Nasional

Harapan Kementerian PPPA di Pilkada Serentak 2018

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 08 June 2018 22:21   509 kali
Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik antara Kementerian PPPA bersama Bawaslu
JAKARTA (BK) : Pilkada serentak 2015 dan 2017 mencatat, 35 perempuan terpilih menjadi Kepala Daerah dan 27 lainnya menjadi wakil. Saat ini, perempuan yang sedang menjabat sebagai kepala daerah berjumlah 78 orang atau 7,5 persen.
 
 
Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya Pilkada Serentak, dimana perempuan yang terpilih sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah hanya 3,5 persen dari total wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
 
 
Demikian dikatakan Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilu dan Pilkada, Jumat (8/6/2018).
 
 
“Kami berharap pada Pilkada 2018 akan lebih banyak lagi perempuan yang terpilih,” ujar Pribudiarta.
 
 
Dia mengatakan, peran dan kedudukan penyelenggara pemilu sangatlah strategis untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pesta demokrasi. Termasuk diantaranya untuk meningkatkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di ranah Eksekutif dan Yudikatif.
 
 
Kesepakatan ini kemudian menjadi sangat strategis dalam rangka membangun sinergi kebijakan dan program pembangunan bidang politik, khususnya bagi partisipasi politik kaum perempuan. Kesepakatan ini merupakan ‘benchmark’ untuk membangun paradigma kesetaraan gender bagi para penentu kebijakan guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Legislatif dan Eksekutif.
 
 
“Tugas Bawaslu juga bukanlah hal yang ringan, karena harus menjadi wasit yang seadil-adilnya, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak diskriminatif,” terangnya.
 
 
Pribudiarta berharap pimpinan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu dan masyarakat agar tidak melibatkan anak-anak untuk menghadiri Kampanye Pemilu. Dia juga meminta parpol untuk memenuhi 30 persen keterwakilan politik perempuan di ranah Legislatif.
 
 
“Jangan memobilisasi anak-anak untuk menghadiri kampanye, karena anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik eksploitasi terselubung,” tandasnya.
 
 
“Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarani perumusan kebijakan, peraturan, dan pengawasan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak,” tutup Pribudiarta.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
14 Sep 2018 / dibaca 193 kali
BALI (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), telah menetapkan pengendalian rokok sebagai salah satu...
Nasional
10 Sep 2018 / dibaca 199 kali
SURAKARTA (BK) : Komitmen Indonesia untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mendapat pengakuan dari dunia internasional. Ini setelah...
Nasional
07 Sep 2018 / dibaca 153 kali
RAJA AMPAT (BK) : Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, masuk dalam kabupaten dengan kepemilikan Akta Kelahiran yang rendah dan masuk ke...
Nasional
06 Sep 2018 / dibaca 256 kali
JAKARTA (BK) : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) diminta terus meningkatkan kampanye dan sosialisasi...
Nasional
05 Sep 2018 / dibaca 263 kali
MANADO (BK): Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menggelar kegiatan Sinkronisasi Program dan...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.