Minahasa

Begini Cara Imigrasi Manado Cegah Pekerja Migran Indonesia Ilegal

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 08 June 2018 00:20   578 kali
(FOTO : Ist)
KAWANGKOAN (BK) : Minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri terus berkembang dan semakin marak. Namun banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak memiliki dokumen yang lengkap sesuai dengan keperluan ke luar negeri.
 
 
Kondisi itu disikapi Kantor Imigrasi Kelas I Manado dengan menggelar Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural, untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya pekerja migran yang tidak sesuai prosedur, yang berlangsung di Balai Desa Kiawa Kecamatan Kawangkoan Utara, Rabu (6/6/2018).
 
 
Sejumlah narasumber dihadirkan dari berbagai instansi terkait seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Imigrasi Manado. Sedangkan 60 peserta berasal dari pimpinan Instansi Pemerintah Kabupaten hingga Desa di Minahasa, Kepolisian, TNI, Sekolah, Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja, Organisasi Kemasyarakatan serta Lembaga Adat.
 
 
“Sosialisasi ini merupakan upaya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa agar tidak bermasalah saat bekerja di luar negeri,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Friece Sumolang, saat membuka sosialisasi tersebut.
 
 
Sumolang mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Kantor Imigrasi Manado, banyak pemohon paspor RI yang merupakan masyarakan yang tinggal di wilayah Kiawa, Sonder, Langowan Kabupaten Minahasa. “Untuk itulah mengapa tempat ini menjadi salah satu tempat dilaksanakan sosialisasi ini,” katanya.
 
 
 
(Salah satu peserta memberikan pertanyaan pada saat sesi diskusi pada Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural)
 
 
Lanjutnya, sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sarana berbagi informasi agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, agar tidak menjadi korban karena tidak mengikuti prosedur yang tepat. Juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kabupaten Minahasa agar tidak bermasalah saat bekerja di luar negeri.
 
 
Kepala BP3TKI Kota Manado, Hard F Merentek pada kesempatan pertama sebagai pemateri menjelaskan Prosedur Penempatan dan Perlindungan PMI. Katanya, ada berbagai prosedur yang harus dilalui, dimulai dari tingkatan desa sampai pemberangkatan serta syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
 
 
“Berdasarkan data yang dimiliki, pada periode 2013 hingga 2017 terdapat 1.689 PMI yang berkerja di luar negeri seperti negara-negara Asia Pasifik. Dalam rentang tahun yang sama, terdapat 102 kasus dan jenazah PMI yang ditangani oleh BP3TKI Manado,” jelas Marentek.
 
 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa, Riviva Walian Maringka mengatakan sering terjadinya masalah terkait administrasi kependudukan, dikarenakan belum meratanya pemahaman sebagian aparatur desa atau kelurahan terhadap peraturan di bidang administrasi kependudukan. Juga belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap proses pembuatan dokumen dan pentingnnya dokumen dukcapil.
 
 
“Database kependudukan saat ini yang sudah berbasis NIK dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan pelayanan publik yang salah satunya adalah untuk pengurusan paspor. Untuk itu perlunya pemahaman yang baik terkait aturan administrasi kependudukan dari perangkat desa/kelurahan dalam memberikan dokumen seperti surat keterangan bagi masyarakat di wilayahnya,” terang Maringka.
 
 
Sementara Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Manado, Jeacky Gerung menyampaikan tentang peran Imigrasi Manado dalam mencegah PMI non prosedural. Diantaranya dengan memperketat proses penerbitan paspor, menunda keberangkan WNI yang diduga calon PMI, mencegah keberangkatan WNI yang tidak memiliki dokumen yang legkap sesuai dengan keperluannya ke luar negeri serta dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah PMI non prosedural.
 
 
“Kami juga mengharapkan peran Atase Imigrasi di seluruh perwakilan RI di Luar Negeri untuk proaktif membantu menyelesaikan permasalahan permasalahan TKI korban TPPO di luar negeri,” tandasnya.
 
 
Kepala Bidang Lalu Lintas Keimigrasian, Montano F. Rengkung, mewakili Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Utara, memberikan penegasan dan penguatan dalam menegakan aturan yang berlaku untuk mencegah akan PMI non prosedural ini.
 
 
Karena berdasarkan data dari Ditjenim di seluruh Indonesia pada periode 1 Januari sampai dengan 25 Mei 2018, total penundaan keberangkatan PMI Non Prosedural di TPI adalah sebanyak 193 orang dan penolakan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai PMI Non Prosedural sebanyak 2895 orang.
 
 
“Khusus di Kantor Imigrasi Kelas I Manado pada selang waktu 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2018 telah melakukan penundaan Penerbitan Paspor Terhadap WNI Yang diduga Sebagai TKI Non Prosedural sebanyak 19 orang,” terang Rengkung.
 
 
Sosialisasi kemudian berlanjut dengan diskusi para peserta selama kurang lebih 45 menit, dan diakhiri dengan makan siang bersama dengan seluruh peserta sosialisasi.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Minahasa
Minahasa
18 Sep 2017 / dibaca 609 kali
TONDANO (BK): Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Minahasa, tiga nama yang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan kalangan...
Minahasa
14 Sep 2017 / dibaca 590 kali
MANADO (BK): Kabupaten Minahasa sudah selayaknya dipimpin oleh perempuan yang berani memiliki terobosan dalam membangun. Hal tersebut...
Minahasa
04 Sep 2017 / dibaca 536 kali
TONDANO (BK):   Berkaca dari tiga daerah hasil pemekaran Kabupaten Minahasa yang sukses dipimpin kaum perempuan, yaitu Minahasa Selatan...
Minahasa
02 Sep 2017 / dibaca 520 kali
TONDANO (BK):   Setelah Partai Golkar dan PDIP memberi sinyal ketertarikan mereka pada Youla Lariwa Mantik (YLM), salah satu kandidat...
Minahasa
29 Aug 2017 / dibaca 502 kali
TONDANO (BK): Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar belum mengambil sikap dalam hal penetapan calon kepala daerah khususnya pada enam...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.