Nasional

DPR RI akan Kaji Penambahan Pagu Indikatif Kementerian PPPA

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Wednesday, 06 June 2018 22:49   334 kali
JAKARTA (BK) : DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Walaupun pagu indikatif yang terbatas pada tahun 2018, yakni sebesar Rp 553,9 miliar.
 
 
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian PPPA mengenai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, DPR RI akan mempertimbangkan kenaikan anggaran pagu indikatif 2019 Kementerian PPPA.
 
 
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kementerian PPPA Tahun 2019 sebesar Rp 554,9 miliar. Kedepannya, DPR RI akan mempertimbangkan agar pagu indikatif tahun 2019 ditingkatkan dengan catatan.
 
 
“Kementerian PPPA dalam perencanaan RAPBN Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, Rabu (6/6/2018).
 
 
Kementerian PPPA mengusulkan tambahan pagu untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan tahun 2019. Menteri Yohana Yembise mengatakan usulan mengenai tambahan pagu didasarkan karena mengacu pada isu yang masih terjadi pada perempuan dan anak.
 
 
 
 
Selain itu, pagu indikatif sebesar Rp 554,9 miliar, belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019, khususnya untuk mencapai kinerja penurunan prevalensi dan angka kekerasan terhadap perempuan dan  anak.
 
 
“Oleh karena itu, pada kesempatan Raker ini, kami mengusulkan tambahan pagu sebesar Rp 200 miliar untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan,” usul Menteri Yohana.
 
 
Mengenai usulan Menteri PPPA, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut bersama Pejabat Eselon I atau Kedeputian Kementerian PPPA terhadap usulan penambahan pagu indikatif tersebut. Pagu itu nantinya untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
 
 
4 kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah penambahan sarana untuk penjangkauan korban kekerasan. Kemudian kampanye Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara luas.
 
 
Kemudian Sosialisasi peraturan Perundang – undangan terkait Perempuan dan Anak serta penjangkauan Perempuan Kepala Keluarga – Perempuan Inovator Indonesia (PEKKA PERINTIS).
 
 
Adapun pandangan anggota Komisi VIII DPR RI diantaranya, mendorong Pemerintah untuk mengusulkan revisi Undang–Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang terkait dengan status Kementerian PPPA. Kemudian meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM, Ormas serta Media dalam upaya peningkatan PPPA.
 
 
Selanjutnya menjadikan evaluasi berbagai program pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian PPPA  yang tidak memberikan dampak signifikan dalam pencapaian target dan sasaran program. Juga perlu membuat program terobosan baru, khususnya terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan rapuhnya keluarga dari berbagai persoalan sosial.
 
 
Pandangan kelima Komisi VIII DPR RI adalah meningkatkan program sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan program prioritas 3Ends (3 Akhiri), yakni mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
15 Nov 2018 / dibaca 267 kali
TANGERANG (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Dr Christiany Eugenia Paruntu SE kembali memperoleh penghargaan dari Kementerian...
Nasional
14 Nov 2018 / dibaca 217 kali
MALANG (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Pelatihan Integrasi Gender dalam Perubahan...
Nasional
14 Nov 2018 / dibaca 293 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Dr Christiany Eugenia Paruntu SE, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...
Nasional
09 Nov 2018 / dibaca 266 kali
DENPASAR (BK):  Bendahara Umum (Bendum) APKASI, DR Christiany Eugenia Paruntu SE, mengajak seluruh bupati berperan aktif  dalam...
Nasional
08 Nov 2018 / dibaca 233 kali
JAKARTA (BK) : Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Anak (Rakortek PA) 2018 di Jakarta, berakhir, Rabu (7/11/2018). Ada 4 rekomendasi yang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.