
 
Anita de Blouwe, Anggota DPRD Kota Manado menyebutkan jika sesuai dengan hasil konsultasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memang dijelaskan jika RTRW adalah dasar hukum paling kuat terkait pembangunan di sebuah daerah.
 
Menurut de Blouwe, jika tidak sesuai dengan RTRW, apapun bangunan tersebut walaupun itu milik pemerintah harus dihentikan pekerjaan dan dilakukan penertiban. "Menurut kementerian itu adalah bentuk komitmen, dimana aturan yang dibuat ya jangan dilanggar," kata de Blouwe.
 
Namun demikian, menurut de Blouwe, pihak kementerian mengatakan jika faktor waktu penetapan RTRW dan waktu pembangunan sebuah gedung juga harus diperhatikan terkait penertiban. Menurutnya, jika bangunan tersebut diberi ijin saat belum ada penetapan RTRW maka itu bisa terus dilanjutkan.
 
"Jadi kalau pembangunan kawasan pemukiman relokasi tersebut dapat ijin pembangunan sebelum RTRW diketuk, ya tetap bisa dijalankan. Tapi kalau tidak ya mau tidak mau harus dihentikan pekerjaannya. Untuk itu, saya sudah usul ke Komisi C dan ke DPRD untuk bisa mengecek ijin pembangunannya itu apakah sesudah diketuk atau sebelum ada RTRW," kata srikandi Partai Demokrat ini kembali.
 
(jusuf kalalo)
Komentar ()
Berita Manado
Manado
05 Feb 2018 / dibaca 270 kali
MANADO (BK): Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw menyerahkan piagam penghargaan kepada PT. Cargill Indonesia...
Manado
05 Feb 2018 / dibaca 214 kali
MANADO (BK): Perhelatan Festival Usia Dini yang digelar PDI Perjuangan Kota Manado dalam rangka HUT ke 45 tahun berakhir sudah, Minggu 4...
Manado
30 Jan 2018 / dibaca 189 kali
MANADO (BK): Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado dr Richard Sualang mengatakan jika PDI Perjuangan sudah sangat siap untuk di verifikasi...
Manado
28 Jan 2018 / dibaca 155 kali
MANADO (BK): Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Manado sementara mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Kota (Konferta) yang rencananya...
Manado
26 Jan 2018 / dibaca 382 kali
MANADO (BK): Kota Manado menjadi daerah perdana di tahun 2018 yang dikunjungi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.