Nasional

20 Provinsi Sepakati Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 31 January 2020 22:46   293 kali
Menteri PPPA, Bintang Puspayoga. (ist)
JAKARTA (BK) : Praktik perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menempati urutan ke-2 untuk perkawinan anak.
 
 
Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018 menunjukkan sekitar 11,2% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak atau di bawah 18 tahun. Sedangkan 20 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,2%, diantaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
 
 
Itulah sebabnya Presiden Joko Widodo mengamanahkan lima isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Satu diantara lima isu tersebut adalah menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024.
 
 
Untuk mengejar target yang diberikan Presiden, Kemen PPPA merangkul seluruh pihak, utamanya pimpinan daerah. Hal itu untuk memperkuat Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) melalui Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh 20 provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dan di atas angka rata-rata nasional.
 
 
“Praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan,” sebut Menteri PPPA, Bintang Puspayoga seperti dalam rilisyang diterima beritakawanua.com, Jumat (31/1/2020).
 
 
“Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Ketidaksiapan mental karena usia yang masih muda juga meningkatkan risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak,” tuturnya.
 
 
Menteri Bintang Puspayoga berharap penandatanganan pakta integritas ini bukan sebatas komitmen di atas kertas. Ia mengharapkan dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pakar, dunia usaha, dan media dapat mencegah perkawinan anak.
 
 
“Kami mengharapkan lahirnya sebuah implementasi yang ada di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Mari kita bersinergi bersama untuk memperkuat GEBER PPA sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tegas Menteri.
 
 
Media sosial (medsos) juga ternyata berperan penting terjadinya perkawinan usia muda. Menurut menteri, pekerjaan pemerintah kemudian semakin berat karena di medsos juga sering beredar gerakan ajakan untuk berani menikah pada usia muda dan usia anak.
 
 
“Untuk merespon gerakan tersebut, Kemen PPPA telah meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat “Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan untuk kaum milenial,” tambah Menteri Bintang.
 
 
Sementara itu, Asisten Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Syaiful Majid menjelaskan, bahwa beberapa faktor yang banyak diajukan dalam dispensasi kawin diantaranya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah, anak telah hamil di luar nikah, putus sekolah, dan rendahnya ekonomi keluarga.
 
 
“Dispensasi kawin sendiri masih menjadi polemik besar paska disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” kata Majid.
 
 
Sekretaris Dinas PPPA Sulawesi Barat, Marintani Erna mengakui rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan pengaruh budaya, khususnya perjodohan menjadi faktor tingginya angka perkawinan anak di wilayahnya. Di pelosok daerah, masih berlaku tradisi perjodohan yang biasanya dilakukan saat anak masih berusia 12-13 tahun.
 
 
“Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak negatif perkawinan anak dan rendahnya penghasilan keluarga, sehingga mereka ingin melepas tanggung jawab mereka terhadap anak,” tutur Marintani.
 
 
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan Pakta Integritas ini diharapkan dapat mendorong daerah dalam penetapan regulasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Juga nanti disertakan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak,” tandasnya.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
25 Feb 2020 / dibaca 896 kali
JAKARTA (BK):  Wakil Menteri Perdagangan RI, DR Jerry Sambuaga menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Generalized System of...
Nasional
16 Feb 2020 / dibaca 478 kali
Rijal Angule, nelayan asal Manado yang hanyut dan diselamatkan kapal tongkang di perairan Kwandang, Gorontalo. (foto: ist)  ...
Nasional
06 Feb 2020 / dibaca 229 kali
Jakarta, (4/2/2020) -  Kementerian ESDM RI mengalokasikan Pembangunan PLTS Roof top di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak 80 unit,...
Nasional
05 Feb 2020 / dibaca 259 kali
BOGOR (BK): Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu mengikuti Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana, yang dibuka...
Nasional
03 Feb 2020 / dibaca 961 kali
Penumpang di Bandara Sam Ratulangi Manado. (foto: humas bandara sam ratulangi manado)       MANADO (BK) :...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2020 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.