Minut

Netralitas PNS Dibahas Dalam Sosialisasi Bawaslu Minut Menghadirkan Narsum Ray Rangkuti

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 14 September 2020 14:47   309 kali
MINUT (BK) Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melalui Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) melakukan sosialisasi terkait dengan “ Netralitas Aparatur Sipil Begara (ASN) dan Kepala Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 “. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Minut pada hari Senin, 7 September 2020.
 
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Rocky Marciano Ambar, SH., LL.M., MK. n dalam sambutannya Ambar berharap agar menjelang Pilkada pada tanggal 9 Desember tidak ada ASN yang terlibat dalam Politik Praktis kegiatan ini juga adalah bagian dari kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan serta memberikan pemahaman kepada ASN terkait dengan tupoksinya ungkap Ambar.
 
Kegiatan ini dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalan hal ini Kepala Dibas, Camat, Hukum Tua Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Minahasa Utara. Serta menghadirkan Narasumber dari Pengamat Politik Indonesia Ray Rangkuti yang juga adalah merupakan pendiri Lingkar Madani sebuah lembaga masyarakat yang beraktivitas memantau Pemilu.
 
Dalam materinya ia menyampaikan bahwa ASN adalah Aparatur Sipil Negara tetapi Kepala Desa suatu sisi bisa pejabat Negara tapi juga bisa sekaligus Aparatur Sipil Negara, kalau kita merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 memang kepala Desa tidak disebut sebagai pejabat Negara.
 
Tetapi kalau mau lihat dari tugas fungsi kewenangannya Kepla Desa itu sebagai Pejabat Negara kenapa karena Kepala Desa bisa buat Aturan yang mengikat warganya, itu bedanya sama ASN kalau ASN hanya semata-mata pelaksana aturan dan tidak membuat aturan kalau Kepala Desa disebut dengan aturan yang mengikat desa tentu saja dan bukan aturan yang mengikat seluruhnya.
 
Tentunya aturan itu harus bersama dan disetujui dengan aparat desa yang lain, jadi bukan semata ditetapkan oleh Kepala Desa karena model pengambilan keputusan sekarang yang mengikat dengan publik, ketentuan publik yang mengatur publik tidak boleh dibuat sepihak oleh pihak eksekutif.
 
Kalau dalam konteks Pemilu dan Pilkada dua status ini sama diberlakukan sebagai ASN yang Kepala Desa ASN tentu saja Camat-camat dan ASN yang lain aturannya sama juga. Hal yang paling prinsip dari ASN seperti kita ketahui Indonesia pasca reformasi lagi bersifat sentralistik, otonom tidak, Negara desentralisasi tidak kalau kita di jaman orde baru kita Sibarilisme semua keputusan dari yang paling kecil di tingkat Desa sampai dengan di tingkat Nasional di putuskan oleh pimpinan pusat.
 
Desentralisasi dibuat di sektor  paling kecil di struktur Pemerintahan kita di tingkat Kabupaten/Kota, maka terjadilah seperti sekarang ini Pemerintah di Kabupaten/Kota plus di Provinsi dan di tingkat Nasional adalah satu struktur yang sama tetapi dengan fungsi tugas dan kewenangan yang berbeda-beda dan saling independen. 
 
Supaya betul-betul Pemerintahan ada independensi maka dia dipilih harus tidak terdapat dalam struktural sebab hukum positifnya orang yang dipilih berhak memecat orang yg menurunkan SK berhak membatalkan SK. Oleh karena itu semua pemerintahan di level struktur secara Nasional Harus dipilih oleh masyarakat yang kita kenal sekarang sebagai Pemilihan Kepala Daerah.
 
Pemilihan Umum secara Nasional ciri-cirinya yang pertama semua Pemilihan Kepala Daerah di laksanakan oleh KPU secara Nasional. Pengawas yang mengawasi Pemilunya juga sama mereka yang diangkat dan dipilih untuk Pemilu Nasional sekaligus melakukan pengawasan untuk Pemilihan Kepala Daerah.
 
Ada tiga elemen di dalam Negara Kesatuan yang berbentuk Desentralisasi yang membuktikan Negara itu adalah nilai kesatuan yang tidak boleh dipisa-pisa dari Sabang sampai Marauke. Tiga elemen itu adalah pertama Presidennya hanya satu untuk semuanya, kedua TNI, POLRI hanya satu untuk semua yang disebut dengan perekat Negara kesatuan, dan yang ketiga itu adalah PNS. 
 
PNS itu adalah bukti perekat dari Negara Kesatuan dari Sabang sampai ke Marauke kita hanya mengenal satu identitas jenis PNS yang kita kenal namanya Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh karena itu salah satu ciri has dari PNS itu adalah bersedia ditempatkan di mana saja. Karena ASN adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, satu identitas yang sama maka prinsip kedua dari ASN itu adalah tidak bisa tidak ia harus Netral karena ASN tidak mengabdi kepada Kepala Daera, ASN tidak mengabdi kepada Gubernur, ASN tidak mengabdi kepada Bupati atau Walikota bahkan tidak mengabdi kepada Presiden. 
 
Lalu kepada siapa ASN mengabdi, ASN harus mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Disitulah ASN mengabdi dan hanya disitulah pengabdian ASN. Presiden lima tahun bisa berganti paling hebat sepuluh tahun, Gunernur lima tahun bisa berganti paling hebat sepuluh tahun, begitu juga Bupati dan Walikota. Tetapi PNS akan bisa abadi 20 tahun, 30 tahun di tempat yang sama di status yang sama meskipun di tempat yang berbeda-beda itulah hebatnya seorang ASN tutup Ray Rangkuti dalam kegiatan sosialisasi terkait dengan “ Netralitas Aparatur Sipil Begara (ASN) dan Kepala Desa/Kelurahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 “.
 
(eld/mfw-bk11)
Komentar ()
Berita Minut
Minut
14 Sep 2020 / dibaca 238 kali
MINUT (BK) : Bawaslu Minahasa Utara (Minut) terus melakukan supervisi terkait kesiapan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa dalam...
Minut
14 Sep 2020 / dibaca 235 kali
MINUT (BK) :  Pemilu akan segera digelar, Drangka memastikan kersiapan tugas dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020,...
Minut
14 Sep 2020 / dibaca 251 kali
MINUT (BK) Tahapan pilkada 2020 dilanjutkan, Bawaslu Minut bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengadakan Rapat Dalam Kantor...
Minut
14 Sep 2020 / dibaca 310 kali
MINUT (BK) Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara melalui Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) melakukan sosialisasi...
Minut
05 Sep 2020 / dibaca 633 kali
MINUT (BK) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melalui Anggota Supriyadi Pangellu, SH., MH Divisi Hukum Data dan Informasi melakukan kunjungan kerja...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2021 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.