Nasional

Daerah Harus Komitmen Lindungi Hak Perempuan

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Saturday, 13 October 2018 23:11   182 kali
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes. (foto : ist)
PALANGKA RAYA (BK) : Setiap manusia harus bebas dari perlakuan diskriminatif, atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan. Tapi yang terjadi, masih ada saja perempuan yang mengalami perlakuan diskriminatif.
 
 
“Salah satu perlakuan diskriminatif tersebut adalah kekerasaan berbasis gender yang dialami oleh perempuan, baik yang terjadi di wilayah domestik maupun publik,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes di Palangka Raya, Jumat (12/10/2018).
 
 
Vennetia yang saat itu menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018, mengatakan kekerasan  terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam ketenagakerjaan, kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus, serta kekerasan melalui modus perdagangan orang.
 
 
“Inilah pentingnya Rakortek ini agar tercipta sinkronisasi sekaligus penyesuaian antara kebijakan dan implementasi terkait perlindungan hak perempuan yang telah dilakukan dan akan dilakukan di masing-masing daerah,” terangnya.
 
 
Dalam Rakortek kali ini telah dibahas tujuh isu strategis, diantaranya mengenai Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Rancangan Aksi Daerah (RAD), Kebijakan Daerah, Layanan Perlindungan, Sosialisasi dan Advokasi, Peningkatan Kapasitas SDM, serta Bantuan Spesifik bagi perempuan. Isu tersebut juga telah diurai secara mendalam, mulai dari identifikasi masalah, upaya-upaya yang telah dilakukan, hambatan, maupun lingkungan strategis pendukung, sehingga diperoleh usulan solusi yang kompeherensif dalam rangka perlindungan hak perempuan.
 
 
Dia berharap hasil rakortek ini dapat dijadikan acuan dan semangat bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan kualitas hidup perempuan, baik melalui perbaikan hukum dan kebijakan, peningkatan upaya pencegahan, penanganan, pemberdayaan, serta peningkatkan kapasitas kelembagaan.
 
 
“Semua itu perlu dilakukan demi mewujudkan bingkai Kabupaten/Kota yang ramah dan aman bagi perempuan,” tutup Vennetia.
 
 
Adapun hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Tengah Indonesia Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
 
 
Adanya dukungan dari Kemen PPPA untuk melakukan kegiatan pembinaan tentang KIE terkait perlindungan hak perempuan hingga Kabupaten/Kota.
 
Adanya upaya advokasi dari Kemen PPPA kepada Kemendagri dan Kemenpan untuk membuat kebijakan tentang indikator seleksi untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas di lingkungan dinas PPPA di daerah. Hal ini perlu dilakukan agar pejabat di lingkungan Dinas PPPA memahami tupoksi dan isu perlindungan perempuan
 
Perlunya dibuat Whatsapp Group terkait isu perlindungan hak perempuan untuk Kabupaten/Kota yang aksesnya hingga ke Pusat .
 
Kemen PPPA perlu merevisi Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 yang memuat klausul tentang Penghapusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dimana P2TP2A akan menjadi suatu lembaga Independen yang pembiayaannya mandiri oleh masyarakat dan terpisah dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang pembiayaannya dari Pemerintah.
 
Adanya surat edaran dari Kemen PPPA pada Kabupaten/ Kota agar Bupati atau Walikota dapat memahami keberadaan UPTD
 
Memperbanyak program dan kegiatan berupa sosialisasi, advokasi, pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM di Kabupaten/Kota terkait isu perlindungan hak perempuan
 
Adanya penyusunan pedoman Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait RAD, pokja/ forum dan isu perlindungan hak perempuan.
 
Memperbanyak pertemuan dan rapat koordinasi terkait perlindungan hak perempuan yang melibatkan Kabupaten/Kota serta mengadakan pertemuan/ rapat koordinasi khusus terkait penghapusan P2TP2A dan Kabupaten/Kota menuju UPTD.
 
Meningkatkan upaya penguatan data kekerasan perempuan melalui pelatihan SDM pengelola data sampai ke Kabupaten/ Kota karena adanya keterbatasan Provinsi dalam melakukan pembinaan tersebut
 
Advokasi oleh Kemen PPPA kepada Kepala Daerah dan DPRD untuk meningkatkan pemahaman dan perspekif terkait isu perindungan hak perempuan, sehingga dukungan alokasi anggaran Kabupaten/ Kota lebih meningkat.  
 
Peningkatan kapasitas perempuan dan membentuk pusat informasi lapangan kerja formal dan informal bagi perempuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
27 Oct 2018 / dibaca 183 kali
JAKARTA (BK) : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat untuk waspada terhadap adanya peningkatan hujan di...
Nasional
24 Oct 2018 / dibaca 200 kali
JAKARTA (BK) : Presiden Joko Widodo akan bergabung dengan 28 ribu pemuda untuk membacakan ikrar Sumpah Pemuda pada peringatan Hari Sumpah...
Nasional
17 Oct 2018 / dibaca 186 kali
JAKARTA (BK): PT Kar Powership Indonesia (KPI) menyediakan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan...
Nasional
17 Oct 2018 / dibaca 154 kali
JAKARTA (BK) : Meski tengah berjuang untuk tetap hidup dari sakit kanker paru-paru yang dideritanya, Sutopo Purwo Nugroho masih terus saja...
Nasional
15 Oct 2018 / dibaca 369 kali
JAKARTA (BK): Mobil Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya memadati halaman Kantor DPR RI Jakarta, Senin (15/10/2018) sore ini.  ...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.