Nasional

Ini Komitmen Pemerintah Hadapi Darurat Kekerasan Perempuan

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Monday, 07 May 2018 22:08   167 kali
TANGERANG (BK) : Satu dari tiga perempuan usia 15 - 64 tahun atau sekitar 28 juta orang, pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangannya. Ini berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Badan Pusat Statistik.
 
 
Demikian dikatakan Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA, Vennetia R. Danes pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perlindungan Hak Perempuan Kawasan Barat dan Timur Indonesia, dengan tema ‘Perlindungan Hak Perempuan yang Sinergis dan Berkelanjutan’, yang berlangsung di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, 5-7 Mei 2018.
 
 
Vennetia mengatakan, kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini juga memiliki modus yang canggih dan tidak berperikemanusiaan dan semakin mengkhawatirkan. Selain menyentuh rasa kemanusiaan dan keadilan sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat menimpa keluarga siapa saja, termasuk keluarga sendiri.
 
 
“Kejadian ini oleh Presiden Jokowi disebut sebagai ‘darurat’ kekerasan. Oleh karena itu, Rakortek ini diselenggarakan guna memperkuat komitmen antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya perlindungan hak perempuan mulai dari pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan,” ujar Vennetia, Senin (7/5/2018).
 
 
Menurutnya, upaya pemenuhan hak perlindungan bagi anak, perempuan, dan kelompok marjinal sebenarnya sudah menjadi agenda prioritas dalam program Nawacita. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 
 
“Terkait permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), telah dilakukan Pembentukan Satgas Anti KDRT di tingkat Desa/Kelurahan. Dan saat ini sedang  dibahas bersama Pemerintah dan DPR mengenai Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual,” terangnya.
 
 
 
 
Adapun untuk mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), lanjut Vennetia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO) dan akan meningkatkan kerja sama dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam pencegahan dan pemberantasannya.
 
 
Perlindungan juga diberikan kepada  perempuan dalam situasi darurat (situasi bencana dan konflik) dan kondisi khusus seperti lansia dan penyandang disabilitas melalui ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities.
 
 
“Juga akan dilakukan pengembangan model perlindungan lansia dalam rangka menuju lansia sehat, produktif, dan mandiri,” pungkas Vennetia.
 
 
Sementara itu, Staff Ahi Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia, Fatmawati mengatakan, upaya perlindungan hak anak dan perempuan harus dikawal oleh Pemerintah dalam pembangunan Negara.
 
 
“Kita harus menyadari bahwa isu anak dan perempuan merupakan isu penting bagi tataran Nasional maupun Daerah,” kata Fatmawati.
 
 
Katanya, kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam bentuk apapun dilarang oleh adat maupun hukum Negara. Untuk itu diperlukan upaya konkrit bagi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perlunya penghapusan pandangan bahwa perempuan merupakan kaum yang inferior.
 
 
“Saya berharap, Rakortek kali ini mampu mendorong para pemangku kepentingan  untuk saling membantu, bersinergi dan bergandeng tangan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi tidak lagi terjadi di Indonesia,” jelas Fatmawati.
 
 
Dia mengharapkan pemerintah juga perlu mengajak masyarakat, keluarga, media massa, dan dunia usaha untuk bertekad menghapus segala bentuk kekerasan seksual di masyarakat dengan mengawali langkah konkrit di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 
 
“Saya juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan agar jangan takut melapor ketika menjadi korban kekerasan atau perdagangan perempuan, dan melihat kekerasan terhadap anak, karena Negara tegas melindungi perempuan dan anak,” tutup Fatmawati.
 
 
(acha/bk-8)
 
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
10 Jul 2018 / dibaca 288 kali
BANDUNG (BK) : Meminimalisir dampak negatif konten digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengadakan...
Nasional
07 Jul 2018 / dibaca 331 kali
MANADO (BK) : 2 Menteri perempuan, Puan Maharani dan Yohana Yembise, mempunyai pesan yang sama pada Peringatan Hari Keluarga Nasional...
Nasional
06 Jul 2018 / dibaca 375 kali
MANADO (BK) : Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Masyarakat juga...
Nasional
04 Jul 2018 / dibaca 299 kali
KUPANG (BK) : 2.000 anak di Nusa Tenggara Timur (NTT), mengikuti Jambore V PAR GMIT Tahun 2018 di Jemaat Alfa Omega Labat, Klasis Kota Kupang,...
Nasional
23 Jun 2018 / dibaca 371 kali
MANADO (BK) : Dalam rangka menyambut Peringatan ke-73 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018, Mabes TNI menggelar "Lomba Karya...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.