Minut

Ini Alasan Tolak PT Micgro Metal Perdana Beroperasi di Pulau Bangka

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 31 August 2013 20:40   2387 kali
Salah satu demo tolak MMP beroperasi di Pulau Bangka, Minahasa Utara, belum lama ini. (dok)

MANADO (BK): Upaya penolakan PT Micgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Kabupaten Minahasa Utara terus dilakukan. Para aktivis lingkungan asal Sulawesi Utara mengadvokasi rakyat agar menolak MMP beroperasi.

"Saya titik darah penghabisan kami tetap tolak MMP beroperasi di Pulau Bangka. Selain ancam keselamatan rakyat juga lingkungan laut," jelas salah seorang aktivis lingkungan, Jull Takaliuang kepada beritakawanua.com, belum lama ini.

Ia menekankan, atas permintaan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Republik Indonesia, pada tahun 2009, Komunitas Internasional telah mengadopsi Pulau Bangka dan sekitarnya (TNB – Selat Lembeh) sebagai bagian Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangel).

Pada Oktober 2011, Pertemuan Tingkat Tinggi Inisiatif Segitiga  Terumbu Karang di Jakarta (6 kepala negara anggota) menyetujui membangun kantor pusat Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI – CFF) di Manado. Dan 2013 (sekarang), kantor pusat tersebut akan dioperasikan di Manado. Saat ini ada CTI-CFF priorities workshop yang akan berlangsung di Manado tanggal 20 – 23 Agustus.

"Menjadi pertanyaan penting sekarang, apakah niat baik internasional tentang terumbu karang yang seiring dengan kesepakatan Manado Ocean Declaration (MOD) hasil WOC pada tahun 2009 tersebut telah, atau akan didukung konsisten oleh kebijakan lokal pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Utara," jelas dia melalui rilis yang dikirim kepada beritakawanua.com.

Apakah kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan semangat dan roh MOD maupun CTI-CFF yaitu perlindungan dan pengelolaan terumbu karang dalam perspektif pro-lingkungan hidup, pro-pembangunan, pro-lapangan kerja, dan pro-kebijakan pertumbuhan ekonomi dalam mengatur wilayah kelautan dari keenam negara? Ataukah WOC dan CTI-CFF hanya sekelas akal-akalan untuk sekadar menarik perhatian internasional belaka, tanpa makna?

Pada kenyataannya, sambung dia, sejak MOD dan CTI-CFF ditandatangani 2009, beberapa kebijakan investasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tampak bertolak belakang dengan kesepakatan MOD maupun CTI-CFF.

Pemberian izin tambang bijih besi di Pulau Bangka adalah salah satu kebijakan ekstrim dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang dikuatkan oleh Provinsi Sulawesi Utara.

Betapa tidak, rencana produksi penambangan bijih besi tersebut dalam 3 (tiga) tahun pertama operasinya berdasarkan rilis PT Micgro Metal Perdana (MMP) adalah 40,2 juta kiloton atau nyaris setara dengan volume Pulau Bangka yang dikelilingi terumbu karang dan berbagai biota laut yang harusnya dilindungi.

Lebih ironis lagi, setelah izin tambang bijih besi tersebut menjadi persoalan hukum di Pengadilan (dinyatakan batal atau tidak sah oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makasar Nomor: 165/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tanggal 01 Maret 2013), ternyata pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Provinsi Sulawesi Utara berlagak seolah-olah tidak ada masalah dengan izin tambang tersebut, dan investasi harus berlangsung di Pulau Bangka.

"Jika kita (Sulawesi Utara) masih punya urat malu, Ambivalensi ini harus dijawab sekarang!! Pilihan harus ditentukan atas nasib Pulau Bangka, nasib masyarakat/warganya, nasib terumbu karang di Pulau Bangka dan sekitarnya, apakah tambang bijih besi dihentikan atau CTI yang dibubarkan," Jull yang didukung rekan-rekannya aktivis lingkungan.

(patria)

Komentar ()
Berita Minut
Minut
09 Jan 2017 / dibaca 1871 kali
MAUMBI (BK): Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga kini masih memadamkan listrik di wilayah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi...
Minut
03 Dec 2016 / dibaca 1081 kali
MAUMBI (BK): Direktur Politeknik Manado, Evert Slat mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas polisi dan Tim SAR Tomohon untuk...
Minut
14 Aug 2016 / dibaca 1408 kali
KALAWAT (BK): Anggota BPK RI Prof Bahrullah Akbar mengatakan, dana desa adalah dana bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa. Kemudian...
Minut
04 Jul 2016 / dibaca 902 kali
AIRMADIDI (BK): Sebanyak 1.533 guru yang bersertifikasi belum bisa menikmati sertifikasi triwulan kedua sebelum Idul Fitri. Pembayarannya akan...
Minut
26 Mar 2016 / dibaca 1726 kali
KOLONGAN (BK): Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey (OD) dan istri Rita Tamuntuan mengikuti Perjamuan Kudus bersama dengan jemaat GMIM...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.