Nasional

Harapan Kementerian PPPA di Pilkada Serentak 2018

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 08 June 2018 22:21   472 kali
Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik antara Kementerian PPPA bersama Bawaslu
JAKARTA (BK) : Pilkada serentak 2015 dan 2017 mencatat, 35 perempuan terpilih menjadi Kepala Daerah dan 27 lainnya menjadi wakil. Saat ini, perempuan yang sedang menjabat sebagai kepala daerah berjumlah 78 orang atau 7,5 persen.
 
 
Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya Pilkada Serentak, dimana perempuan yang terpilih sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah hanya 3,5 persen dari total wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia.
 
 
Demikian dikatakan Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilu dan Pilkada, Jumat (8/6/2018).
 
 
“Kami berharap pada Pilkada 2018 akan lebih banyak lagi perempuan yang terpilih,” ujar Pribudiarta.
 
 
Dia mengatakan, peran dan kedudukan penyelenggara pemilu sangatlah strategis untuk melaksanakan pengawasan yang efektif terhadap pesta demokrasi. Termasuk diantaranya untuk meningkatkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di ranah Eksekutif dan Yudikatif.
 
 
Kesepakatan ini kemudian menjadi sangat strategis dalam rangka membangun sinergi kebijakan dan program pembangunan bidang politik, khususnya bagi partisipasi politik kaum perempuan. Kesepakatan ini merupakan ‘benchmark’ untuk membangun paradigma kesetaraan gender bagi para penentu kebijakan guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di Legislatif dan Eksekutif.
 
 
“Tugas Bawaslu juga bukanlah hal yang ringan, karena harus menjadi wasit yang seadil-adilnya, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tidak diskriminatif,” terangnya.
 
 
Pribudiarta berharap pimpinan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu dan masyarakat agar tidak melibatkan anak-anak untuk menghadiri Kampanye Pemilu. Dia juga meminta parpol untuk memenuhi 30 persen keterwakilan politik perempuan di ranah Legislatif.
 
 
“Jangan memobilisasi anak-anak untuk menghadiri kampanye, karena anak-anak harus dilindungi dari praktik-praktik eksploitasi terselubung,” tandasnya.
 
 
“Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarani perumusan kebijakan, peraturan, dan pengawasan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak,” tutup Pribudiarta.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
10 Jul 2018 / dibaca 289 kali
BANDUNG (BK) : Meminimalisir dampak negatif konten digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengadakan...
Nasional
07 Jul 2018 / dibaca 333 kali
MANADO (BK) : 2 Menteri perempuan, Puan Maharani dan Yohana Yembise, mempunyai pesan yang sama pada Peringatan Hari Keluarga Nasional...
Nasional
06 Jul 2018 / dibaca 376 kali
MANADO (BK) : Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Masyarakat juga...
Nasional
04 Jul 2018 / dibaca 300 kali
KUPANG (BK) : 2.000 anak di Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti Jambore V PAR GMIT Tahun 2018 di Jemaat Alfa Omega Labat, Klasis Kota Kupang,...
Nasional
23 Jun 2018 / dibaca 373 kali
MANADO (BK) : Dalam rangka menyambut Peringatan ke-73 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018, Mabes TNI menggelar "Lomba Karya...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.