Nasional

Harapan Kementerian PPPA di Pilkada Serentak 2018

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 08 June 2018 22:21   590 kali
Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik antara Kementerian PPPA bersama Bawaslu
JAKARTA (BK) : Pilkada serentak 2015 dan 2017 mencatat, 35 perempuan terpilih menjadi Kepala Daerah dan 27 lainnya menjadi wakil. Saat ini, perempuan yang sedang menjabat sebagai kepala daerah berjumlah 78 orang atau 7,5 persen.
 
 
Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya Pilkada Serentak, dimana perempuan yang terpilih sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah hanya 3,5 persen dari total wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
 
 
Demikian dikatakan Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilu dan Pilkada, Jumat (8/6/2018).
 
 
“Kami berharap pada Pilkada 2018 akan lebih banyak lagi perempuan yang terpilih,” ujar Pribudiarta.
 
 
Dia mengatakan, peran dan kedudukan penyelenggara pemilu sangatlah strategis untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pesta demokrasi. Termasuk diantaranya untuk meningkatkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di ranah Eksekutif dan Yudikatif.
 
 
Kesepakatan ini kemudian menjadi sangat strategis dalam rangka membangun sinergi kebijakan dan program pembangunan bidang politik, khususnya bagi partisipasi politik kaum perempuan. Kesepakatan ini merupakan ‘benchmark’ untuk membangun paradigma kesetaraan gender bagi para penentu kebijakan guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Legislatif dan Eksekutif.
 
 
“Tugas Bawaslu juga bukanlah hal yang ringan, karena harus menjadi wasit yang seadil-adilnya, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak diskriminatif,” terangnya.
 
 
Pribudiarta berharap pimpinan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu dan masyarakat agar tidak melibatkan anak-anak untuk menghadiri Kampanye Pemilu. Dia juga meminta parpol untuk memenuhi 30 persen keterwakilan politik perempuan di ranah Legislatif.
 
 
“Jangan memobilisasi anak-anak untuk menghadiri kampanye, karena anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik eksploitasi terselubung,” tandasnya.
 
 
“Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarani perumusan kebijakan, peraturan, dan pengawasan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak,” tutup Pribudiarta.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
11 Feb 2019 / dibaca 607 kali
JAKARTA (BK) : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meluncurkan peringatan dini tinggi gelombang untuk tiga hari ke depan,...
Nasional
09 Feb 2019 / dibaca 540 kali
SURABAYA (BK): Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa....
Nasional
06 Feb 2019 / dibaca 271 kali
JAKARTA (BK) : Petisi penolakan terhadap pemberian remisi untuk Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Prabangsa...
Nasional
06 Feb 2019 / dibaca 301 kali
MANADO (BK):  Anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Utara, Djenri Keintjem, SH.MH melakukan dialog dengan masyarakat di Kota Manado...
Nasional
03 Feb 2019 / dibaca 234 kali
JAKARTA (BK) : Upah kerja yang rendah, gaji yang telat dibayar, dan kekerasan fisik menjadi tiga ancaman terbesar bagi para jurnalis di...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2019 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.