Nasional

Beda Kewenangan Bawaslu di Pemilu dan Pilkada

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Thursday, 22 August 2019 10:57   241 kali
PADANG (BK): Ketua Bawaslu Abhan membeberkan perbedaan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pemilu dengan gelaran pilkada. Perbedaan ini setidaknya membuat pengawas pemilu harus semakin bekerja keras untuk mengulang sukses pengawasan Pemilu 2019.
 
Dia menuturkan, dalam pemilu kewenangan Bawaslu sangat lengkap. Ada kewenangan penyelesaian proses, sengketa maupun penanganan administrasi yang diberikan oleh UU 7/2017. Namun dalam pilkada, lantaran merujuk UU 10/2016, kewenangan Bawaslu banyak berbeda.
 
"Ini saya kira yang jadi persoalan," jelasnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Analisa Kedudukan Bawaslu dalam Sengketa Hasil Suara Pemilu 2019 di Padang, Sumatra Barat, Jumat (19/7/2019).
 
Lelaki kelahiran tahun 1968 ini lantas memberi contoh perbedaan kewenangan administrasi. Dalam UU 10/2016 kewenangan menurutnya hanya sebatas rekomendasi. Terlebih, lanjut Abhan, proses pembuatan rekomendasi dilakukan secara tertutup, dimulai dengan klarifikasi, melakukan kajian, hingga keluar rekomendasi.
 
Tetapi, sambung Abhan, dalam UU 7/2017 kewenangan Bawaslu di dalam penanganan administratif dilakukan melalui proses yang terbuka, adjudikasi serta outputnya adalah produk putusan.
 
"Dari sisi hukum, kekuatan putusan dengan rekomendasi itu berbeda. Rekomendasi kekuatan eksekutorial-nya agak lemah. Kalau putusan, kekuatan eksekutorial-lnya jelas, Apalagi di UU disebutkan final dan binding (mengikat)," papar Abhan.
 
Perbedaan lainnya, sebutnya, soal teknis di dalam penanganan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM). Dia menjelaskan, dalam UU 7/2017 semua jenis pelanggaran bisa masuk kualifikasi TSM, kalau memang memenuhi kualifikasi TSM.
 
"Penanganannya bisa kita lakukan melalui ajudikasi dan dengan putusannya kita bisa mendiskualifikasi," katanya.
 
Namun, dalam UU 10/2016, Abhan melanjutkan, hanya ada satu pelanggaran yang masuk kualifikasi TSM yakni pelanggaran 'money' politik. Selebihnya tidak masuk kualifikasi TSM. Dia menilai, akar persoalan ini karena pilkada itu bukan termasuk rejim pemilu.
 
"Ini beberapa hal yang kita harus berbuat apa agar peran seperti Pemilu 2019 bisa diperankan dalam Pilkada Serentak 2020," jelasnya.
 
(bawasluri/bk-1)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
07 Nov 2019 / dibaca 324 kali
MANADO (BK): Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar Rp. 3.310.723, merupakan kedua terbesar di Indonesia. Urutan...
Nasional
03 Nov 2019 / dibaca 1026 kali
TUNJANGAN  kinerja (tukin) di tiap kementerian memiliki besaran yang beragam. Tentu saja itu menjadi salah satu daya tarik bagi yang...
Nasional
02 Nov 2019 / dibaca 158 kali
(foto kiri ke kanan):  Theo Sambuaga, Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Bupati Minahasa Selatan...
Nasional
01 Nov 2019 / dibaca 141 kali
MANADO (BK) :  Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar Rp...
Nasional
01 Nov 2019 / dibaca 173 kali
MANADO (BK) :  Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Dr Zainuddin Amali memilih Manado untuk mengawali agenda kerja Kementerian Pemuda dan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.