Nasional

Keluhkan Iuran dan Penggusuran, Pedagang Pasar Bersehati Mengadu ke DPD RI

Oleh : Redaksi, beritakawanua.com
Friday, 26 January 2018 00:54   334 kali
Audiensi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pedagang dan Direksi PD Pasar Manado. (foto : ist)
MANADO (BK) : Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, menerima audiensi pengaduan para puluhan pedagang Pasar Bersehati Manado, yang mengatasnamakan Forum Pedagang Bersatu. Audiensi dilakukan atas laporan para pedagang terkait dugaan pungutan liar dan relokasi pedangan yang dinilai merugikan.
 
 
Audiensi yang dipimpin langsung Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Novita Anakotta SH MH, di Gedung Kantor perwakilan DPD RI Sulawesi Utara, Kamis ( 25/1/2018). Ikut juga enam anggotanya, masing-masing Fahria Idris SE, Lalu Suhaimi Ismy, Iskandar Muda Baharudin, Abdurahman Abu bakar Bachmid, Ibrahim Agustinus Medan serta anggota DPD RI utusan Sulut, Ir Marhany Pua.
 
 
Para pedagang pada keluhannya meminta keadilan terkait banyaknya persoalan yang mereka alami. Karena sampai saat ini, persoalan mereka belum dapat diselesaikan pemerintah, padahal sudah menyurat sampai ke Pemerintah Provinsi Sulut.
 
 
Menurut Ketua Forum Pedagang Bersatu, Ardin Nohu, para pedagang telah diberlakukan secara tidak adil, dimana mereka diminta iuran dan penggusuran secara tidak adil.
 
 
“Kami para pedagang dipungut retribusi yang memberatkan, dimana pembayaran tempat hingga mencapai Rp 4 juta per tahun dan juga harus membayar uang titipan kepada notaris dan pajak,” ujarnya.
 
 
Lanjutnya, bukan hanya itu saja, belum lama ini sebanyak 127 kios mereka juga dibongkar atau digusur, tetapi masih ada 20 kios yang belum diberikan tempat berdagang. Juga penagihan iuran lakukan tidak berdasarkan peraturan direksi PD Pasar.
 
 
"Kios kami digusur, tetapi masih banyak belum diberikan tempat untuk diganti," keluhnya.
 
 
Direktur Umum, Hendra Soenardji mewakili Direktur Utama PD Pasar Manado menjelaskan, penggusuran dilakukan akibat adanya penataan pasar agar lebih baik. Sedangkan terkait isu penggusuran dilakukan secara paksa dan tidak ada pemberitahuan, itu tidak benar, karena sebelum relokasi, pedagang telah diberikan surat peringatan pembongkaran.
 
 
“Surat sampai 3 kali diberikan agar mereka segera pindah ke tempat yang baru yang disediakan. Memang masih ada para pedagang sudah diberikan surat untuk pindah, tetapi tidak mengindahkan dan malahan masih bertahan, sehingga terpaksa dibongkar," terangnya.
 
 
Mengenai uang titipan kepada notaris dan pajak, itu memang dilakukan karena uang tersebut tidak masuk dalam PAD PD Pasar. “Pungutan Notaris itu dilakukan agar para pedagang dan pihak PD Pasar ada pegangan hukumnya dengan melibatkan Notaris," katanya.
 
 
Mantan wartawan senior ini mengatakan, saat ini ada 2.235 pedagang di Pasar Bersehati yang telah terdata, dan untuk iuran wajib sesuai Perdis yang terbaru, yaitu pedagang kios dikenakan biaya sewa Rp 4 juta pertahun .
 
 
Ketua Badan Akuntabilitas Publik ( BAP ) DPD RI, Novita Anakotta SH MH menanggapi permasalahan itu mengatakan, persoalan yang dihadapi pihak pedagang khususnya di Pasar Bersehati Manado memang menjadi perhatian serius pihak BAP DPD RI.
 
 
"Kami harus menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, apalagi mereka sudah pernah melakukan demonstrasi 8 kali dan menyurat mulai dari Walikota Manado, DPRD Kota Manado, DPRD Provinsi dan Kepada Pemerintah Provinsi Sulut, tetapi sampai saat ini persoalan mereka belum diselesaikan," ujarnya.
 
 
Katanya, mereka belum mendapatkan kesimpulan dari hasil audiensi satu hari tersebut. Ini karena pokok persoalan belum juga ada temunya, walaupun sudah mengumpulkan semua instansi terkait baik dari pihak pedagang, PD Pasar, DPRD Kota Manado, Disperindag Manado dan Provinsi, serta Pemerintah Kota Manado.
 
 
"Memang dilihat adanya kelemahan koordinasi antar Pemerintah Kota Manado, DPRD Kota Manado, dan para pedagang," ujarnya.
 
 
Lanjutnya, dengan adanya persoalan ini, BAP DPD RI memgambil sikap tegas agar palingnlambat 2 bulan berjalan ini, Pemerintah Kota Manado bisa membantu memediasi para pedagang dengan PD Pasar untuk diselesaikan persoalan tersebut sampai tuntas.
 
 
"Kalau selama dua bulan Pemerintah Kota Manado tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut,  maka BAP DPD RI akan melakukan langkah hukum dengan meminta BPK RI untuk mengaudit dengan menginvestigasi PD Pasar Manado," tegasnya dengan nada kesal karena pertemuan tersebut tidak dihadiri Walikota Manado.
 
 
Sementara itu, Anggota DPD RI utusan Sulut, Ir Marhany Pua mengatakan, Tahun 2018 ini adalah kunjungan pertama BAP DPD RI ke Daerah, apalagi untuk mencari tahu persoalan para pedagang di pasar bersehati Kota Manado. Lanjutnya, DPD RI sangat konsen menangani persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya para pedagang.
 
 
"Kami merespon cepat surat pengaduan dari pada puluhan pedagang Pasar Bersehati Kota Manado  yang dinilai sangat urgen untuk di tuntaskan," ujarnya.
 
 
"Ini sangat perlu kami fasilitasi karena persoalan ini belum ada jalan keluar dan kami ke sini untuk mencari titik temu antara pedagang dan PD Pasar, apalagi saya DPD RI utusan Sulawesi Utara,” pungkasnya.
 
 
(acha/bk-8)
Komentar ()
Berita Nasional
Nasional
21 Feb 2018 / dibaca 88 kali
MANADO (BK) : Lantamal VIII Manado berhasil menyelamatkan seorang pria yang hanyut di perairan Sulawesi Utara (Sulut). Pria bernama Abdul...
Nasional
14 Feb 2018 / dibaca 167 kali
JAKARTA (BK): Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Christiany Eugenia Paruntu SE, memenuhi undangan Kementerian Pekerjaan Umum dan...
Nasional
11 Feb 2018 / dibaca 169 kali
SLEMAN (BK): Inilah kronologis seorang pria membawa pedang menyerang peribadatan misa di Gereja St Lidwina Bedog, Yogyakarta, Minggu...
Nasional
11 Feb 2018 / dibaca 145 kali
SLEMAN (BK): Polisi berhasil melumpuhkan pelaku penyerangan Gereja St Lidwina, Bedog, Sleman, Yogyakarta,  Minggu (11/2/2018)....
Nasional
09 Feb 2018 / dibaca 154 kali
JAKARTA (BK) : 80 persen penyakit yang ada di tubuh manusia, ternyata bersumber dari hewan. Hal ini terungkap pada forum Editor Meeting yang...
Profil Perusahaan | © 2011 - 2018 BeritaKawanua.com - Terdepan Mengabarkan Fakta.